Sindiran Telak Megawati ke Amin Rais soal Jabatan Presiden 3 Periode: Orang Ngomong Itu yang Pengin

Jokowi pun menyayangkan, seharusnya di tengah pandemi seperti ini semua pihak bisa mencegah adanya kegaduhan.

Selain itu seharusnya seluruh elemen bangsa harus mau bahu membahu agar bisa mengeluarkan Indonesia keluar dari krisis pandemi dan menuju lompatan kemajuan yang baru.

“Janganlah membuat kegaduhan baru. Kita saat ini tengah fokus pada penanganan pandemi,” pungkasnya.

Presiden Jokowi (Foto Sekretariat Presiden)
Pakar Hukum Sebut Ada Oligarki Ingin Pelihara Kekuasaannya dalam Wacana Presiden Tiga Periode

Diwartakan Tribunnews.com sebelumnya, pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menduga isu presiden tiga periode sengaja dihembuskan oleh orang-orang di lingkar Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Tujuannya, menurut dia, untuk bisa terus menerus berada dalam kekuasaan.

“Jadi ada oligarki yang menginginkan supaya terus-menerus kekuasaannya dipelihara. Jadi itu yang sebenarnya harus kita kritisi,” ujar Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) ini dalam Diskusi Daring Forum Diskusi Salemba 50: ‘Merefleksikan Kembali, Demokrasi Kita di Persimpangan Jalan?,’ Rabu (24/3/2021).

Oleh karena itu, dia mengatakan, masyarakat tidak boleh hanya melihat sosok Presiden Jokowi di balik berhembusnya wacana presiden tiga periode. Sebab, ada orang-orang di sekitarnya yang selalu mengikutinya.

 “Jadi bukan masalah Pak Jokowi menurut saya tapi apa yang kemudian mengikuti dan ada di sekitarnya,” jelasnya.

Lebih lanjut ia menilai wacana presiden tiga periode memiliki implikasi hukum bila diterapkan di Indonesia.

Karena masa jabatan presiden yang terlalu lama akan berpotensi akan terjadi penyalahgunaan kekuasaan.

“Presiden tiga periode, ada implikasi hukumnya, tetapi negatif. Karena masa jabatan terlama berpotensi penyalahgunaan kekuasaan,” ucapnya.

Selain itu presiden tiga periode juga, lanjut dia, akan memperlambat perubahan generasi kepemimpinan di Indonesia.

 “Kapan kita bisa lihat generasi muda naik kepemimpinannya, jika kepala pemerintahan itu diperpanjang lagi ndan lagi,” jelasnya.