Amerika Bantu Timor Leste Rp 152 Miliar, Kesepakatan Di Balik Pembangunan Bandara Baucau Terungkap

Amerika Bantu Timor Leste Rp 152 Miliar, Kesepakatan Di Balik Pembangunan Bandara Baucau Terngkap

POS-KUPANG.COM - Bantuan dan investasi dari negara asing selama ini dianggap punya peran penting untuk pembangunan di Timor Leste.

Beberapa negara pun dinilai punya peran penting seperti Australia, China, bahkan Amerika Serikat.

Rupanya selama ini, Amerika juga punya investasi di Timor Leste.

Menurut Macaubusiness, duta besar AS di Dili sempat membicarakan kesepakatan dengan Timor Leste mengenai penyediaan pesawat untuk operasi Baucau.

Baca juga: 20 Tahun Lepas dari Indonesia,Timor Leste Terima Kenyataan 50% Anak-anaknya Kurang Gizi dan Stunting

Tujuan pengadaan pesawat itu adalah untuk melakukan pemantauan maritim di wilayah negara tersebut.

"Saya optimis dan saya pikir sangat dekat untuk mencapai tahap akhir, hingga dokumen ini bisa masuk ke Kabinet, kemudian kami bisa menandatanganinya dan memulai persiapan," Kata Kevin Blackstone.

Proyek ini bertujuan menyediakan pesawat Cessna, untuk pengawasan maritim.

Kendaraan darurat dan beberapa perbaikan ringan untuk infrastruktur bandara Bauncau, kota terbesar kedua di Timo Leste setelah Dili.

Proyek ini telah berjalan sejak 2018, ketika kontak pertama tentang inisiatif dibuat antara Timor Leste dan kedutaan besar AS di Dili.

Tetapi proyek itu ditandai dengan kontroversi, dengan beberapa kritikus menyarankan itu adalah upaya Amerika Serikat untuk mendirikan sebuah pangkalan di Baucau.

Blackstone jelas menolak kontroversi tersebut, bersikeras bahwa Washington tidak memiliki rencana untuk membangun pangkalan militer di Timor Leste.

Baca juga: Australia Makin Terancam, China Makin Kuasai Timor Leste , Negeri Kanguru Ketar Ketir Bila Perang

Bersikeras bahwa proyek ini diminta oleh pemerintah Timor dan akan dikelola sepenuhnya oleh negara.

"Tidak ada rencana untuk pangkalan atau instalasi permanen AS atau kehadiran di Baucau," katanya.

"Ini hanya tawaran dukungan, atas permintaan Pemerintah Timor Leste, yang dibuat pada 2018," tegasnya.