Breaking News:

Berita Nagekeo

Sekda Nagekeo : Tidak Ada Tenaga Kontrak yang Direkrut oleh Pemda 

tenaga kerja banyak ya dia kontrak dengan upah kerja. Tergantung pengguna anggaran merasa penting

Penulis: Thomas Mbenu Nulangi | Editor: Rosalina Woso
POS-KUPANG.COM/GORDI DONOFAN
Sekda Nagekeo, Lukas Mere 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Tommy Mbenu Nulangi

POS-KUPANG.COM, MBAY--Sekretatis Daerah (Sekda) Kabupaten Nagekeo, Lukas Mere mengatakan sampai dengan saat ini, pemerintah daerah Kabupaten Nagekeo tidak merekrut tenaga kontrak daerah.

Pasalnya, nomenklatur yang mengatur tentang tenaga kontrak daerah sudah tidak berlaku lagi sehingga pemerintah daerah tidak merekrut tenaga kontrak.

Namun untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di dinas masing-masing, maka direkrutlah tenaga kontrak dengan sistem upah kerja.

"Kita di Nagekeo tenaga kontrak tidak ada. Tapi untuk menunjang program dan kegiatan, maka dinas yang merekrut dengan upah kerja. Kalau dia butuh, tapi kalau tidak, dia tidak akan rekrut," ujar Lukas kepada Pos Kupang saat ditemui di Kantor Bupati Nagekeo, Senin 22 November 2021.

Baca juga: Update Rekapitulasi Perolehan Suara Pilkades Serentak di Kabupaten Nagekeo

Lukas mengungkapkan, nomenklatur yang mengatur soal tenaga kontrak atau tenaga harian lepas sudah tidak ada lagi sehingga pemerintah Kabupaten Nagekeo tidak merekrut tenaga kontrak.

"Kalau pelaksana program yang membutuhkan tenaga kerja banyak ya dia kontrak dengan upah kerja. Tergantung pengguna anggaran merasa penting. Kalau merasa tidak penting ya tidak usah," terangnya.

Lukas menjelaskan, aturan yang mengatur tentang tenaga kontrak adalah Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dimana ASN terbagi menjadi dua yakni Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pergawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerjasama (PPPK).

"Itu saja. Kalau diluar itu tidak ada tenaga kontrak. Dinas atau instansi kalau membutuhkan tenaga lebih banyak, maka dia pakai upah kerja. Kotrak dengan PPK nya," jelasnya.

Lukas menambahkan, untuk rekrutmen PPPK dilakukan secara terpusat dengan pemerintah daerah dijadikan sebagai penyelenggara yang ada ditingkat daerah.

"Jadi pemerintah pusat yang merekrut. Perekrutan dilakukan secara terpusat. Kita di daerah sebagai penyelenggara," pungkasnya. (*)

Berita Nagekeo Terkini

Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved