Breaking News:

PON XX Papua

Atlet NTT Peraih Emas PON Papua Dijemput Pickup, DPRD NTT Singgung Dana 20 Miliar untuk PON

Wakil rakyat di Komisi V DPRD NTT yang membidangi kesejahteraan rakyat angkat bicara terkait viralnya atlet penyumbang emas dijemput pickup s

Penulis: Ryan Nong | Editor: Ferry Ndoen
Instagram@SusantiNdapataka
Susanti Ndapatak saat sedang berlatih 

Laporan Wartawan POS-KUPANG.COM, Ryan Nong 

POS-KUPANG.COM | WAINGAPU -- Wakil rakyat di Komisi V DPRD NTT yang membidangi kesejahteraan rakyat angkat bicara terkait viralnya atlet penyumbang emas dijemput pickup setelah tiba di Kupang. 

Atlet Muathay penyumbang medali Emas petama NTT di PON Papua, Susanti Ndapataka dijemput menggunakan pickup saat tiba di Kupang, ibukota provinsi Nusa Tenggara Timur, Rabu 6 Oktober 2021 pagi. 

Susanti Ndapataka yang menyumbang Emas pertama NTT bersama pelatihnya tiba di Bandara Internasional El Tari Kupang sekira pukul 06.00 Wita. Atlet yang mengharumkan nama NTT di ajang olahraga nasional itu tiba tanpa euforia dan rangkaian acara penjemputan

Setelah beberapa saat "nongkrong" di area parkiran Bandara Internasional El Tari, Susanti bersama pelatihnya hanya dijemput pengurus KONI NTT. 

Baca juga: Dewan Minta Atlet NTT Jangan Dikorbankan 

Selanjutnya mereka menumpang mobil pick up yang disiapkan tim muaythai di Kota Kupang bersama pemuda laskar Timor Indonesia (LTI).

Sekretaris Komisi V DPRD NTT, Yohanes Rumat menyebut pihaknya menyesal dan menyayangkan kejadian tersebut. Menurutnya, kejadian yang "memalukan" masyarakat NTT itu juga tidak lepas dari sikap tidak kooperatif pemerintah provinsi yang tidak mengalokasikan anggaran untuk PON. 

"Sebagai Komisi V yang membidangi kesejahteraan termasuk olahraga, kita menyesal dan menyayangkan sikap pemerintah yang tidak kooperatif. Dalam arti telah menganggarkan Rp 20 miliar untuk kegiatan PON antara lain inklud salah satunya dengan penjemputan," ujar Yohanes Rumat kepada POS-KUPANG.COM, Rabu 6 Oktober 2021 siang. 

Politisi PKB itu menilai, pemerintah salah prosedur karena tidak mengalokasikan dana yang telah disepakati bersama dewan, bahkan telah diundangkan dalam APBD 2021.

"Kalau umpama KONI sudah dipercaya untuk menangani hal itu lalu uangnya tidak floating untuk KONI maka saya kira ini namanya salah prosedur, salah mengatur," kata Yohanes Rumat. 

Halaman
12
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved