Berita Atambua Terkini

Bawaslu Belu Siap Tindaklanjuti Putusan MK

Bawaslu) Kabupaten Belu siap menerima apapun putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan siap menindaklanjuti putusan MK. 

Penulis: Teni Jenahas | Editor: Ferry Ndoen
POS-KUPANG.COM/TENI JENAHAS
Ketua Bawaslu Kabupaten Belu, Andreas Parera 

Laporan Reporter POS KUPANG.COM,Teni Jenahas

POS KUPANG.COM| ATAMBUA-----Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Belu siap menerima apapun putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan siap menindaklanjuti putusan MK. 

Hal ini disampaikan Ketua Bawaslu Kabupaten Belu, Andreas Parera, S.Fil kepada Pos Kupang.Com, saat dikonfirmasi, Rabu (17/3/2021).

Menurut Andre, pada dasarnya Bawaslu siap menerima apapun putusan MK dan siap menindaklanjuti keputusan MK karena putusan MK itu final dan mengikat serta tidak dapat diganggu gugat.

Menurut Andre, ada tiga kemungkinan putusan MK, pertama menolak seluruh permohonan atau menerima seluruh permohonan atau menerima sebagian permohonan.

Putusan MK itu ada tiga kemungkinan, pertama menolak seluruh permohonan atau menerima seluruh permohonan atau menerima sebagiaan permohonan", kata Andre.

Apabila putusannya menolak seluruh permohonan maka perkara atau proses hukum sudah selesai. Selanjutnya sesuai PKPU nomor 5 tahun 2020, KPU melaksanakan rapat pleno penetapan paslon Bupati dan Wakil Bupati terpilih maksimal lima hari setelah salinan putusan diterima. Jika putusan menerima atau menerima sebagian maka ada dua kemungkinan dan tergantung dari amar putusan. Kemungkinan pertama bisa penghitungan suara ulang atau pemungutan suara ulang (PSU).

Tempat dan kapan waktu pelaksanaan penghitungan ulang atau pemungutan suara ulang, itu tergantung amar putusan MK.

Menyangkut lama waktu pemungutan suara ulang diperkirakan membutuhkan waktu dua sampai tiga bulan. Pasalnya, banyak hal teknis yang harus dipersiapkan dan dilaksanakan seperti pengaktifan panitia adhock baik tingkat KPU maupun Bawaslu. Kemudian negosiasi anggaran. Hal ini membutuhkan waktu lama karena di anggaran pemerintah lebih banyak difokuskan penanganan Covid-19. Kemudian, Pemerintah Kabupaten Belu masih dipimpin pelaksana harian (Plh) bupati yang memiliki batasan kewenangan.  

Andre mengatakan, Bawaslu menilai proses di MK bukan suatu hal yang luar biasa karena proses di MK itu bagian dari tahapan pilkada.  
 

"Proses di MK bukan hal yang luar biasa karena proses di MK itu bagian dari tahapan pilkada. Ada yang berpendapat bahwa proses di MK itu karena pilkada bermasalah, sebanarnya bukan karena proses di MK itu bagian dari tahapan", kata Andre.

Andre mengatakan, masyarakat Belu mesti  mengapresiasi dan bersyukur kepada tim paket Sahabat yang menyalurkan ketidakpuasan dalam berdemokrasi melalui gugatan MK yang merupakan jalur yang benar. 

"Kita berayukur kepada tim Sahabat yang menyaluran ketidakpuasan melalui gugatan ke MK karena itu jalurnya. Kita bersyukur karena mereka menggunakan jalur hukum yang benar bukan jalur jalanan untuk menyalurkan ketidakpuasan. Ini memberikan pendidikan politik dan pendidikan hukum yang baik bagi masyarakat Belu dalam berdemokrasi", tutup Andre. (jen).

Baca juga: BREAKING NEWS  : Terkait Kasus Pengalihan Lahan, Mantan Walikota Kupang, Jonas Salean Divonis Bebas

Ketua Bawaslu Kabupaten Belu, Andreas Parera, S.Fil
Ketua Bawaslu Kabupaten Belu, Andreas Parera, S.Fil (POS-KUPANG.COM/TENI JENAHAS)

 
 

Sumber: Pos Kupang
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved