Berita Kota Kupang
Mira Sebut Tindakan Anggota DPRD Malaka Hibur Diri, Germas PMKRI Nilai Pernyataan yang Keliru
para politisi dan pemimpin harusnya memberikan contoh yang baik dan benar bagi masyarakat bukan malah mempertontonkan perilaku bobrok
Penulis: Michaella Uzurasi | Editor: Rosalina Woso
lihat foto
Mira Sebut Tindakan Anggota DPRD Malaka Hibur Diri, Germas PMKRI Kupang Nilai Pernyataan yang Keliru
Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Michaella Uzurasi
POS-KUPANG.COM, KUPANG - Kejadian viral yang melibatkan oknum anggota DPRD Kabupaten Malaka beberapa waktu lalu menjadi perhatian banyak pihak.
Pasca kejadian tersebut, Wakil Sekretaris Bidang Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi (OKK) DPD I Partai Golkar Provinsi NTT, Mira Natalia Pellu mengatakan, beberapa oknum Anggota Fraksi Golkar DPRD Malaka yang diduga melanggar Protokol Kesehatan (Prokes) saat pesta minuman keras (Miras) di kantor itu mungkin merupakan bagian dari cara mereka untuk menghibur diri.
Berdasarkan rilis yang diterima POS-KUPANG.COM, Kamis, 22 Juli 2021, Presidium GERMAS PMKRI Cabang Kupang, Rino Sola menilai pernyataan itu merupakan hal yang sangat keliru bahkan miris dengan melihat situasi kondisi daerah yang lagi berjuang untuk segera pulih dari pandemi Covid-19.
Rino melanjutkan, para politisi dan pemimpin harusnya memberikan contoh yang baik dan benar bagi masyarakat bukan malah mempertontonkan perilaku bobrok dan tak beretika.
Baca juga: Ketua DPRD Malaka Bria Seran, Mohon Maaf Terkait Video Viral Oknum Anggota Dewan Pesta Joget-joget
"Saya sangat menyayangkan pernyatan dari Wakil Sekretaris Bidang Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi (OKK) DPD I Partai Golkar Provinsi NTT yang seolah-olah memberikan dukungan terhadap oknum DPRD di Kabupaten Malaka padahal perilaku tersebut merupakan perilaku tercela," kata Rino.
"Presiden jokowi dalam pidatonya menyampaikan bahwa suasana dalam tiga bulan ke belakang ini dan ke depan mestinya yang ada adalah suasana krisis. Kita juga mestinya, semuanya yang hadir di sini sebagai pimpinan, sebagai penanggung jawab, kita yang berada di sini ini bertanggung jawab kepada 260 juta penduduk Indonesia. Ini tolong digarisbawahi, dan perasaan itu tolong sama, kita sama, ada sense of crisis yang sama,” lanjut dia.
"Tetapi perilaku anti sense of crisis yang dipertontonkan oknum DPRD Kabupaten Malaka justru didukung dan diperkuat oleh Wakil Sekretaris Bidang Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi (OKK) DPD I Partai Golkar Provinsi NTT. Sungguh miris dan menyakitkan hati masyarakat," pungkasnya.(*)
