Breaking News:

Polemik BTT, Pemda Flotim Ancam Polisikan Aktivis KRBF Soal Dugaan Penyebaran Informasi Bohong

pemda berencana melaporkan Ketua KRBF, Maria Sarina Romakia ke aparat penegak hukum terkait dugaan berita bohong di media sosial.

Editor: Rosalina Woso
POS-KUPANG.COM/AMAR OLA KEDA
Pertemuan ormas KRBF bersama asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, Abdur Razak Jakra, Kepala Pelaksana BPBD, Alfonsius Hada Betan, Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Flores Timur, Yordanus Hoga Daton di kantor BPBD Flotim 

Polemik BTT, Pemda Flotim Ancam Polisikan Aktivis KRBF Soal Dugaan Penyebaran Informasi Bohong

POS-KUPANG.COM|KUPANG--Pertemuan ormas Koalisi Rakyat Bersatu Flotim (KRBF) dan pemerintah daerah di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Kamis 6 Mei 2021 berujung pidana. 

Sesuai rilis resmi yang diterima Pos Kupang dari pemerintah daerah melalui Humas Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Flores Timur, pemda berencana melaporkan Ketua KRBF, Maria Sarina Romakia ke aparat penegak hukum terkait dugaan berita bohong di media sosial

"Mencermati kesimpangsiuran informasi, khususnya yang disampaikan oleh Maria Sarina Romakia melalui akun pribadinya pada media sosial facebook yang menimbulkan kesan dan opini di publik seolah-olah pemerintah mengakui kesalahan dan memperbaiki proses dan administrasi penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) adalah tidak benar karena tidak sesuai dengan fakta dalam pertemuan tersebut dan dapat dianggap  sebagai penyebaran berita bohong (hoax)," demikian isi rilis yang diterima Pos Kupang, Jumat 7 Mei 2021.

Pernyataan Maria Sarina Romakia, menurut pemda, patut diberi respons, baik yang hadir pada pertemuan tersebut maupun perangkat pemerintah daerah yang terlibat dalam proses penggunaan Belanja Tidak Terduga sebelum tanggal 4 April 2021.

Baca juga: Pemda Flores Timur Siap Pertanggungjawabkan Dana BTT, Bupati:Jangan berselimut di balik kepentingan

Berkaca dari beberapa pengalaman sebelumnya baik yang ada di Flores Timur maupun yang ada di luar Flores Timur, menunjukan bahwa hoax yang diproduksi berulang-ulang atau berjilid-jilid pada suatu titik dapat dianggap sebagai sebuah kebenaran oleh pihak yang membaca.

Kondisi anak-anak korban bencana di posko pengungsian MAN 1 Waiwerang, Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur
Kondisi anak-anak korban bencana di posko pengungsian MAN 1 Waiwerang, Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur (POS-KUPANG.COM/AMAR OLA KEDA)

Sehubungan dengan itu, untuk memberikan rasa nyaman dalam melaksanakan tugas jabatan selaku Pegawai Negeri Sipil sekaligus menjaga marwah Korps Pegawai Negeri Sipil dan untuk memberikan kejelasan atas kebenaran dugaan maladministrasi atau dugaan penyimpangan penggunaan BTT, maka PNS ataupun pejabat yang ada pada BPBD, keuangan dan aset daerah yang melakukan proses atas penggunaan BTT menyatakan mempertimbangkan untuk melaporkan dugaan penyebaran berita bohong ini kepada aparat penegak hukum.

Manakala ada indikasi maladministrasi ataupun penyimpangan oleh semua kami yang terlibat dalam proses penggunaan BTT yang memenuhi unsur delik/tindak pidana korupsi maka, pemda bersedia untuk menerima proses sebagai konsekuensi dari sebuah tugas jabatan yang kami laksanakan. 

Bupati Flores Timur, Antonius Gege Hadjon saat mengunjungi korban bencana di desa Oyangbarang, Kecamatan Wotan Ulu Mado, Pulau Adonara
Bupati Flores Timur, Antonius Gege Hadjon saat mengunjungi korban bencana di desa Oyangbarang, Kecamatan Wotan Ulu Mado, Pulau Adonara (POS-KUPANG.COM/AMAR OLA KEDA)

Untuk diketahui, dalam pertemuan itu, pemda diwakili oleh asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, Abdur Razak Jakra, Kepala Pelaksana BPBD, Alfonsius Hada Betan, Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Flores Timur, Yordanus Hoga Daton dan beberapa pejabat struktural di BPBD. 

Baca juga: Korban Bencana Gelar Aksi Protes di Kantor Camat Adonara Flores Timur

Menurut pemda, pertemuan tersebut adalah pertemuan biasa sebagaimana kelompok masyarakat yang lain yang hendak mendapatkan informasi terkait kebijakan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. 

Pertemuan tersebut membahas penggunaan BTT yang digunakan oleh pemerintah sebelum bencana banjir 
bandang di Flores Timur pada tanggal 4 April 2021.

Terpisah, Ketua KRBF Flotim, Maria Sarina Romakia mengaku siap menghadapi proses hukum jika dilaporkan oleh pemda ke aparat penegak hukum. 

"Silahkan lapor, kita akan buktikan di polisi," (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Amar Ola Keda)
 

Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved