IRONIS Moeldoko Laporkan Andi Mallarangeng ke Polisi Tapi Tak Berani Datangi Polda Metro Jaya, Lho?

IRONIS Moeldoko Laporkan Andi Mallarangeng ke Polisi Tapi Tak Berani Datangi Polda Metro Jaya, Lho?

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Ada hal terasa janggal yang dilakukan oleh Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut).

Pasalnya, Kubu Moeldoko melaporkan Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Mallarangeng ke polisi, tapi Meoldoko tak betani mendatangi Polda Metro Jaya.

Laporan Moeldoko tentang tindak pidana yang diduga dilakukan Andi Mallarangeng itu dilaporkan ke Polda Metro Jaya, melalui perantara, Sabtu (13/3/2021).

Andi Mallarangeng dilaporkan atas pernyataannya yang menyebut pemerintah terlibat dalam KLB Partai Demokrat.

Atas sikap Moeldoko yang tidak mendatangani Polda Metro Jaya itu membuat penyidik menolak laporan tersebut.

Penyidik Polda Metro Jaya meminta laporan tersebut dilengkapi, lantaran tak sesuai standar operasional prosedur (SOP) penanganan laporan UU ITE yang diterbitkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

"Tapi kalau ada warga negara yang secara terang-terangan bicara di media tivi, dikutip online menghina dan memfitnah."

"Ditonton jutaan orang tivi itu, maka ini harus diproses," kata Razman Arif Nasution, Kepala Komunikasi Publik Partai Demokrat versi KLB, di Mapolda Metro Jaya, Sabtu (13/3/2021).

Razman berada di SPKT Polda Metro Jaya selama sekitar 30 menit.

Dibawanya alat bukti berupa salinan pemberitaan media massa berjudul: Sebelum ke Demokrat, Moeldoko Pernah Minta Dukungan ke Jusuf Kalla untuk Jadi Ketum Golkar.

"SOP-nya harus pelapor itu sendiri."

"Iya, tapi Pak Moeldoko sebenarnya bukan enggak mau hadir."

"Biasalah, dia urus keluarga, dia lagi istirahat, dan beliau bisa jadi melimpahkan, boleh kan?" ucap Razman.

Razman pun mengatakan laporannya tidak ditolak, tetapi diminta untuk melengkapi.

"Hari ini kami akan lengkapi."

"Kami akan komunikasi ke Pak Moeldoko dan teman-teman, apa yang beliau siapkan, kita siapkan."

"Kita akan buat lengkap-lengkap data itu, nanti kita buat LP, syaratnya itu doang kan."

"Syaratnya cuma itu, kami akan lengkapi," paparnya.

Sebelumnya, kubu Moeldoko mengancam melaporkan Andi Mallarangeng ke polisi.

"Andi Mallarangeng di salah satu TV, menuduh dengan terang-terangan dengan mengatakan pemerintah telah mengintervensi Partai Demokrat, karena mendukung KLB."

"Ini akan kami laporkan kepada pihak yang berwajib," ucap Razman Arif Nasution di Kuningan, Selasa (9/3/2021).

Apa yang dikatakan Andi itu dibantah Razman.

Menurutnya, Presiden Jokowi tidak pernah menyampaikan pernyataan apa pun

"Dan Menko Polhukam Pak Mahfud MD sangat netral, sangat netral dalam statement-nya," tuturnya.

Razman mengaku pihaknya cemburu karena Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) diterima saat menyambangi Mahfud MD.

"Kenapa mesti diterima mereka, kami kalau datang diterima enggak?"

"Tapi kami lihat dulu, karena menurut kami enggak perlu kasak-kusuk, ini orang kita benar, tenang saja ente. Kenapa mesti pening begitu?" cetusnya.

Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Mallarangeng sebelumnya mempertanyakan kehadiran negara dan Polri dalam KLB Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021).

Ia mempertanyakan tidak adanya pembubaran dari pihak yang berwenang terkait kegiatan tersebut.

Apalagi, acara itu digelar di tengah pandemi Covid-19.

"Nyatanya walaupun KLB itu tidak ada izin dari Polri, tetap terlaksana, tidak dibubarkan."

"Ketika kader kami ingin membubarkan KLB tersebut malah dihalangi."

"Jadi bagaimana ini, di mana negara pada saat itu?"

"Di mana demokrasi bisa ditegakkan?" kata Andi dalam diskusi daring, Sabtu (6/3/2021).

Partai Demokrat, kata Andi, menduga Presiden Jokowi membiarkan adanya praktik kudeta partai yang dilakukan oleh orang dekatnya di istana.

Atas dasar itu, kegiatan KLB kubu Moeldoko Cs dibiarkan tetap berlangsung.

"Masa sih Pak Jokowi membiarkan orang yang dekat dengan dia menjadi begal partai atau begal politik semacam itu secara tidak bermartabat?"

"Ketika orang dan kekuasaan mengintervensi partai orang lain yang berada di luar pemerintahan, apakah kepentingan pribadi atau pasifikasi kepada partai yang sedang beroposisi?" Tuturnya.

Di sisi lain, dia mempertanyakan sikap diam Presiden Jokowi dalam isu pengambilalihan kepemimpinan partai Demokrat tersebut.

"Dia (Moeldoko) mengaku didukung oleh Pak Lurah dan didukung sejumlah menteri yang lain."

"Maka kami mengirim surat untuk bertanya kepada Presiden Jokowi, karena kan dia bosnya tuh."

"Benar enggak kata-kata Pak Moeldoko ini bahwa dia sepengetahuan dia Pak Jokowi dan disetujui sejumlah menteri. Kita tidak percaya," bebernya. (Reza Deni)