Diduga Korupsi Dana Desa, Mantan Kades dan Bendahara Desa Racang Welak Terancam 4 Tahun Penjara

Diduga korupsi dana desa, mantan kepala desa dan Bendahara Desa Racang Welak diancam 4 tahun penjara

POS-KUPANG.COM | LABUAN BAJO - Mantan kepala desa (kades) dan mantan bendahara Desa Racang Welak, Kecamatan Welak, Kabupaten Manggarai Barat terancam hukuman kurungan penjara selama 4 tahun.

Pasalnya, kedua Mantan kades, BB alias Nadus (53) dan mantan bendahara YB alias Hanes (36) diduga melakukan tindak pidana korupsi dana desa pada tahun anggaran 2017 dan tahun anggaran 2018.

Mantan kades, BB alias Nadus (53) dan mantan bendahara YB alias Hanes (36) saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka dan telah diamankan di Mapolres Mabar.

Baca juga: Bupati Ende Djafar Achmad Periksa Toilet di Perkantoran

Baca juga: Indomaret Promo Super Hemat Terbaru 16 Juni: Beli2 Gratis1,Beli2 Lebih Hemat, Indomie Rp12.000/5 pcs

"Ancaman hukumannya 4 tahun dan paling lama 10 tahun penjara," kata Kapolres Mabar, AKBP Bambang Hari Wibowo, SIK., M.Si didampingi Kasat Reskrim Polres Mabar, Iptu Yoga Dharma Susanto, S.Tr.K dalam konferensi pers di Aula Kemala Mapolres Mabar, Rabu (16/6/2021).

Berdasarkan hasil audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Mabar, ditemukan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 145.292.661.

Diberitakan sebelumnya, Polres Manggarai Barat (Mabar) menetapkan mantan kepala desa (kades) dan mantan bendahara Desa Racang Welak, Kecamatan Welak, Kabupaten Mabar sebagai tersangka kasus korupsi dana desa.

Baca juga: Sukseskan Program Serbuan Vaksinasi, Babinsa Kodim Flotim Edukasi dan Setia Dampingi Warga

Baca juga: Terbaru Promo Alfamart Hari Ini 16 Juni PSM : Nu Beli2 Gratis1 ,Breakfast Fair Energen Murah Rp6.300

Mantan kades, BB alias Nadus (53) dan mantan bendahara YB alias Hanes (36) saat ini telah diamankan di Mapolres Mabar.

Demikian disampaikan Kapolres Mabar, AKBP Bambang Hari Wibowo, SIK., M.Si didampingi Kasat Reskrim Polres Mabar, Iptu Yoga Dharma Susanto, S.Tr.K dalam konferensi pers di Aula Kemala Mapolres Mabar, Rabu (16/6/2021).

"Untuk kasus korupsi dana desa ini bersumber dari APBN tahun 2017 dan Tahun 2018," kata Kapolres Mabar.

Dijelaskannya, dalam dokumen pertanggungjawaban penggunaan dana desa untuk Tahun 2017 maupun Tahun 2018 yang dibuat oleh YB alias Hanes ditemukan adanya indikasi penyimpangan.

Indikasi penyimpanan yakni terdapat kekurangan volume pekerjaan  dan belanja fiktif pada Tahun anggaran 2017  dan  2018.

Selanjutnya, ditemukan kekurangan volume pekerjaan atas pekerjaan pembangunan PLTA tahun 2018.

Lebih lanjut, ditemukan pengelembungan belanja bahan Non Lokal untuk Pembangunan PLTA Tahun 2018. 

"Pada tahun anggaran 2017 Desa  Racang Welak mendapat alokasi Dana Desa sebesar Rp. 778.289.321. Dana tersebut digunakan untuk beberapa item pekerjaan di desa," jelasnya.

Sementara itu, pada tahun anggaran 2018, Desa  Racang Welak mendapat alokasi Dana Desa sebesar Rp. 1. 110.784.000. Dana tersebut digunakan untuk beberapa item pekerjaan dan pembiayaan di desa.

Dikatakannya, dalam hal pengelolaan dana desa, yang bertanggungjawab dalam hal pembayaran adalah bendahara desa atas perintah dan persetujuan  kepala desa.

Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik pekerjaan yang dilakukan oleh Ahli Teknik sipil, ditemukan adanya kekurangan volume pada item pekerjaan drainase, dan TPT, demikian juga hasil Pemeriksaan pekerjaan PLTA oleh Ahli Elektro, ditemukan adanya kekurangan volume pekerjaan.

Modus operandi, lanjut Kapolres Mabar, dalam pengelolaan dana desa, kedua tersangka pada tahun 2017 maupun 2018 melakukan pembayaran fiktif untuk beberapa item pengeluaran seperti pembayaran HOK dan biaya pembelian dan pengangkutan material lokal. 

Bukti-bukti yang dicantumkan dalam dokumen pertanggungjawaban, sebagiannya tidak sesuai dengan fakta atau kondisi yang sebenarnya.

Kedua tersangka diduga bekerja sama mengurangi volume pekerjaan dari yang seharusnya dikerjakan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB), hal ini dibuktikan dengan pertanggungjawban penggunaan dana yang tidak sesuai dengan kondisi pekerjaan terpasang

"Hal itu terungkap berdasarkan hasil pemeriksaan dari Tim Ahli baik dari Ahli Teknik Sipil maupun Ahli Elektro," katanya.

Dijelaskan, perbuatan kedua tersangka bertentangan dengan beberapa peraturan di antaranya, pertama, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Kedua, Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/Jasa  Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor  13 Tahun 2013   tentang Pedoman Tata cara Pengadaan barang/Jasa Di Desa.

Ketiga, Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian Penetapan Rincian Dan Desa Setiap Desa Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2018.

Keempat, Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Di Desa Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Gecio Viana)