Breaking News:

Pemkab Belu Evaluasi Kinerja RPJMD 2016-2021

Pemerintah Kabupaten Belu ( Pemkab Belu)mengevaluasi kinerja RPJMD 2021-2021

Penulis: Teni Jenahas | Editor: Kanis Jehola
Pemkab Belu Evaluasi Kinerja RPJMD 2016-2021
POS-KUPANG.COM/TENI JENAHAS
BUKA RAPAT---Bupati dr. Agustinus Taolin, Sp.PD dan Wakil Bupati, Drs. Aloysius Haleserens MM saat menghadiri sekaligus membuka kegiatan Evaluasi Kinerja RPJMD 2021-2021 di Aula Betelalenok, Senin 7 Juni 2021.

POS-KUPANG.COM | ATAMBUA - Pemerintah Kabupaten Belu ( Pemkab Belu), di bawah kepemimpinan Bupati dr. Agustinus Taolin, Sp.PD dan Wakil Bupati, Drs. Aloysius Haleserens MM mengevaluasi kinerja RPJMD 2021-2021.

Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui kekurangan dan kendala serta tingkat keberhasilan
yang telah dilakukan pemerintah selama lima tahun sebelumnya dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan.

Evaluasi RPJMD 2016-2021 ini juga sebagai momentum untuk mendapatkan berbagai input dari unsur terkait di Kabupaten Belu dan sebagai bahan masukan dalam penyusunan RPJMD 2021-2026 yang tengah dilakukan pemerintah saat ini.

Evaluasi RPJMD 2016-2021 yang dilaksanakan selama lima hari
terhitung, Senin 7 Juni 2021 ini
dibuka Bupati Belu, Agustinus Taolin, Sp. PD didampingi Plt. Kepala BP4D, Dra. M. K Eda Fahik.
Kegiatan berpusat di Gedung Wanita Betelalenok Atambua.

Dalam sambutannya, Bupati Belu menyampaikan, kegiatan yang dilaksanakan itu adalah evaluasi, yang artinya melihat hal-hal yang sudah dilakukan pemerintah, yang belum dilakukan, kekurangannya dan tantangan.

Ini adalah evaluasi supaya kita mau mulai dari mana, ke depan apa yang mau dilakukan, membandingkan dengan apa. Yang tidak baik kita hentikan, yang salah kita perbaiki, yang kurang kita lengkapi. Itu gunanya semua komponen hadir di dalam kegiatan ini", kata Agus Taolin.

Bupati mengharapkan, peserta kegiatan dapat memberikan masukan-masukan yang terukur menurut pengalaman dan keahlian masing-masing.

Peserta kegiatan adalah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), terutama OPD teknis yang akan melaksanakan program prioritas pemerintah lima tahun ke depan.

OPD dimaksud yakni, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas PUPR, Dinas Pertanian dan Katahanan Pangan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Lingkungan Hidup, PDAM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pariwisata.

Sementara stakeholder yang dilibatkan dalam evaluasi ini dikelompokkan sesuai bidang yakni bidang SDM melibatkan pemerhati pendidikan, komisi III DPRD Belu yang membidangi pendidikan kepala sekolah dan ketua yayasan.

Bidang pertanian dan peternakan meliputi Komisi II DPRD Belu, pelaku usaha, pemerhati pertanian dan peternakan, pimpinan Bank dan Bulog.

Bidang infrastruktur dihadiri para
pemerhati air bersih dan perumahan serta Komisi III DPRD Belu.

Bidang perindustriaan, perdagangan dan pemberdayaan masyarakat meliputi, pelaku tenun ikat, Dekranasda, pemerhati tenun ikat dan pimpinan bank.

Bidang pariwisata dan lingkungan hidup dihadiri peserta yang adalah pemerhati pariwisata dan lingkungan hidup, pelaku pariwisata, ketua perhimpunan hotel dan restoran, tokoh agama dan camat. (Laporan Reporter POS- KUPANG.COM, Teni Jenahas)

Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved