Strategi Prabowo Cegah Mafia Alutsista: Negosiasi Langsung dengan Negara Produsen

Strategi Prabowo Cegah Mafia Alutsista: Negosiasi Langsung dengan Negara Produsen

POS-KUPANG.COM - Rancangan Anggaran Kementerian Pertahanan (Kemhan) Rp 1.700 triliun untuk pengadaan alutsista memancing komentar miring karena kecurigaan adanya mafia.

Menhan Prabowo Subianto tidak mempermasalahkannya karena rancangan itu belum final dan belum sampai pada tingkat negosiasi dengan negara produsen. 

Untuk mencegah terjadinya mafia alutsista seperti yang dikhawatirkan, Prabowo Subianto memilih bernegosiasi langsung dengan negara produsen.

Bagi Prabowo, keterlibatannya dalam negosiasi akan menjadi sistem setiap Indonesia akan melakukan pengadaan alutsista.

"Kita mau tertibkan, mau minimalkan (potensi keterlibatan mafia). Caranya bagaimana, ya kita susun suatu sistem. Sistemnya apa? Jadi sekarang banyak yang saya lakukan, saya negoisasi langsung dengan produsen," ujar Prabowo, dikutip dari kanal Youtube Deddy Corbuzier, Minggu 13 Juni 2021.

Prabowo mengatakan, dengan cara tersebut, ia juga bisa mengetahui berapa harga alutsista yang dibidik.

Prabowo sendiri tak menutup mata adanya mafia alutsista. Karena itu, sebisa mungkin ia meminimalisasi keterlibatan mafia agar alutsista yang diincar bisa terealisasi.

Cara lain yang dilakukan Prabowo dalam mengantisipasi keterlibatan mafia adalah dengan menggandeng Kejaksaan Agung, Badan Pengawasan Keungan dan Pembangunan (BPKP), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Menurut Prabowo, keterlibatan ketiga instansi tersebut untuk memeriksa semua kontrak sebelum kontrak tersebut efektif dengan negara produsen.

"Jadi kontrak itu kan ada beberapa tahap, jadi ada kontrak awal, habis itu ada kondisi-kondisi yang harus dipenuhi. Dalam perjalanan ini saya akan minta Kejaksaan, BPKP, dan BPK," ucap Prabowo.

Anggaran Rp 1.700 Triliun

Kementerian Pertahanan (Kemenhan) berencana membeli alutsista dengan anggaran Rp 1.700 triliun.

Rencana pengadaan alutsista senilai Rp 1.700 triliun tertuang dalam dokumen Rancangan Peraturan Presiden (Raperpres) tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia Tahun 2020-2024.

Berdasarkan rancangan tersebut, pengadaan alutsista ini bisa dilakukan dengan skema peminjaman dana asing alias utang.

Belakangan, Kemenhan membantah nilai pengadaan alutsista itu dan pembahasan rancangan tersebut belum final.

Terlepas dari kecaman atas rancangan anggaran tersebut , Prabowo ternyata memiliki sederet target investasi prioritas pertahanan dalam rencana pengadaan alutsista tersebut.

Hal itu diketahui berdasarkan infografis yang dibagikan Juru Bicara Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak melalui akun Twitter-nya, @Dahnilanzar, pada Rabu 3 Juni 2021.

Merujuk infografis tersebut, Prabowo menargetkan adanya pemberdayaan industri pertahanan, peningkatan kemampuan intelijen, peningkatan pengamanan di wilayah perbatasan dan pulau kecil terluar, dan penguatan sistem pertahanan udara nasional (sishanudnas).

Kemudian, penguatan satuan komunikasi dan elektronika (satkomlek), peningkatan satuan peluru kendali strategis, pembentukan komponen cadangan, dan penataan komponen pendukung.

Dahnil memastikan reorganisir belanja dan pembiayaan alpalhankam ini dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan.

Pembelanjaan ini sendiri dilakukan melalui mekanisme lima rencana stretagis (renstra) yang dibelanjakan pada satu renstra pertama, yaitu 2020-2024.

Melalui mekanisme ini diharapkan postur pertahanan ideal Indonesia bisa tercapai pada 2025 atau 2026 dengan sasaran dapat bertahan sampai 2044.

Dengan formula ini, lanjut dia, pada 2044 akan dimulai pembelanjaan baru untuk 25 tahun ke depan.

Selain itu, ia juga menyatakan bahwa pembiayaan yang dibutuhkan dari skema peminjaman luar negeri masih dalam pembahasan.

Nantinya, nilainya dipastikan tidak akan membebani APBN. Artinya, tidak akan mengurangi alokasi belanja lainnya dalam APBN yang menjadi prioritas pembangunan nasional.

Di sisi lain, pinjaman yang kemungkinan akan diberikan oleh beberapa negara ini diberikan dalam tenor yang panjang dan bunga sangat kecil.

Di samping itu, proses pembayarannya juga akan menggunakan alokasi anggaran Kemenhan yang setiap tahun sudah dialokasikan di APBN.

Asumsinya adalah alokasi anggaran Kemenhan di APBN konsisten sekitar 0,8 persen dari PDB selama 25 tahun ke depan.

"Semua formula di atas yang masih dalam proses pembahasan bersama para pihak yang terkait. Bukan konsep yang sudah jadi dan siap diimplementasikan," ujar Dahnil dalam keterangan tertulis, Senin 31 Mei 2021.

Sementara itu, Prabowo menyatakan modernisasi alutsista TNI merupakan kebutuhan yang sangat mendesak. Sebab, saat ini banyak alutsista yang sudah tua.

Selain itu, alutsista yang modern juga dibutuhkan untuk menghadapi dinamika strategis yang berkembang cepat.

"Sebagaimana diketahui, banyak alutsista kita sudah tua, sudah saatnya memang mendesak untuk diganti, kebutuhan-kebutuhan yang sangat penting," kata Prabowo di DPR.

Di sisi lain, koalisi masyarakat sipil untuk reformasi sektor keamanan mendesak Presiden Joko Widodo memerintahkan Prabowo menghentikan rencana tersebut. Alasannya, rencana tersebut berlebihan.

"Mendesak Presiden untuk memerintahkan Menteri Pertahanan agar tidak melanjutkan agenda penganggaran sebesar Rp 1.700 triliun untuk sektor pertahanan yang dirancang oleh Kementerian Pertahanan yang berasal dari hutang luar negeri," ujar Ketua Badan Pengurus Centra Initiative, Al Araf, mewakili koalisi dalam keterangan tertulis, Jumat 4 Juni 2021.*

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Antisipasi Mafia Alutsista, Prabowo Akan Negosiasi Langsung dengan Produsen"