Bank NTT Genjot Modal Inti Rp 3 Triliun
Manajemen PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) NTT atau Bank NTT bersama para Pemegang saham
lihat foto
POS-KUPANG.COM - KUPANG -Manajemen PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) NTT atau Bank NTT bersama para Pemegang saham berupaya memenuhi modal inti sebesar Rp 3 triliun pada tahun 2024.
Upaya tersebut untuk menindaklanjuti peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Saat ini modal inti Bank NTT sebesar Rp 1,7 triliun, masih kurang Rp 1,3 triliun.
Hal ini mengemuka dalam Rapat Umum Pemegang Saham ( RUPS) tahun buku 2020 yang digelar Kantor Gubernur NTT, Senin (26/4/2021). RUPS yang dipimpin Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat mewakili pemerintah provinsi selaku pemegang saham pengendali, dihadiri para kepala daerah sebagai pemegang saham; Direksi dan Komisaris Bank NTT.
Gubernur Viktor mengatakan laporan dan seluruh perencanaan kinerja dari tahun buku 2020 telah disetujui pemegang saham. Namun, perlu memperkuat beberapa hal, antara lain persiapan untuk mengikuti aturan OJK yang mengharuskan modal inti BPD sebesar Rp 3 triliun pada tahun 2024.
Baca juga: Partai Golkar Doakan Korban Musibah KRI Nanggala 402
Baca juga: Malaysia Serukan Salat Ghaib Mendoakan Awak KRI Nanggala 402, Gus AMI Bilang: Mereka Prajurit Sejati
"Kami dorong semua pemegang saham untuk melakukannya, dan dibuka ruang juga bagi pihak ketiga untuk terlibat," kata Gubernur Viktor saat ditemui di Lobi Lantai II Kantor Gubernur NTT, seusai RUPS.
Mengenai partisipasi investor, Direktur Utama Bank NTT Hary Alex Riwu Kaho mengatakan, akan membangun komunikasi apabila komitmen-komitmen telah dipenuhi oleh pemegang saham.
Menurutnya, peraturan OJK dibuat agar bank dapat mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan terkait kredit yang terestrukturisasi saat ini.
"Tapi, langkah-langkah untuk mencari tahu, menginventarisir siapa-siapa sedang kita lakukan," katanya.
Peraturan OJK Nomor 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum mengatur di antaranya mengenai ketentuan modal inti minimun Rp 3 triliun untuk BPD dengan tenggat waktu 31 Desember 2024.
Baca juga: Promo McDonalds Selasa 27 April 2021, Paket Hemat Berempat, 4 Nasi + 4 Ayam + 4 Teh Botol Rp 95.455
Baca juga: REAL MADRID Vs CHELSEA: Senjata Pamungkas Zidane
Kepala OJK NTT, Robert HP Sianipar mengatakan, ada satu dari empat pilar yang dibahas dalam Roadmap Pengembangan Perbankan 2021-2025, yakni Penguatan Ketahanan Perbankan dan Struktur Permodalan.
Oleh karena itu, semua BPD wajib punya modal inti minimum Rp 3 triliun di tahun 2024. Saat ini modal inti Bank NTT sebesar Rp1,7 triliun.
Robert optimis Bank NTT mampu memenuhi kriteria itu. "Nah, Rp 1,3 triliun ini kan perlu direncanakan pemenuhannya sampai 2024 nanti. Itulah yang dibicarakan tadi antara lain dividen 50 persen, bisa tambahan PAD, kemudian dianggarkan untuk tambahan setoran modal," kata Robert.
Banyak opsi yang bisa dipilih untuk mekanisme pemenuhan modal inti. Pilihan untuk beralih ke investor, lanjut Robert, ada pada pemegang saham.
Agenda RUPS di antaranya Laporan Pertanggungjawaban Direksi atas Penyelenggaraan Perseroan Tahun Buku 2020; Laporan Pertanggungjawaban Dewan Komisaris atas Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Tahun Buku 2020; Penetapan Pembagian Laba Tahun Buku 2020 serta Penyampaian Laporan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Buku 2021-2023.
Hal lain yang dibahas juga terkait Tata Kelola SDM Kepegawaian termasuk Pelaksanaan Inbreng dan Penggunaan Dana Cadangan Umum.
Menurut Direktur Utama Bank NTT Hary Alex Riwu Kaho mengatakan, semua laporan pertanggungjawaban kinerja Bank NTT telah disetujui dalam RUPS, baik kinerja keuangan maupun program yang dikerjakan.
Direksi juga menyampaikan rencana kerja tahun 2021. Program yang akan dilakukan antara lain pembenahan SDM, Kredit, dan Dana; Digitalisasi; serta Tata Kelola yang mana semuanya akan menuju pada Go TKB 2.
Berikutnya, menahan dividen 50 persen agar tetap menjaga likuiditas Bank NTT; serta usia pensiun khusus tenaga yang dibutuhkan spesifik diperpanjang menjadi 58 tahun.
Dikutip dari keterangan tertulis Bank NTT, kinerja perbankan umum di NTT masih terjaga, yang mana Return On Asset (ROA) perbankan tercatat sebesar 3,56 persen meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 3,15 persen.
Tingkat efisiensi perbankan masih relatif stabil dengan rasio BOPO sebesar 71,46 persen. Fungsi intermediasi perbankan juga masih terjaga, dimana Loan to Deposit Rasio (LDR) perbankan di NTT mencapai 115,52 persen atau masih di atas rasio yang ditentukan namun relatif terjaga.
Hal ini menyebabkan pertumbuhan DPK terkontraksi dengan kebijakan pemerintah karena kondisi dampak pandemi Covid-19 dibanding pertumbuhan kredit.
Di sisi penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) di NTT tumbuh sebesar 1,99 persen (yoy). Pertumbuhan tabungan pada tahun 2020 tercatat sebesar 9,95 persen, meningkat dibandingkan dengan tahun 2019 yang tumbuh sebesar 5,83 peraen (yoy).
Hal ini disebabkan banyak masyarakat yang lebih memilih untuk menabung di tengah pandemi.
Sedangkan rasio kredit bermasalah Non Performing Loans (NPL) hingga akhir 2020 tetap rendah sebesar 2,53 persen (NPL gross) dan 1,18 persen (NPL net).
Penilaian tingkat kesehatan bank dan profil risiko Bank hingga akhir 2020 masih berada pada Komposit 3 (cukup sehat) yang mencerminkan kondisi Bank NTT secara umum masih cukup sehat. Untuk tingkat kesehatan bank yang menjadi prioritas untuk diperhatikan adalah Profil Risiko, Good Corporate Governance (GCG) dan Rentabilitas.
Donasi Rp 1,5 Miliar
Bank NTT melalui rekening Bank NTT Peduli telah berhasil mengumpulkan donasi sebesar Rp1,5 miliar untuk korban bencana alam di NTT. Donasi yang telah dibuka per 5 April 2021 itu diberikan kepada Pemerintah Provinsi NTT.
Penyerahan dilakukan secara simbolis oleh Direktur Utama Bank NTT Hary Alex Riwu Kaho dan Kepala OJK NTT Robert HP Sianipar kepada Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat.
Hary menjelaskan, dana yang terkumpul adalah donasi yang diberikan melalui Kantor Cabang Khusus dengan nomor rekening 1000742078 atas nama BANK NTT PEDULI. Donasi tersebut merupakan bukti empati dari semua pihak, baik lembaga jasa keuangan, pihak swasta, dan seluruh masyarakat.
"Ada yang setor Rp 10, Rp 50, juga Rp 500 ribu, tapi akumulasi sekarang Rp 1,7 miliar. Ini penyerahan pertama. Nanti kami tutup 30 April, lalu kami serahkan sisanya kepada pemerintah provinsi," kata Hary.
Kepala OJK NTT Robert HP Sianipar menyampaikan bahwa OJK NTT turut peduli atas dampak bencana NTT. Ia berharap, apa yang telah diberikan dapat meringankan beban masyarakat.
Gubernur Viktor yang menerima donasi tersebut pun menyampaikan terima kasih. Ia menyadari bahwa masyarakat memiliki daya tahan terhadap bencana dan semangat saling berbagi dan membantu. Hal itu menunjukkan bagaimana kuatnya fondasi persaudaraan di NTT.
"Seluruh penerimaan bantuan saya minta BPKP lakukan audit agar terbuka, dijelaskan ke publik, tidak ada yang menyalahgunakan seluruh bantuan bencana ini," ujar Gubernur Viktor. (cr1)
