Bupati Paul Limu Ingatkan Hindari Persekongkolan Verifikasi Data Kemiskinan Ekstrem
Data yang disajikan harus obyektif dan akurat, tidak ada persekongkolan karena hubungan keluarga, sahabat, kenalan.
Penulis: Gerardus Manyela | Editor: Gerardus Manyela
lihat foto
Laporan Wartawan POS KUPANG.COM, Gerardus Manyella
POS KUPANG.COM, WAIBAKUL - Bupati Sumba Tengah, Drs. Paulus SK Limu mengingatkan jajarannya menghindari persekongkolan dalam memverifikasi data kemiskinan ekstrem di Sumba Tengah. Sumba Tengah merupakan salah satu kabupaten di NTT yang kemiskinan ekstrem mencapai 21,51 persen dengan penduduk miskin sebanyak 15.820 jiwa.
Dalam memverifikasi, tim gabungan menghindari unsur keluarga, sahabat kenalan sehingga data yang disajikan betul- betul akurat dan obyektif.
Setiap desa yang datanya sudah diverifikasi harus dibuatkan berita acara yang ditandatangani kepala desa dan camat bahwa data itu benar-benar sudah diverifikasi.
"Jangan ada persekongkolan data kemiskinan. Satu-dua hari dalam minggu ini harus diselesaikan. Cek baik-baik apakah dia punya rumah/tidak, listrik/tidak, air/tidak, kenapa dia miskin?, apakah dia manula, apa pekerjaannya. Yakinlah kita mampu mengatasinya," pesan Bupati Paul Limu usai bersama Wabup, Daniel Landa dan pimpinan OPD terkait mengikuti video Conference (Vicon) dengan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian di aula Dinas Kominfo, Rabu (3/11/2021).
Bupati Paul Limu mengingatkan tim segera koordinasi antara dinas sosial, PMD dan Bappeda menyiapkan kriteria dan datanya. Kriteria dan data segera dirumuskan untuk kita bergerak.
Dalam vicon tersebut Mendagri mengingatkan para bupati untuk segera menerbitkan keputusan bupati sebagai landasan hukum pengendalian kemiskinan ekstrik di daerah masing-masing.
Bupati harus memantau dan mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap bantuan langsung untuk mengatasi kemiskinan ekstrim. Perlu ada kesepahaman data, karena data itu sangat penting, jika salah data bisa berdampak pada penyaluran bantuan. By name, by anddress.
"Kita targetkan tahun 2024 angka kemiskinan ektrim harus nol. Bupati harus mencari orang-orang ini untuk diberikan bantuan sampai 2024," tandas Mendagri.
Kepala BPS, Margo Yuwono yang menjadi nara sumber pada vicon tersebut mernegaskan, kemiskinan ekstrim ini harus dikeroyok bersama mulai dari desa, kabupaten, provinsi dan pusat supaya secepatnya teratasi.
Untuk itu perlu ada intervensi melalui dana desa, APBD kabupaten/provinsi dan APBN. Para bupati diminta membuat surat keputusan sebagai dasar hukum koordinasi dana desa, dan percepat transfer.
Wakil Presiden (Wapres) KH Ma'ruf Amin meminta perbaikan data terus dilakukan terkait penanggulangan kemiskinan, sehingga untuk pelaksanaan program-program pada tahun 2022 sampai tahun 2024, dapat menggunakan data rumah tangga miskin ekstrem yang lebih mutakhir dan akurat.
Hal tersebut dikemukakan Wapres saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Prioritas Provinsi Nusa Tenggara Timur 2021, Minggu (17/10/2021).
Rapat ini dihadiri oleh Gubernur NTT Viktor Laiskodat dan para bupati dari 5 kabupaten yang merupakan sasaran prioritas penanggulangan kemiskinan ekstrem 2021. Yaitu Kabupaten Manggarai Timur, Sumba Timur, Sumba Tengah, Rote Ndao, dan Timor Tengah Selatan.
Wapres memberikan kesempatan kepada Gubernur dan para Bupati untuk melaporkan kondisi daerahnya disertai kendala yang dihadapi. Salah satu yang mengemuka adalah masalah data rumah tangga miskin ekstrem yang belum sempurna. Wapres memberikan arahan agar perbaikan data terus diupayakan.
