Breaking News:

Wakil Bupati Flotim Soal Pemda Ingkar Janji Uang Pembebasan Lahan : Bukan Tindak Pidana Penipuan

Kesepakatan bulan april 2021 terbayar, namun adanya pemotongan DAU dan refocusing, maka terjadilah wanprestasi.

POS-KUPANG.COM/AMAR OLA KEDA
Wakil Bupati Flores Timur, Agustinus Payong Boli 

Wakil Bupati Flotim Soal Pemda Ingkar Janji Uang Pembebasan Lahan: Bukan Tindak Pidana Penipuan

POS-KUPANG.COM|LARANTUKA-- Wakil Bupati (Wabup) Flores Timur, Agustinus Payong Boli mengatakan wanprestasi atau ingkar janji pemerintah daerah atas uang ganti rugi pembebasan lahan di jalur Weri-Bandara tidak masuk ranah tindak pidana penipuan. 

"Kasus ini kategori hukum perdata kontraprestasi. Kesepakatan bulan april 2021 terbayar, namun adanya pemotongan DAU dan refocusing, maka terjadilah wanprestasi.

Jadi ini tidak masuk dalam kategori pidana penipun karena pemda masih dan tetap mempunyai itikad baik untuk memenuhi kewajibannya," ujarnya kepada wartawan, Kamis 10 Juni 2021. 

Ia mengatakan, pemerintah daerah tetap mempunyai niat baik kewajiban materiil untuk membayar biaya ganti rugi lahan ke pemilik lahan kurang lebih Rp 6 miliar di tahun 2021.

Namun ada dua problem budget  dalam tahun berjalan yang sangat menggangu keseimbangan keuangan APBD yakni, kebijakan pemerintah pusat melakukan pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp 19 Miliar dan refocusing DAU sebesar 8 persen yang di tunaikan sebesar Rp.46 Miliar.

Dua problem besar ini, kata dia, membuat pemda melakukan realokasi struktur APBD tahun 2021 untuk belanja langsung maupun belanja tidak langsung dan berdampak pada penundaan penganggaran pembayaran ganti rugi lahan ruas jalan negara Weri-Watowiti.

Pemotongan dana DAU oleh pemerintah pusat dan refocusing DAU ini juga berpengaruh pada penundaan sejumlah rencana pembangunan kebutuhan dasar rakyat seperti jalan, jembatan, air bersih, pendidikan, kesehatan, pertanian, perikanan dan perdebatan terakhir soal penyesuaian besaran honor tenaga honor daerah atau tenaga teknis pendukung perkantoran di tahun 2021 sebesar Rp 800 ribu/bulan dengan masa kerja 15 hari/bulan.

"Jadi bukan niatan buruk pemda untuk tidak membayar. Mari kita bicara dari hati ke hati dan pemda punya komitmen kuat untuk memenuhi kewajiban pembayaran. Tidak elok kita perang terus di media. Mudah-mudahan masalah Covid-19 segera berakhir dan kemampuan APBD kita kembali normal," katanya. 

Ia mengajak warga pemilik lahan merespon persoalan itu dengan kepala dingin untuk mereview kontraprestasi pemda dan pemilik lahan atas polemik itu. Pemerintah dengan rendah hati dan tangan terbuka siap membuka ruang dialogis bersama pemilik lahan demi kebaikan bersama yang tidak merugikan pemilik lahan.

"Demi kepentingan publik pengguna jalan di ruas itu, kita juga dengan ikhlas memohon kepada pemilik lahan agar boleh membuka blokiran kembali agar bisa di pakai dengan nyaman oleh masyarakat dan tidak terjadi kecelakaan lalulintas lagi di ruas jalan itu," tutupnya. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Amar Ola Keda)

Editor: Rosalina Woso
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved