Breaking News:

Berita NTT Terkini

Soal Disenting Opinion dalam Putusan Jonas Salean, Bala Pattyona Minta Jaksa Diberi Sanksi

Pengacara Petrus Bala Pattyona, menanggapi putusan majelis hakim yang membebaskan mantan walikota Kupang, Jonas Salean. Ia tidak terbukti melakuka

Editor: Ferry Ndoen
ISTIMEWA/POS-KUPANG.COM
Petrus Bala Pattyona 

POS-KUPANG.COM | KUPANG -Pengacara Petrus Bala Pattyona, menanggapi putusan majelis hakim yang membebaskan mantan walikota Kupang, Jonas Salean. Ia tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

Bagi Pattyona, perihal Disenting Opinian dalam setiap putusan bukanlah hal yang tabuh atau dianggap kesalahan.  Pengaturan putusan hakim yang berbeda pendapat diatur dalam Pasal 14  UU. No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasan Kehakiman.

Ia menjelaskan, inti pasal 14 ayat 3 UU 48 tahun 2008, memberi kebebasan Hakim bahwa saat membuat putusan harus didasarkan pada pertimbangan - pertimbangan hukum dan tentang bersalah atau tidak bersalahnya Terdakwa, namun apabila tidak  ada kata sepakat dalam pertimbangan hukum  tentang bersalah atau tidak bersalahnya Terdakwa atau  apabila dalam musyawarah tidak dicapai kesepakatan yang bulat maka pendapat Hakim yang berbeda wajib dituangkan dalam pertimbangan putusan.

Menurutnya, hakim yang berbeda pendapat hanya diberi ruang dalam  pertimbangan- pertimbangan hukum,  sementara putusan yang mengikat bagi Hakim, Jaksa dan Terdakwa atau Penasehat Hukum adalah Amar Putusan yang ditandai dengan kata 'Mengadili'.

"Sesudah kata mengadili ada pernyataan atau deklarasi Hakim dan pernyataan  itulah yang mengikat" sambungnya dalam komentar tertulisnya, kepada POS-KUPANG.COM, Rabu (17/3/2021).

Ia mencontohkan, jika hakim menyatakan, terdakwa tidak terbukti bersalah sebagaimana yang didakwakan olehnya hakim membebaskan terdakwa dari segala dakwaan. Yang selanjutnya, diikuti perintah kepada jaksa untuk segera mengeluarkan terdakwa dari tahanan. 

"Suatu putusan yang mengikat itu terdapat dalam Amar Putusan,  bukan pada pertimbangan pertimbangan Hakim" tandas Pattyona.

Dikatakannya, Disenting Opinion dalam praktek peradilan merupakan hal yang biasa, tetapi bagi para praktisi putusan yang mengikat itu ada dalam Amar Putusan.

Ia menerangkan, Disenting Opinion, selain diatur dalam pasal 14 UU, kekuasan Kehakiman juga diatur dalam juga diatur dalam pasal 30 ayat 4  UU Nomor 9 tahun 2009 tentang  Mahkam Agung.

Disenting Opinion dalam 30 UU MA tersebut mengatur bahwa Hakim Agung dalam membuat putusan dibolehkan berbeda pendapat dalam pertimbangan hukum tetapi yang mengikat adalah Amar Putusan.

Pattyona mengkritisi, putusan bebas Jonas Salean menjadi bukti betapa gegabahnya Jaksa memaksakan kasus Jonas disidangkan dan bagi Jaksa yang memaksakan kasus ini patut diberikan sanksi hukum yang berat dan bila perlu dipecat atau ikut lagi pendidikan Jaksa.(Laporan reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi)

Petrus Bala Pattyona
Petrus Bala Pattyona (ISTIMEWA/POS-KUPANG.COM)

Baca juga: Bamsoet: isu Presiden Tiga Periode, Hanya Skenario ‘Halu’ Dari Para Petualang Politik

Baca juga: Jaksa Kebut Kasus Dugaan Korupsi Proyek Boulevard Kota Kupang

Baca juga: Camat Koting Pimpin Pembasmian Jentik Nyamuk DBD

Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved