Berita Kota Kupang
Pua Monto Pimpin NU NTT
KH Pua Monto Umbu Nay ditetapkan sebagai Ketua Tanfidziyah Pengurus Wilayah Nahdatul Ulama ( PWNU) Provinsi NTT periode 2021-2026
POS-KUPANG.COM, KUPANG -KH Pua Monto Umbu Nay ditetapkan sebagai Ketua Tanfidziyah Pengurus Wilayah Nahdatul Ulama ( PWNU) Provinsi NTT periode 2021-2026. Mantan Ketua PCNU Kabupaten Sumba Barat ini menggantikan Jamal Ahmad.
Pua Moto terpilih secara aklamasi dalam Konfrensi Wilayah X PWNU NTT yang berlangsung di Aula Asrama Haji Kota Kupang, Minggu (5/9) dini hari. Peserta Konferensi Wilayah adalah PCNU se-NTT.
Saat ini Pua Monto menjabat Kepala Bidang Pendidikan Islam pada Kantor Wilayah Kementerian Agama NTT. Selain Pua Moto, Konferensi Wilayah juga menetapkan KH Ali Rosyidi Hasbullah sebagai Rois Syuriah.
Sebelumnya, Ketua PWNU NTT demisioner Jamal Ahmad meminta siapapun yang terpilih wajib menjaga tiga warisan utama para ulama NU demi menjaga eksitensi NKRI.
Baca juga: Gelar Halaqah Kader Muda, FKMNU Siapkan Ketua NU NTT
Pertama, harus tetap dipegang teguh siapa pun pemimpin kedepan ialah mempertahankan semangat Islam yang moderat, Islam yang Al Sunah Wal Jamaah, Islam yang rahmat lil alamin.
Menurut Jamal, di media sosial ditemukan adanya kaum muda yang menebarkan narasi-narasi yang menyudutkan terkait dengan ajaran yang sedang dijalani. Sikap dan pandangan seperti itu harus dilawan.
"Kita punya platform dimana ulama sudah mewariskan Islam yang rahmatin alamin atau Islam yang membawa rahmat kedamaian bagi sesama, Islam yang moderat, Islam yang santun, dalam berbagai implementasinya," katanya.
Jamal mengingatkan agar jangan sampai generasi bangsa, khususnya jamaah NU yang ada di NTT terjebak dalam narasi kelompok-kelompok radikal dalam rangka membangun negara Khilafah.
"Ini tidak bisa. Sebagai kader NU, kita pertaruhkan segala-galanya untuk menjaga NKRI," tegasnya.
Kedua, siapapun yang memimpin PWNU NTT ke depan, harus mempertahankan NKRI berdasarkan Pancasila. Bagi NU, bentuk negara saat ini sudah final karena ulama sudah memperhatikan situasi kondisi serta realitas empirik dalam muktamar 1936 di Banjarmasin.
"Mereka sama-sama merumuskan sebuah bentuk negara yang disebut Darusalam atau negara bagi semua orang, bukan negara Khilafah. Oleh karena itu, bagi NU, NKRI, Pancasila, dan UUD1945 adalah harga mati," katanya.
Jamal menegaskan, pemimpin NU NTT kedepan harus ikut bertanggung jawab untuk mensejahterakan bangsa ini. Dengan Konferensi Wilayah X Nahdatul Ulama NTT harus bisa merumuskan sesuatu yang produktif bagi kesejahteraan kehidupan berbangsa.
"Jangan sampai menghasilkan program yang tinggi-tinggi tapi tidak mampu dilaksanakan."
Jamal berharap ketua umum yang terpilih nantinya juga bisa menghasilkan
program-program yang kongrit dengan memperhatikan realitas dan fenomena yang ada di masyarakat.
Sekretaris Jenderal PBNU Helmy Faishal Zaini mengatakan, terdapat dua amanah yang melekat dalam diri Jamiah Nahdatul Ulama.
Pertama, amanah dunia atau amanah keagamaan. Menurutnya, peran agama dan peran menghidupkan spirit moderasi dalam beragama dan sekaligus menghidupkan akidah Al Sunah Wal Jamaah, baik melalui pondok pesantren, majelis taklim, masjid-masjid dan mushola, dan kehidupan bermasyarakat lain.
Kedua, adalah amanah Makoniah atau amanah kebangsaan, bahwa NU hadir ditengah masyarakat senantiasa memberikan solusi, jalan keluar sehingga kehadiran NU merupakan peran-peran penting yang ditunggu dan diharapkan warga bangsa.
"Jauh sebelum Indonesia merdeka, kira-kira tahun 1914 Pendirian Ja'miah Nahdatul Ulama telah meletakkan prinsip dalam berbangsa bernegara apa yang disebut cinta tanah air adalah bagian dari perintah agama," jelasnya saat membuka Koenferensi Wilayah PWNU secara virtual.
Menurutnya, ini adalah prinsip yang luar biasa bahwa pada akhirnya tidak ada lagi benturan agama dengan negara. Bahkan agama diadopsi dalam spirit hidup kebangsaan dan kenegaraan, atau yang disebut sebagai spirit Wakoniah atau spirit kebangsaan.
"Maka dari itu, keluarga besar NU tidak diperlukan lagi istilah NKRI bersyariah, karena sebenarnya ketika kita menjalankan kewajiban berwarganegara, maka pada hakekatnya kita telah menjalankan perintah agama. Apa yang disebut dengan menjalankan ke-Islaman dan ke-Indonesiaan ada dalam satu tarikan nafas," urainya.
Helmy Faishal menerangkan setiap timbul mashab atau kebaikan-kebaikan, sesungguhnya disitu timbul syariah dan ukwah. Dari sebab itu, Pancasila dan NKRI adalah bentuk final dalam kehidupan kebangsaan. Kehadiran NU di tengah-tengah masyarakat sesungguhnya membangun kebersamaan yang baik sehingga kita dapat hidup berdampingan satu dengan yang lain.
"Bahwa pada akhirnya walau Islam di Indonesia dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia dari 274 juta penduduk di Indonesia, 88 persen adalah merupakan mayoritas umat Islam, walau negara mayoritas Muslim terbesar di dunia, kita dapat menampilkan wajah Islah yang ramah, bukan Islam yang marah," jelasnya. (cr8)