Uang Operasional Tak Dibayar, Forum Perangkat Desa Flotim Datangi Kantor DPRD
Jalannya rapat dengar pendapat dipimpin Ketua DPRD Flotim, Robertus Kereta dan Wakil Ketua I, Yosep Paron Kabon.
lihat foto
Uang Operasional Tak Dibayar, Forum Perangkat Desa Flotim Datangi Kantor DPRD
POS-KUPANG.COM|LARANTUKA-- Sejumlah perangkat desa yang tergabung dalam forum perangkat desa Indonesia Kabupaten Flores Timur, mendatangi kantor DPRD Flotim, Senin 10 Mei 2021. Melalui DPRD, mereka mendesak pemerintah daerah agar segera membayar uang operasional desa.
Mereka diterima beberapa anggota DPRD Flores Timur. Jalannya rapat dengar pendapat dipimpin Ketua DPRD Flotim, Robertus Kereta dan Wakil Ketua I, Yosep Paron Kabon.
Sekertaris desa Bantala, Paulus Pehan Kelen mengatakan, sejak awal tahun anggaran 2021 hingga memasuki bulan kelima, dana operasional perangkat desa yang bersumber dari transfer daerah untuk alokasi dana desa tidak kunjung direalisasikan. Padahal, tuntutan dan beban kerja di desa semakin tinggi.
Baca juga: Mahasiswa IKTL Flores Timur Dapat Beasiswa Bidik Misi dan UKT Kemendikbud
"Kami menuntut agar alokasi dana desa yang peruntukan operasional pemerintah desa segera direalisasikan," ujarnya.
Selain itu, forum itu juga menuntut tentang penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa serta tunjangan BPD. Merujuk pada Peraturan Bupati Flotim Nomor 3 Tahun 2016 pada pasal 3 ayat 1 berbunyi, penghasilan dibayarkan setiap bulan. Namun, realitanya tidak berjalan sesuai perbup. Karena itu, pihaknya menuntut agar dicermati atau ditinjau kembali terkait pasal 3 ayat 1 perbup karena tidak dijalankan.
Ketua DPRD Flotim, Robertus Kereta mengatakan pemerintah daerah harus konsisten kepada mekanisme yang ada. Ia mengaku heran, karena bupati sudah menginstruksikan agar dana operasional perangkat desa wajib dibayar setiap bulan. Tapi, faktanya tidak sesuai yang diharapkan.
"Faktanya belum dibayar. Kendalanya pasti ada di OPD teknis," katanya.
Baca juga: Korban Bencana Gelar Aksi Protes di Kantor Camat Adonara Flores Timur
Menurut dia, sebagai wakil rakyat, tidak ada pilihan lain, akan mempertegas dalam rapat kerja agar pemerintah segera membayar seluruh dana operasional perangkat desa.
"Hari ini pimpinan daerah dan OPD sedang rapat, jangan sampai anggaran untuk perangkat desa diotak atik untuk ke proses refocusing. Semoga saja tidak. Kalau itu terjadi, saya tidak bisa bayangkan," tandasnya. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Amar Ola Keda)
