Breaking News:

Berita Kota Kupang

Focus Group Discussion Agenda Setting Kebijakan Pengelolaan Taman Kota Kupang

Focus Group Discussion (FGD) dengan agenda setting kebijakan pengelolaan taman di Kota Kupang melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitb

Editor: Ferry Ndoen
pk/irfan hoi
suasana FGD 

Laporan reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Focus Group Discussion (FGD) dengan agenda setting kebijakan pengelolaan taman di Kota Kupang melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Kota Kupang pada tanggal 12 Oktober 2021.

Kegiatan ini merupakan rangkaian Kajian Bidang Pemerintahan Umum Tahun Anggaran 2021 yang digarap oleh tim peneliti pada Balitbangda Kota Kupang yang bermitra dengan Pakar Kebijakan Publik Universitas Nusa Cendana Kupang Dr. William Djani, M.si

FGD dibuka oleh Kepala Balitbangda Kota Kupang Yeri S. Padji Kana, S.Sos., MM, dengan menghadirkan sejumlah tokoh penting dari kalangan Akademisi, Praktisi dan Pengkritisi dalam sebuah diskusi bertajuk "Model Kolaborasi Pemerintah, Koorporasi dan Masyarakat Sipil dalam Pengelolaan Taman di Kota Kupang".

Diskusi lintas keilmuan itu akan di kritisi oleh peninjau, Prof. Dr. Jimmy J. Pello, SH.,MH dan Dr. Francy Ch. Liufeto, S.Pi., M.Si. Selain itu, Dr. Frans Gana, MS selaku Pengendali Mutu Kajian Serta Dr. Laurensius P. Sayrani, MPA selaku Anggota Majelis Pertimbangan Kelitbangan Bidang Pemerintahan.

Diskusi terkait isu dimaksud dipandu  moderator Haris Oematan dari NGO CIS Timor dengan narasumber :

1). Peneliti Dr. William Djani, M.si memaparkan Proposal Kajian Pemerintah yang partisipatif dalam Pengelolaan Taman di Kota Kupang ( Kolaborasi Pemerintah, Koorporasi dan Masyarakat Sipil).

2). Pemerhati Lingkugan Stenly Boimau, S.Pd membawa makalah berjudul Taman Kota dan Aktivitas Sosial Masyarakat  Sipil di Ruang Publik Sebuah Testimoni.

3). Dr. David Natun, S.Pd., M.Pd dengan makalah berjudul Taman Kota dalam Perspektif Filosofi Budaya Kota Kupang.

Peserta FGD terdiri atas unsur Pemerintah yakni Lembaga Negara Non Kementrian yaitu Komisi Ombudsman Perwakilan NTT, Pemprov NTT diwakili oleh Bapelitbangda NTT.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved