BNPT Tolak Keras Usulan Fadli Zon Bubarkan Densus 88

BNPT Tolak Keras Usulan Fadli Zon Bubarkan Densus 88

POS-KUPANG.CO, JAKARTA - Usulan Fadli Zon untuk membubarkan Detasemen Khusus 88 (Densus 88) menuai banyak perlawanan dan penolakan.

Selain dari Densus 88 dan berbagai tokoh politiik, penolakan pun datang dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) RI. 

Kepala Badan Nasional Penanggulanan Terorisme (BNPT) Komjen Pol. Boy Rafli Amar mengatakan, Densus 88 Antiteror Polri masih tetap dibutuhkan dalam penanganan terorisme.

Pihaknya juga menolak keras usulan itu sambil mengingatkan soal pembagian tugas BNPT dan Densus 88.

"Ya tentunya dalam sistem penanggulangannya untuk terorisme penegakan hukumnya dilakukan oleh Densus 88, jadi tetap dibutuhkan dalam konteks penegakan hukum terorisme. Kalau dibubarkan yang melaksanakan penegakan hukumnya siapa," katanya dalam kegiatan peringatan 19 tahun Bom Bali I di Legian Kuta, Bali, Selasa 12 Oktober 2021, seperti dikutip Antara.

Lalu, apa yang membedakannya?

Densus 88 Antiteror bertugas sebagai penegak hukumnya atau penyidik kejahatan terorisme. Untuk itu dalam praktiknya keberadaan Densus 88 Polri tetap dibutuhkan. Sementara BNPT di bidang pencegahan teorisme.

"Ya sebaiknya tetap berjalan (Peran Densus 88) sesuai dengan sistemnya yang mengatur dalam UU begitu," ujarnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan sistem di BNPT yang memang banyak di bidang pencegahan dan focus di koodinasi. BNPT juga kerja sama dan koordinasi dengan masyarakat terkait pencegahan terorisme, agar publik juga waspada terhadap bahaya terorisme.

"Dalam hal ini yang bertugas menyidik kejahatan terorisme bagian Densus 88," tambah Boy.

Selasa lalu (5/10/21) anggota Fadli Zon melalui akun twitternya mengusulkan Densus 88 dibubarkan. Anggota DPR RI ini menilai, Densus 88 dianggap telah menyebarkan narasi islamophobia.

Pegiat media sosial Ferdinand Hutahaean kembali dibuat geram oleh politisi Partai Gerindra, Fadli Zon.

Soalnya, Fadli Zon dalam salah satu pernyataannya mengatakan bahwa teroris di Indonesia itu tidak ada hingga membuat Ferdinand Hutahaean tak habis pikir.

Ferdinand menilai pernyataan Fadli kian hari kian tidak masuk akal.