Breaking News:

Gawat, Tiga Pejabat Pemprov NTT Dipolisikan Warga, Kaban Aset NTT Sony Libing : Akan Lapor Balik 

Gawat, Tiga Pejabat Pemprov NTT Dipolisikan Warga, Kaban Aset NTT Sony Libing : Akan Lapor Balik 

POS-KUPANG.COM/ROBERT ROPO
Dr. Drs Zeth Sony Libing, M.Si. 

Gawat, Tiga Pejabat Pemprov NTT Dipolisikan Warga, Kaban Aset NTT Sony Libing : Akan Lapor Balik 

Laporan Wartawan POS-KUPANG.COM, Ryan Nong

POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Tiga pejabat Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dilaporkan ke Polda NTT atas dugaan tindak pidana pengrusakan. 

Tiga pejabat tersebut terdiri dari Kepala Badan Aset Pemprov NTT, Zeth Sony Libing, Kepala Biro Hukum Pemprov NTT Aleks Lumba dan Kasat Pol PP Provinsi NTT, Kornelis Wadu.

Laporan yang dilayangkan Hendro P.S. Misnadin (43) warga RT.30/RW.13 kelurahan Kelapa Lima itu tertuang dalam Surat Tanda Terima Laporan dengan nomor STTL/B/120/IV/Res.1.10/2021/SPKT yang ditandatangani oleh Paurren SPKT Polda NTT, Iptu Sirilus Sadhu pada 29 April 2021. 

Kepala Badan Aset Pemprov NTT, Zeth Sony Libing kepada POS-KUPANG.COM, Selasa (4/5/2021) mengatakan pihaknya telah memberi keterangan dan klarifikasi kepada penyidik Polda NTT terkait laporan polisi tersebut. 

RSU Pusat NTT di Manulai Tahun Ini Mulai Dikerjakan
RSU Pusat NTT di Manulai Tahun Ini Mulai Dikerjakan (PK/Yen)

Sony Libing bahkan menyebut akan membuat laporan terhadap Hendro P.S. Misnadin yang disebutnya telah melakukan penyerobotan atas lahan milik negara. 

Sony Libing menjelaskan, pihaknya tidak menggusur tanah warga seperti yang dituduhkan dengan dalil perusakan itu. "Jelas kami tidak menggusur tanah warga," kata dia. 

Ia menyebut, pihaknya hanya melakukan penertiban aset Pemda karena ada pihak tertentu yang melakukan okupasi dengan membangun tembok di areal tanah Pemda NTT di lokasi pembangunan Rumah Sakit Pusat, di Kelurahan Manulai 2 Kecamatan Kota Raja Kota Kupang. 

Sony Libing menjelaskan, pihaknya telah  memberikan peringatan pertama, kedua  dan ketiga kepada yang bersangkutan untuk membongkar sendiri tembok tersebut karena menghambat pembangunan rumah sakit. Namun demikian, lanjut Sony Libing, peringatan itu tidak diindahkan. 

"Jadi karena yang bersangkutan tidak membongkar maka kami membongkarnya," tegas dia.

Pemda, kata Sony Libing, memiliki  status hukum yang kuat karena memiliki kwitansi jual beli dan pelepasan hak tahun 1983 dari tuan tanah Thomas Penun Limau.

Selain memiliki sertifikat dan bukti pelepasan hak, Pemprov NTT, kata Sony Libing juga telah menang perkara atas tanah tersebut di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi hingga Kasasi di Mahkamah Agung.

"Jadi kami memiliki status hukum atas tanah tersebut dan tercatat dalam aset pemerintah Provinsi NTT," pungkas dia. (hh)

Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT, Sony Libing
Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT, Sony Libing (POS-KUPANG.COM/DION KOTA)
Penulis: Ryan Nong
Editor: Ferry Ndoen
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved