Di Balik Perintah Jokowi Turunkan Harga Pakan Jagung ke Peternak Ternyata Ada Pria Ini

Ternyata Ada Pria Ini di Balik Perintah Jokowi Turunkan Harga Pakan Jagung ke Peternak

POS-KUPANG.COM - Kemarin Rabu 15 September 2021, Presiden Jokowi memerintahkan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Perdagangan M. Lutfi untuk menurunkan harga pakan jagung ke peternak dengan Rp 4.500 per kg.

Hal itu disampaikan Ketua Pinsar Petelur Nasional (PPN) Yudianto Yosgiarso usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Presiden Jakarta, Rabu 15 September 2021.

Pertemuan itu digelar ternyata tidak sekadar merespons teriakan anggota DPR RI Fadli Zon yang menyebutkan sektor perunggasan Indonesia sedang sekarat, sebagaimana disampaikan melalui akun instagram @fadlizon.

Untuk diketahui, dalam unggahan di instagram @fadlizon, Senin 13 September 2021, Fadli Zon mencantumkan sebuah tulisan seperti judul sebuah buku, "SEKTOR PERUNGGASAN SEKARAT, PEMERINTAH HARUS TURUN".

Di bagian bawah tulisan tersebut, selain tercantum nama dan jabatannya sebagai anggota DPR RI, Fadli Zon juga menulis jabatan lainnya sebagai ketua umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI).

Dalam pandangan HKTI, demikian Fadli Zon, kondisi perunggasan nasional sedang tidak baik-baik saja, harus ditolong.

"Pemerintah harus jamin ketersediaan dan stabilitas harga jagung untuk pakan unggas. Pemerintah juga harus jamin harga telur di tingkat peternak," tulis Fadli Zon.

Baca juga: Teriakan Fadli Zon Efektif, Jokowi Perintahkan Harga Pakan Jagung ke Peternak Rp 4.500 per Kg

Menurut Fadli Zon, kalau Pemerintah tidak segera turun tangan, maka kondisi ini akan jadi kiamat buat dunia perunggasan nasional yang sudah swasembada puluhan tahun.

"Alas hukum untuk menolong para peternak sudah tersedia, Permendag No. 7 Tahun 2020, tinggal dilaksanakan," tulisnya.

Lebih lanjut dia menulis, HKTI mendesak pemerintah untuk segera menyediakan jagung dengan harga Rp 4.500, sesuai harga acuan pemerintah. Juga jamin harga telur ayam sesuai harga acuan. Ini urgent dilakukan Pemerintah.

Selanjutnya, HKTI juga mendesak agar Pemerintah menyerap kelebihan pasok telur melalui bansos yang diberikan kepada masyarakat.

Penyerapan melalui bansos, katanya, minimal dilakukan sampai pasar telur kembali normal.

"Usulan lain HKTI, cutting tidak dilakukan pada telur tetas, tetapi pada indukan ayam broiler, sehingga meminimalisir rembesan telur tetas ke pasar," demikian Fadli Zon mengakhiri unggahannya.

Seorang netizen yang menanggapi unggahan Fadli Zon merasa heran sektor perunggasan bisa sekarat.