2,6 Tahun Pengabdian Kakanwil DJPb NTT, Lydia Kurniawati Christiyana (Bagian- 1)

2,6 Tahun Pengabdian Kakanwil DJPb NTT, Lydia Kurniawati Christiyana (Bagian- 1)

POS-KUPANG.COM - LYDIA Kurniawati Christiyana mengakhiri masa tugasnya sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Timur ( Kakanwil DJPb NTT)

Setelah mengabdi selama 2 tahun 6 bulan di NTT, Lydia dimutasi ke Pulau Sumatera. Ia dilantik Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjadi Kakanwil DJPb Provinsi Sumatera Selatan, Jumat (30/4/2021).

Tiga hari pasca pelantikan, Lydia bertandang ke Kantor Pos Kupang, Jl RW Monginsidi, Kelurahan Fatululi, Kota Kupang. Lydia tampil dalam acara Ngobrol Asyik Bersama Pos Kupang, Senin (3/5/2021).

Baca juga: Update Jadwal MotoGP 2021, Rossi Memble di 4 Balapan, 2 Faktor Ini Penyebabnya, Apa?

Baca juga: Jalan Penghubung Dua Kelurahan Belum Diperbaiki

Dipandu jurnalis Pos Kupang Intan Nuka, Lydia berbicara tentang kebijakan anggaran bersumber dari APBN yang digelontorkan pemerintah pusat untuk pemulihan ekonomi NTT pada masa pandemi Covid-19. Lydia juga menyentil kerja sama antarlembaga, termasuk pemerintah daerah. Berikut ini petikan wawancara:

Bagaimana Anda melihat kondisi APBN untuk NTT, termasuk upaya pemda mengoptimalkan penyaluran semua dana yang digelontorkan pemerintah pusat?

Kalau melihat kondisi APBN untuk NTT, pendapatan negara yang bisa dikumpulkan pada tahun 2021 ini memang masih sangat sedikit dari targetnya, atau masih 2 persen.

Tapi 2 persen itu tumbuh dibanding tahun lalu. Jadi, artinya sudah ada kondisi pembalikan dari tahun 2020 yang kita masih sangat ketat menerapkan PSBB dan sebagainya.

Saat ini kondisi APBN kami dapatkan di 2021 itu membaik. Nah, bagaimana dengan kondisi belanja negara? Kondisi belanja negara di Triwulan I itu tumbuh sampai dengan 62 persen dibandingkan tahun lalu.

Baca juga: Sebelas Dokter Dilantik, Undana Inisiasi Buka Program Dokter Spesialis

Baca juga: Robert Simbolon Minta Ubah Stigma Tertinggal Menuju Daerah Maju

Ketika kita belanja, bahwa dipostur APBN itu ada belanja pemerintah pusat yaitu kementerian/lembaga dan ada belanja transfer ke daerah dan dana desa.

Anggaran belanja ini dikelola oleh instasi apa?

Belanja pemerintah pusat kementerian/lembaga inilah yang dikelola oleh satuan kerja vertikal yang ada di seluruh NTT. Contohnya Kepolisian, TNI Angkatan Udara, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat, Kejaksaan, Pengadilan, Universitas dan masih banyak lagi. Sedangkan transfer ke daerah dan dana desa itulah yang merupakan belanja transfer yang kemudian dituangkan didalam APBD.

Bagaimana dengan pemerintah daerah?

Kalau Triwulan I, APBN pemerintah pusat itu sangat positif. Artinya kita melihat disitu bahwa ekonomi tumbuh karena belanja pemerintah juga tumbuh. Realisasinya pada Triwulan I itu luar biasa mencapai 20,39 persen dari target 15 persen.

Kalau transfer ke daerah dan dana desa?

Untuk transfer ke daerah dan dana desa memang masih sangat minim. Jadi APBD ini terealisasi masih sangat kecil.

Mengapa?

Mungkin berbagai hal yang sedang dihadapi oleh pemerintah daerah saat ini khususnya pada masuk Triwulan II ada badai sehingga mungkin beberapa aktivitas pemerintah daerah yang harus diperhatikan.

Apa peran Kanwil DJPb di sini?

Peran kami tidak hanya sebagai kasir. Ibu Menteri Keuangan selalu berpesan kepada kami semua jajaran DJPb jangan hanya sekedar sebagai kasir tapi bagaimana melihat fenomena peran dari APBN itu mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah.

Maka kami DJPb tidak bisa berdiri sendiri. Kita mesti bicara dengan Bank Indonesia dari sisi moneternya, kita bicara dengan Otoritas Jasa Keuangan terkait dari sisi lembaga-lembaga keuangan bukan bank dan lembaga bank.

Kita harus bicara dengan Badan Pusat Statistik dengan indikator-indikator makro ekonomi yang menjadi dasar kami untuk mana nih yang perlu disupport mana gang perlu didorong. Yang pertanian kah, pendidikan kah, seperti itu. Jadi kita bergerak bersama-sama.

Pada waktu saya pertama kali hadir di NTT tahun 2018, yang saya temui pertama kali itu justru pers, bukan bapak gubernur. Tujuannya adalah supaya pers inilah yang menjadi mitra kami dapat memberitakan hal-hal baik peran dari pemerintah dalam hal ini APBN yang dapat memberikan multiplier effect terhadap perekonomian.

Baru setelah itu saya bertemu dengan jajaran pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, apa yang perlu diimprove, yang belum yang mana, mari kita improve bersama-sama. (michaella uzurasi)