Presiden Jokowi Tegur Keras BUMN, Ini Reaksi Ahok saat Jokowi Semprot Pertamina dan PLN

POS-KUPANG.COM - Presiden Joko Widodo memanggil jajaran komisaris dan eksekutif dua perusahaan BUMN ke Istana Bogor, Sabtu 20 November 2021.

Kedua BUMN itu, PT PLN dan Pertamina ditegur oleh Presiden Joko Widodo karena masih lambat dalam bertransformasi dan terJebak dalam comfort zone.

Salah satunya Presiden Jokowi menegur PT Pertamina terkait perkembangan proyek proyek kilang PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI).

 Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan, dirinya pernah membentak Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina (Persero) karena dinilai lambat dalam mengeksekusi proyek kilang PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI).Pengarahan itu dihadiri pula Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama dan Dirut Pertamina Nicke Widyawati.

Baca juga: Jenderal Dudung Abdurachman Jadi KSAD, Dituding Anak Emasnya Jokowi & Megawati, Dudung Buka Suara

Dalam video yang diunggah oleh Sekretariat Presiden, tampak Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tertegun menyimak paparan Presiden Joko Widodo, sesekali ia menulis di buku catatannya.

Sementar itu Dirut Pertamina Nicke Widyawati juga terdiam menyimak presiden.

"TPPI investasinya 3,8 miliar dollar AS, ini sudah bertahun-tahun, sebelum kita ada (menjabat), kemudian ada masalah, tapi belum jalan-jalan juga," ujar Jokowi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan, setelah dilantik menjadi Presiden RI pada periode awal masa jabatannya di 2014, dirinya langsung mendatangi TPPI untuk mendorong proyek tersebut berjalan.
Pada saat itu, Pertamina belum  dipimpin oleh Nicke.

"Karena saya tahu, kalau karena saya tahu barang (proyek) ini kalau jalan, itu bisa menyelesaikan banyak hal. Barang substitusi impor ada di situ semuanya. Semuanya. Turunannya banyak sekali, seperti petrokimia, petrochemical, ada di situ," ungkapnya. Meski demikian, lanjut Jokowi, ketika dirinya terakhir kali ke TPPI, alasan yang sama dari terhambatnya proyek tersebut kembali mencuat. Hal itulah yang pada akhirnya membuat dia membentak Dirut Pertamina.

"Sehingga waktu saya ke sana yang terakhir, Bu Dirut cerita itu (alasan yang sama), saya bentak. Ya karena memang benar, diceritain hal yang sama," kata dia.

"'Bu, enggak, enggak, saya enggak mau cerita itu lagi. Saya sudah dengar dari cerita dirut-dirut sebelumnya'. Saya blak-blakan memang, biasa," jelas Jokowi.

Ia bercerita, proyek kilang TPPI sudah dilakukan tender setidaknya dua kali, namun tak juga dikerjakan proyeknya.

Jokowi menegasnya, dirinya selalu memantau perkembangan proyek TPPI karena memiliki potensi yang besar bagi perekonomian nasional. Menurutnya, proyek tersebut bisa mendukung cita-cita Indonesia untuk membuat neraca transaksi berjalan dan neraca perdagangan terjaga baik, tidak defisit.

Baca juga: Nama Ahok Disebut Wagub DKI Jakarta Gegera Dana Hibah Rp486 Juta, Ada Apa Eks Veronica Tan?

Lantaran, proyek TPPI ketika beroperasi diyakini bisa mengurangi impor dalam jumlah besar, terutama petrokimia dan produk turunannya.

"Negara itu inginnya neraca transaksi berjalan dan neraca perdagangan kita berjalan baik, tidak banyak impor, karena kita bisa produksi sendiri, punya industrinya, mesinnya, dan bahan bakunya. Lho kok malah enggak kita lakukan dan malah impor. Itulah yang saya sedih," ungkap dia.

Melihat potensi yang besar di proyek TPPI, Jokowi mengaku heran mengapa proyek tersebut tidak segera dieksekusi dan terhambat selama bertahun-tahun.

Ia bahkan mengandaikan, jika dirinya memegang langsung proyek tersebut, maka akan langsung menggarapnya hingga rampung. "Proyek kayak begini tapi enggak cepat-cepat dijalankan. Kalau saya, 24 jam penuh saya kerjain. Pertamina dapat keuntungan dari situ dan negara dapat substitusi impornya," jelasnya.

"Akhirnya nanti neraca perdagangan dan transaksi berjalan kita baik. Kalau ini kita bisa selesaikan, tidak setiap bulan kita harus siapin dollar AS untuk bayar barang-barang impor tadi," pungkas Jokowi.

BERITA LAINNYA:

Ajak Duta Besar

Presiden Joko Widodo ajak para duta  besar negara sahabat meninjau langsung Persemaian Modern Rumpin di Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, pada Jumat (19/11/2021).

Kunjungan ini menunjukkan keseriusan pemerintah Indonesia dalam menangani dampak perubahan iklim.

 "Kita ingin menunjukkan bahwa Indonesia serius dalam menangani dampak dari perubahan iklim dan kita tunjukkan nursery center ini yang bisa setahun memproduksi kurang lebih 12 juta bibit," ujar Presiden dalam keterangannya selepas peninjauan.Presiden tiba di Persemaian Modern Rumpin sekitar pukul 09.33 WIB bersama sejumlah duta besar negara sahabat, yaitu Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Sung Yong Kim, Duta Besar Inggris untuk Indonesia Owen Jenkins, Duta Besar Kanada untuk Indonesia Cameron MacKay, Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia Vincent Piket, dan Country Director Bank Dunia Satu Kahkonen.

Selepas melihat video tentang pusat persemaian tersebut, Presiden mengajak para dubes berkeliling meninjau sejumlah fasilitas, seperti area perkecambahan, area rumah produksi, area aklimatisasi, hingga area penanaman terbuka.

Sejumlah bibit pohon yang disiapkan di sini nantinya akan ditanam di lahan-lahan kritis yang membutuhkan.

"Tadi saya ditunjukkan mengenai bibit albasia atau sengon, kemudian bibit eucalyptus, kemudian ada bibit jati, ada juga bibit mahoni yang semuanya kita produksi di sini dan kita harapkan nanti di bulan Januari bibit-bibit ini sudah mulai keluar untuk ditanam di tempat-tempat yang sering banjir, yang sering longsor, yang memerlukan rehabilitasi untuk lahan-lahan kritis," jelasnya.

Presiden berharap dengan membangun pusat persemaian seperti di Rumpin, bisa memperbaiki lingkungan dan menangani dampak perubahan iklim di sisi hulu. Presiden menargetkan akan membuat kurang lebih 30 pusat persemaian serupa dalam tiga tahun ke depan.

"Kita akan membikin dalam tiga tahun ke depan kurang lebih 30 seperti ini dari pemerintah. Tetapi juga saya akan memaksa mengharuskan semua perusahaan kelapa sawit, perusahaan pertambangan untuk juga menyiapkan nursery-nursery seperti ini sehingga juga akan terjadi perbaikan-perbaikan di lingkungan di mana pertambangan itu ada, di mana kebun sawit itu ada," tandasnya.

Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar dalam keterangan tertulisnya menyebut bahwa sejak tahun 2020 telah dipersiapkan sebanyak enam lokasi pusat persemaian dan secara bertahap akan dibangun. Beberapa pusat persemaian yang akan dibangun meliputi:

1. Pusat Persemaian Rumpin di Provinsi Jawa Barat seluas 128 hektare, kapasitas 16 Juta bibit;

2. Pusat Persemaian IKN di Kawasan Hutan Produksi, Desa Mentawir, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur seluas 120 hektare, kapasitas 15 juta bibit per tahun;

3. Pusat Persemaian Danau Toba di Kawasan Hutan Lindung Blok Sibisa, Desa Motung, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara, luas 37,25 hektare, kapasitas 5 juta bibit per tahun;

4. Pusat Persemaian Labuan Bajo seluas 30 hektare, di Kawasan Hutan Produksi Satar-Kodi, Nggorang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi NTT, luas 30 hektare, kapasitas 5 juta bibit per tahun;

5. Pusat Persemaian Mandalika berlokasi di Kawasan Hutan Lindung, Rembitan-Sengkol, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi NTB, luas 35,25 hektare, kapasitas 5 juta bibit per tahun; dan

6. Pusat Persemaian Likupang di Kawasan TWA Batu Putih, Batu Putih Bawah, Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara seluas 30.33 hektare, kapasitas 5 juta bibit per tahun.

"Nursery Centre Rumpin akan menjadi contoh untuk penyelesaian kelima nursery lainnya. Nursery Centre Rumpin merupakan model pekerjaan public-private partnership (KLHK-PUPR-APRIL). Pekerjaan utama persemaian telah selesai konstruksi. Produksi bibit 1 juta sebulan atau 12 juta setahun," ujar Menteri LHK.

Turut mendampingi Presiden saat meninjau Persemaian Modern Rumpin antara lain Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Bupati Bogor Ade Yasin.

Tidak Mengindahkan Arahan

Ketua Umum Relawan Penggerak Jakarta Baru (RPJB) Pitono Adhi menyayangkan sikap sejumlah menteri yang tidak mengindahkan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menurutnya, tantangan utama yang dihadapi oleh pemerintah, khususnya Presiden Jokowi, adalah mewujudkan legacy atau warisan pemerintahan yang akan memperkokoh langkah bangsa memasuki era Indonesia maju.

Masalahnya, perwujudan warisan itu menghadapi tantangan pandemi Covid-19 yang belum berkesudahan hingga kini.

 “Saat saya diminta bertemu Presiden Jokowi beberapa waktu lalu, beliau menyatakan bahwa pandemi Covid-19 telah menimbulkan bukan hanya luka tetapi luka yang teramat dalam bagi Bangsa Indonesia.”

“Dibutuhkan kemampuan prima untuk menangani berbagai krisis yang diakibatkan oleh wabah ini,” ujar Pitono, Senin (15/11/2021).

Oleh sebab itu, Pitono menyayangkan sikap, etos kerja, dan tindak-tanduk anggota kabinet yang tidak mengindahkan arahan Presiden Jokowi.

Menurut Pitono, dalam berbagai kesempatan Presiden selalu mengarahkan para menterinya agar siang malam hanya memikirkan bagaimana mengatasi krisis yang diakibatkan oleh Covid-19.

"Di lapangan kenyataannya berbeda sama sekali."

"Mulai dari terjadinya kelangkaan obat penting untuk penderita Covid waktu itu, hingga adanya indikasi bisnis PCR dan vaksin berbayar 15 juta dosis baru-baru ini,” tambahnya.

Pitono mengatakan, para menteri harus melipatgandakan perhatian dan tenaga mereka demi suksesnya program-program Jokowi.

Bila tidak mampu, dia menyarankan agar para menteri tersebut lebih baik segera mundur dari kabinet.

“Yang lebih parah lagi, saya lihat mulai ada menteri yang sepertinya sedang giat memoles diri agar layak jadi calon presiden atau calon wakil presiden tahun 2024 nanti."

"Kalau benar demikian, saya berani bilang bahwa menteri yang sudah berpikir jadi capres/cawapres tidak tahu malu dan tidak ber-AKHLAK,” tegas Pitono.

Pitono mengingatkan, tugas menjadi menteri di dalam kabinet Jokowi tidaklah mudah.

Sebab, menurut Pitono, Jokowi bukanlah tipe pemimpin yang hanya duduk di belakang meja menunggu laporan.

Namun demikian, bukan mustahil masih ada sederet masalah serta beberapa langkah sembrono para menteri yang sepertinya luput dari perhatian Jokowi.

Pitono mencontohkan terjadinya kebakaran salah satu tangki kilang Pertamina di Cilacap, Jawa Tengah, Sabtu (13/11/2021) lalu.

Sementara, kejadian kebakaran di kawasan yang sama pada Bulan Juni di tahun ini juga belum tuntas diusut.

"Salah satu pihak yang bertanggung jawab atas musibah itu adalah Kementerian BUMN,” imbuh Pitono.

Pitono meminta agar Presiden Jokowi tidak ragu mengganti menteri yang bermasalah.

“Akan lebih baik bila Jokowi memberhentikan menteri yang tidak fokus lagi dalam bekerja, ketimbang nanti ada menteri yang mengundurkan diri karena mau jadi capres misalnya."

"Itu akan membuat malu Jokowi dan merugikan rakyat banyak,” paparnya.

Politisi PDIP: BUMN Terjebak Utang, Jadi Aneh Ada Menteri Tebar Video dan Foto di Layar ATM

Politisi PDIP Said Abdullah menilai menteri Kabinet Indonesia Maju yang mengurusi ekonomi, memiliki tanggung jawab besar di masa pandemi Covid-19.

Dia menilai menteri-menteri ekonomi seharusnya tak ada waktu mengurusi pencapresan, dan aneh jika ada menteri urusan ekonomi yang menebar wajah di layar ATM bank-bank pemerintah.

Mulanya, Said mengatakan soal banyaknya dampak di bidang ekonomi akibat pandemi.

"Pada Maret 2020 di awal pandemi, rakyat kita yang miskin berjumlah 11,16 juta jiwa."

"Setahun setelah pandemi, yakni Maret 2021, rakyat kita yang miskin naik menjadi 12,17 juta jiwa," kata Said kepada wartawan, Rabu (10/11/2021).

Ketua Badan Anggaran DPR itu juga bicara bagaimana jumlah rakyat menganggur juga meningkat akibat pandemi.

Di mana, pada Februari 2020 sebanyak 6,93 juta jiwa, dan ada peningkatan sebesar 1,82 juta jiwa pada Februari 2021.

"Pandemi juga memberi tekanan terhadap kinerja BUMN kita."

"BUMN kita terjebak pada utang, seperti Garuda Indonesia, Hutama Karya, Waskita Karya, Bumi Putera, PLN, dan lain-lain."

"Ini semua persoalan serius yang harus ditangani dengan penuh perhatian," tuturnya.

Dia membayangkan dengan gambaran itu, para menteri bidang ekonomi tak punya waktu mengurusi hal lainnya

"Apalagi mengurusi dirinya sendiri untuk bursa calon presiden 2024."

"Ingat sumpah jabatannya, sejak awal dilantik, diminta berkomitmen membantu Presiden Joko Widodo, tugasnya menyukseskan program program Presiden," paparnya.

Dia bahkan menyinggung soal tak ada visi misi menteri, yang ada hanya visi misi Presiden Jokowi.

"Jadi aneh bila ada menteri menebar video dan fotonya di layar ATM bank-bank pemerintah."

"Jadi kalau konsisten dengan tagline berakhlak, lebih baik istiqamah sebagai menteri, bekerja dan bekerja meninggalkan legacy yang bisa diteladani."

"Pemimpin itu satu kata dan perbuatan, please fokuslah jadi menteri dan jangan tergoda pada mimpi-mimpi selain menteri," pintanya. 

Berita Nasional Lainnya

Artikel ini telah tayang di WartaKotalive.com dengan judul VIDEO : Ahok Tertegun saat Presiden Jokowi Tegur Keras Pertamina