Berita Artis
Krisdayanti Ungkap Rp 3 Miliar Modal Jadi Caleg, Istri Raul Lemos: Murah Modal Saya
Krisdayanti Ungkap Rp 3 Miliar Modal Jadi Caleg, Istri Raul Lemos: Murah Modal Saya
Meskipun awalnya sulit percaya, Krisdayanti yakin jika seseorang melakukan suatu tindakan dengan tulus, orang lain pasti bisa melihatnya.
"Yang ditangkap warga adalah kesungguhan saya untuk hadir, menyampaikan, 'Kita bisa sama-sama, yuk kita bangun dengan bersama-sama'," ujar Krisdayanti.
Untuk diketahui, Krisdayanti merupakan peraih suara terbanyak di Dapil V Jawa Timur untuk DPR RI.
Dikutip dari YouTube tersebut, Krisdayanti berhasil mendapat 132.131 suara dari Kota Batu, Kota Malang, dan Kabupaten Malang.

BERITA LAINNYA:
Krisdayanti baru-baru ini membuat heboh publik.
Pasalnya istri Raul Lemos ini mengungkapkan gaji sebagai seorang anggota dewan di DPR RI.
Hal yang tak biasa dilakukan oleh seorang anggota DPR RI sepertinya.
Ungkapan bblak-balkkan ini pun direspon positif oleh beberapa pihak.
Tetapi ada juga pihak yang malah mempertanyakan Krisdayanti mengenai pernyataannya soal gaji anggota DPR RI.
Melansir Kompas.com, Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus berpandangan, pendapatan anggota DPR yang diterima setiap bulannya belum diimbangi dengan kinerja yang baik.

Hal ini disampaikan Lucius merespons pernyataan anggota DPR Krisdayanti yang mengaku mendapat gaji pokok sebesar Rp 16 juta dan tunjangan sebesar Rp 59 juta setiap bulannya.
"Terbongkarnya jumlah pendapatan anggota DPR ini tentu saja membuat kita serasa bermimpi. Bagaimana bisa dengan pendapatan sebesar itu kinerja DPR selalu buruk?" kata Lucius saat dihubungi, Rabu 15 September 2021. Menurut Lucius, buruknya kinerja DPR tercermin dari sedikitnya rancangan undang-undang (RUU) yang dapat disahkan oleh DPR. "Bayangkan betapa tak masuk akalnya dengan pendapatan fantastis anggota DPR itu, selama dua tahun pertama masa jabatan mereka, baru ada 4 RUU Prioritas yang mampu disahkan," ujar Lucius.
Sementara, di bidang anggaran, Lucius menilai sumbangsih DPR untuk memastikan prioritas bagi rakyat seolah tak terdengar.
Begitu pula di bidang pengawasan, di mana menurut Lucius DPR seolah tenggelam di tengah gerak cepat pemerintah.