Bupati Paul Limu Ingatkan Hindari Persekongkolan Verifikasi Data Kemiskinan Ekstrem

Laporan Wartawan POS KUPANG.COM, Gerardus Manyella

POS KUPANG.COM, WAIBAKUL - Bupati Sumba Tengah, Drs. Paulus SK Limu mengingatkan jajarannya menghindari persekongkolan dalam memverifikasi data kemiskinan ekstrem di Sumba Tengah. Sumba Tengah merupakan salah satu kabupaten di NTT yang kemiskinan ekstrem mencapai 21,51 persen dengan penduduk miskin sebanyak 15.820 jiwa.

Dalam memverifikasi, tim gabungan menghindari unsur keluarga, sahabat kenalan sehingga data yang disajikan betul- betul akurat dan obyektif.

Setiap desa yang datanya sudah diverifikasi harus dibuatkan berita acara yang ditandatangani kepala desa dan camat bahwa data itu benar-benar sudah diverifikasi.

"Jangan ada persekongkolan data kemiskinan. Satu-dua hari dalam minggu ini harus diselesaikan. Cek baik-baik apakah dia punya rumah/tidak, listrik/tidak, air/tidak, kenapa dia miskin?, apakah dia manula, apa pekerjaannya. Yakinlah kita mampu mengatasinya," pesan Bupati Paul Limu usai bersama Wabup, Daniel Landa dan pimpinan OPD terkait mengikuti video Conference (Vicon) dengan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian di aula Dinas Kominfo, Rabu (3/11/2021).

Bupati Paul Limu mengingatkan tim segera koordinasi antara dinas sosial, PMD dan Bappeda menyiapkan kriteria dan datanya. Kriteria dan data segera dirumuskan untuk kita bergerak.

Dalam vicon tersebut Mendagri mengingatkan para bupati untuk segera menerbitkan keputusan bupati sebagai landasan hukum pengendalian kemiskinan ekstrik di daerah masing-masing.

Bupati harus memantau dan mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap bantuan langsung untuk mengatasi kemiskinan ekstrim. Perlu ada kesepahaman data, karena data itu sangat penting, jika salah data bisa berdampak pada penyaluran bantuan. By name, by anddress.

"Kita targetkan tahun 2024 angka kemiskinan ektrim harus nol. Bupati harus mencari orang-orang ini untuk diberikan bantuan sampai 2024," tandas Mendagri.

Kepala BPS, Margo Yuwono yang menjadi nara sumber pada vicon tersebut mernegaskan, kemiskinan ekstrim ini harus dikeroyok bersama mulai dari desa, kabupaten, provinsi dan pusat supaya secepatnya teratasi.

Untuk itu perlu ada intervensi melalui dana desa, APBD kabupaten/provinsi dan APBN. Para bupati diminta membuat surat keputusan sebagai dasar hukum koordinasi dana desa, dan percepat transfer.

Wakil Presiden (Wapres) KH Ma'ruf Amin meminta perbaikan data terus dilakukan terkait penanggulangan kemiskinan, sehingga untuk pelaksanaan program-program pada tahun 2022 sampai tahun 2024, dapat menggunakan data rumah tangga miskin ekstrem yang lebih mutakhir dan akurat.

Hal tersebut dikemukakan Wapres saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Prioritas Provinsi Nusa Tenggara Timur 2021, Minggu (17/10/2021).

Rapat ini dihadiri oleh Gubernur NTT Viktor Laiskodat dan para bupati dari 5 kabupaten yang merupakan sasaran prioritas penanggulangan kemiskinan ekstrem 2021. Yaitu Kabupaten Manggarai Timur, Sumba Timur, Sumba Tengah, Rote Ndao, dan Timor Tengah Selatan.

Wapres memberikan kesempatan kepada Gubernur dan para Bupati untuk melaporkan kondisi daerahnya disertai kendala yang dihadapi. Salah satu yang mengemuka adalah masalah data rumah tangga miskin ekstrem yang belum sempurna. Wapres memberikan arahan agar perbaikan data terus diupayakan.

"Saya minta agar perbaikan data terus dilakukan, sehingga untuk pelaksanaan program-program pada tahun 2022 sampai tahun 2024, kita dapat menggunakan data rumah tangga miskin ekstrem yang lebih mutakhir dan akurat," kata Wapres Maruf Amin.

Wapres menyatakan tantangan sebenarnya adalah bagaimana membuat program pemerintah agar tepat sasaran. Artinya memastikan berbagai program bantuan yang ada dapat diterima oleh rumah tangga miskin ekstrem yang ada di lima wilayah kabupaten prioritas tersebut.

Tantangan berikutnya, tutur Wapres adalah keterbatasan waktu pada tahun 2021 yang tersisa kurang dari 3 bulan. Menurutnya, tidak bisa hanya dengan mengandalkan program perlindungan sosial dan pemberdayaan yang reguler.

"Untuk itu, pada 3 bulan terakhir 2021 ini kita akan menambahkan upaya khusus menggunakan program yang ada yaitu Program Sembako dan BLT-Desa," ucapnya.

Wapres menyampaikan bahwa rapat di NTT kali ini merupakan titik akhir dari rangkaian kunjungan kerja ke tujuh provinsi prioritas penanggulangan kemiskinan ekstrem 2021.

"Rapat ini juga merupakan rangkaian dari kunjungan kerja saya ke tujuh provinsi prioritas tahun 2021 yang sudah dimulai sejak akhir September lalu di Bandung Jawa Barat, Surabaya Jawa Timur, Semarang Jawa Tengah, Ambon Maluku, Manokwari Papua Barat, dan Jayapura Papua," jelas Wapres Maruf Amin.

Sebagai informasi, jumlah rumah tangga miskin ekstrem di 5 kabupaten prioritas di NTT mencapai 212.672 jiwa dengan total jumlah rumah tangga miskin ekstrem 89.410.

Jumlah tersebut tersebar di Kabupaten Sumba Timur dengan tingkat kemiskinan ekstrem 17,47% dan jumlah penduduk miskin ekstrem 45.550 jiwa.

Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan tingkat kemiskinan ekstrem 17.30% dan jumlah penduduk miskin ekstrem 81.180 jiwa.

Kabupaten Rote Ndao dengan tingkat kemiskinan ekstrem 16,21% jumlah dan penduduk miskin ekstrem 28.720 jiwa.

Kabupaten Sumba Tengah dengan tingkat kemiskinan ekstrem 21,51% dan jumlah penduduk miskin ekstrem 15.820 jiwa.

Serta Kabupaten Manggarai Timur dengan tingkat kemiskinan ekstrem 15,43% dan jumlah penduduk miskin ekstrem 44.630 jiwa.(*)