Bagi kalangan tertentu, terpilihnya AHY menggantikan SBY diartikan sebagai wujud dari upaya SBY untuk membangun dinasti politik di partai berlambang mercy tersebut.
Mungkin karena faktor inilah yang memunculkan spekulasi dan istilah bahwa ada politik dinasti di tubuh Partai Demokrat.
Video: Maksimalkan Teknologi untuk Kinerja Polisi, Polda Metro Jaya Luncurkan 30 Kamera ETLE
Namun, Ketua DPP Partai Demokrat Bidang Politik dan Pemerintahan Umar Arsal membantah anggapan partai politik yang dipimpin Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono itu merupakan dinasti politik.
Umar Arsal dalam keterangan pers di Jakarta, Minggu (21/3/2021), juga menampik tidak demokratisnya Kongres Partai Demokrat 2020 kemarin dengan terpilihnya AHY sebagai ketua umum.
"Siapa bilang politik dinasti, toh semua diserahkan secara demokratis siapa saja yang mau mencalonkan terbuka. Sampai akhir pendaftaran hanya AHY yang ikut dalam kontestan Ketum," kata Arsal.
Arsal mengatakan, terlalu berlebihan dan mengada-ngada menyebut kongres 2020 yang mengukuhkan AHY sebagai ketua umum sebagai cara yang tidak demokratis.
"Ya saya anggap itu ocehan segelintir orang yang berambisi merebut Partai Demorkat," kata dia.
Arsal menjelaskan, terpilihnya AHY karena keinginan kader di berbagai daerah.
Menurut Arsal, setelah SBY sebagai tokoh yang layak dijual karena popularitas, Partai Demokrat butuh sosok kembali yaitu AHY.
Karena itu, bagi Umar hal yang wajar bilamana di Partai Demokrat butuh sosok yang layak dijual.
"Beli sesuatu saja butuh 'marketing' yang andal agar penjualan laris, jadi Partai Demokrat melakukan hal yang sama. Bayangkan di partai itu tidak hanya program partai yang jual dan juga ketokohan atau figur, dan AHY layak untuk para kader," ucapnya.
Kemudian, menurut Arsal, bila melihat ketokohan DNA kematangan, kader tentunya pasti memilih AHY dibandingkan dengan dengan Marzuki Alie, Jonny Allen, Max Sopacua dan Moeldoko.
"Maaf Marzuki Alie saja waktu pemilihan gagal, Max sudah tidak jelas pindah-pindah partai, begitu juga Moeldoko tahu-tahu di Partai Demokrat, yang saya tahu dia juga di Hanura," kata Arsal.
Umar juga menyinggung soal AHY disebut bau kencur oleh Ruhut Sitompul.
Politisi asal Kendari, Sulawesi Tenggara itu mengatakan bahwa AHY sosok yang lebih bermoral dan bermartabat ketimbang rekannya itu.
Enam kader Partai Demokrat di Riau dipecat, Ini Alasannya
Sebelumnya diberitakan, Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Riau Asri Auzar menyebutkan, ada enam kader Demokrat di wilayahnya yang telah dipecat, karena mendukung Kongres Luar Biasa (KLB) di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara beberapa waktu lalu yang dianggap tidak sah.
Asri Auzar, di Pekanbaru, Jumat (19/3/2021), mengatakan, sebanyak enam kader Partai Demokrat tersebut terbukti menghadiri KLB Sibolangit.
Dua di antaranya merupakan Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Kuantan Singingi, Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Rokan Hilir, dua sekretaris DPC, dan selebihnya kader biasa.
"Karena kami sebelum menerima jabatan, kami buat pakta integritas yang menyatakan kesetiaan pada pemimpin yang memberikan mandat. Apabila tidak mengindahkan, berarti tidak lagi mengindahkan kepemimpinan yang ada sekarang, otomatis mereka dipecat. Untuk nama-namanya tidak elok dan tidak etis kami sampaikan," ujar Asri Auzar.
Asri Auzar juga menegaskan tidak pernah memberikan mandat kepada kader untuk menghadiri KLB di Sibolangit.
Pasalnya, saat isu kudeta dilakukan kepada Partai Demokrat, pihaknya sudah membubuhkan cap darah sebagai tanda kesetiaannya kepada Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
"KLB ini tidak dapat persetujuan dari DPD dan DPC Demokrat Riau. Kami solid di bawah komando Ketum AHY," ujar Asri Auzar.
Asri Auzar mengajak seluruh kader Partai Demokrat untuk tetap solid guna menghadapi tahun politik selanjutnya pada 2024.
Sebelumnya, DPD dan DPC Partai Demokrat Provinsi Riau mendatangi Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Riau untuk memberikan laporan terkait persoalan KLB yang dilaksanakan di Sibolangit, karena acara itu dianggap ilegal. (Antaranews)