Dewan Salut Polres Malaka Tertibkan Prokes di SPBU Tapi Perlu Ada Pertimbangan Kemanusiaan

Dewan Salut Polres Malaka Tertibkan Prokes di SPBU Tapi Perlu Ada Pertimbangan Kemanusiaan

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Edy Hayong

POS-KUPANG.COM, BETUN--Anggota Komisi I DPRD Malaka, Jemianus Koe salut terhadap langkah jajaran Polres Malaka dalam kaitannya dengan penertiban antrean warga di Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum (SPBU).

Langkah ini tentu menegakan aturan protokoler kesehatan (Prokes) Covid-19 agar tidak ada penumpukan massa.

Namun, harus juga mempertimbangkan aspek kemanusiaan karena saat ini warga juga sangat membutuhkan bahan bakar minyak (BBM) untuk kepentingan usaha pertanian dan kebutuhan urgen lainnya.

Anggota Fraksi Golkar ini kepada Wartawan di Betun, Ibu kota Kabupaten Malaka, Jumat 16 Juli 2021 mengatakan, dalam situasi pandemi Covid-19 ini memang semua bidang kehidupan menjadi lumpuh.

Baca juga: UPT Penda NTT Wilayah Malaka Gencar Sosialisasi Tax Amnesty

Penerapan prokes covid-19 khususnya berdiam di rumah, kata Jemi, tentu berdampak pada ekonomi keluarga-keluarga menjadi sulit. Untuk itu, langkah lain yang dilakukan warga adalah menjual BBM secara eceran.

"Saya salut langkah penertiban antrean karena warga yang ada di SPBU cukup membludak. Maksud dari jajaran kepolisian tentu berharap agar jangan ada kluster SPBU. Tapi saya kira pertimbangan kemanusiaanpun diperhatikan," katanya.

Jemi mengakui sebagai wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) II meliputi Weliman, Wewiku, Weliman, Malaka Barat dan Rinhat, banyak keluhan warga terkait BBM. Pasalnya, warga yang rata-rata berprofesi sebagai petani tentu pendapatannya musiman dalam menopang ekonomi rumah tangga.

Apalagi, lanjut Jemi, dampak dari bencana banjir akibat badai seroja ditambah pandemi covid-19 membuat roda perekonomian warga semakin terseret.

Baca juga: Sebastian Mamoh, Petani Milenial Malaka Hasilkan Puluhan Juta Rupiah dari Budidaya Cabai Merah

"Sekarang ini suplai BBM yang dulunya mobil tengki bisa masuk ke SPBU Webriamata, sekarang sudah tidak bisa lagi. Ini karena akses penghubung antar wilayah Malaka Tengah dengan kecamatan di Dapil II yakni Jembatan Benenai putus. Kendaraan yang masuk juga dibatasi dibawa 5 ton maka jelas tengki suplai BBM macet total," kata Jemi.

Ditambahkan Jemi, penumpukan warga untuk mendapatkan BBM di SPBU Desa Wehali tentu tidak bisa disalahkan.

Memang yang perlu diawasi sekarang adalah pengaturan waktu pengisian BBM baik ke kendaraan roda dua, empat dan jeriken diperlukan.

Baca juga: Bupati Malaka dan Keluarga Divaksin Tim Dokter RSPP Betun

"Mungkin pemilik SPBU perlu atur waktu pengisian BBM dan atur jarak sehingga tidak terjadi lagi penumpukan warga di SPBU. Sekali lagi saya mohon agar aparat kepolisian juga perlu mempertimbangkan aspek kemanusiaan. Karena warga memang sangat butuh BBM tapi tentu prokes juga ditaati. Petugas di nosel juga warga yang antrean juga  harus wajib mengenakan masker. Mari kita sama-sama tekan penyebaran covid dengan taati prokes," pungkas Jemi.(*)

Berita Kabupaten Malaka terkini