Intel Ancam Loyalis AHY Kapolda NTT Telusuri Kebenaran

Intel Ancam Loyalis Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY) Kapolda NTT Telusuri Kebenaran

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Benny K Harman ( BKH) mengungkapkan keresahan yang dialami Dewan Pimpinan Cabang ( DPC) Partai Demokrat kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Menurut politisi asal NTT ini, pengurus partai berlambang mercy yang merupakan loyalis Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) didatangi dan diancam intel polisi.

"Para pengurus Demokrat tingkat kabupaten dan kota kini resah. Mereka diancam intel-intel Polres untuk menyerahkan nama-nama pengurus inti partai. Katanya atas perintah Kapolres," demikian cuitan Benny Harman melalui akun twiternya, BennyHarmanID, Selasa (9/3/2021).

Baca juga: Bupati dan Wabup Manggarai Pantau Fasilitas Pelayanan Kesehatan di RSUD dr Ben Mboi Ruteng

"Ada pula yang dibujuk untuk pro pengurus Demokrat hasil KLB jika mau aman. Ini beneran kah? Rakyat monitor," lanjut Benny Harman. Twit Benny Harman ini menyebar di media sosial lainnya, termasuk pesan berantai melalui aplikasi percakapan WhatsApp.

Ketika dikonfirmasi, Benny Harman mengaku mendapat laporan dari 22 Ketua DPC Partai Demokrat di NTT.

"Saya memperoleh laporan dari para ketua DPC di 22 kabupaten kota di NTT bahwa mereka ditelepon dan didatangi intel Polres setempat minta data lengkap pengurus inti partai," kata Benny melalui sambungan telepon, Selasa malam.

Baca juga: Bernadus Sau Tewas Disambar Petir

Selain meminta data pengurus, anggota polisi juga bertanya soal dukungan para Ketua DPC terhadap kepemimpinan Partai Demokrat di pusat.

"Ada juga yang tanya apakah dukung ketum hasil KLB atau AHY, " kata politisi kelahiran Satar Mese, Manggarai ini.

Mantan Ketua Komisi III DPR RI itu juga menyebut, laporan itu tidak hanya datang dari NTT, tetapi juga dari Sulawesi, Kalimantan, Sumatera dan Jawa.

"Terhadap laporan-laporan tersebut, saya minta para ketua DPC untuk tetap tenang dan jaga kekompakan sambil panjatkan doa kepada Tuhan Maha Penyayang agar diberi kekuatan dan harapan yang teguh untuk tetap di barisan kepemimpinan Ketum AHY hasil Kongres bulan Maret 2020," ucap benny Harman.

Beberapa pengurus Partai Demokrat tingkat kabupaten di Provinsi NTT mengaku didatangi intel Polres.

"Saya didatangi intel Polres tanggal 6 Maret sekitar jam 10 malam. Tanya dukung KLB atau masih AHY dan minta SK DPC. Saya tidak kasih," ungkap seorang Ketua DPC Partai Demokrat yang meminta namanya tidak dikorankan, saat dikonfirmasi via telepon, Selasa (9/3).

Ia membantah diancam oleh intel. "Kemarin kesan ancam sih tidak, karena intel Polres saya kenal baik. Tapi aneh juga tanya soal sikap atas KLB dan minta copyan SK," katanya.

Menurut sumber Pos Kupang tersebut, dalam pertemuan itu sang intel Polres mengaku mendatangi dirinya atas permintaan dari Polda NTT. "Katanya mereka turun permintaan Polda. Terakhir kami ngopi dan foto bersama katanya pertanggungkawaban mereka ke pimpinan," ujarnya.

Dia menegaskan, tetap mengakui AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat sesuai hasil Kongres V pada 15 Maret 2020 lalu. "Kami tidak mengakui KLB yang baru saja digelar," tegasnya.

Setelah pertemuan dengan intel, dia berkomunikasi dengan ketua DPC Partai Demokrat se-NTT. Menurutnya, hampir semua ketua DPC mengalami hal yang sama.

"Ada ketemu langsung dan ada yang ditelepon kasat intelnya, karena semua ketua DPC kenal dengan intel, ada kegiatan partai mereka ikut juga. Dan, malam itu juga kami diskusi dengan BKH juga dan besoknya DPP sudah tau semua," terang sumber itu.

Hal senada disampaikan Ketua DPC Partai Demokrat lainnya. "Memang Kasat Intel ada telepon tanya apakah masih ketua DPC, ia saya bilang. Malamnya dua orang intel ke rumah saya. Saya omong tegas bahwa tidak ada yang ikut KLB dan kami tetap mendukung sepenuhnya kepemimpinan AHY sebagai ketua umum," tegas sumber itu.

Kedua intel, lanjut ketua DPC itu, menanyakan perihal sekretaris DPC Partai Demokrat. "Saya jelaskan bahwa sekretaris DPC merupakan salah seorang anggota DPRD," katanya.

Terpisah, Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Timor Tengah Selatan, Yusak Taneo menegaskan tidak ada ancaman atau tekanan dari pihak Polres TTS terhadap pengurus DPC PD TTS.

"Sampai saat ini kami aman-aman saja. Tidak ada tekanan atau ancam dari pihak Polres TTS yang mengarahkan kami untuk mendukung kubu KLB Deli Serdang," kata Yusak, Selasa (9/3).

"Untuk kita di DPC PD TTS sejauh ini tidak ada tekanan atau permintaan nama-nama pengurus DPC PD TTS dari pihak Polres TTS," tambahnya.

Sekretaris DPD Partai Demokrat Provinsi NTT Ferdi Leu mengatakan, pasca Kongres Luar Biasa (KLB) di Sibolangit, Deli Serdang, sejumlah DPC dan DPD Partai Demokrat NTT didatangi polisi.

"Bukan hanya dua, tapi semua DPC dihubungi intel, termasuk kami DPD. Tidak ada yang respon, karena kami sudah instruksikan ke DPC," katan Ferdi ketika dikonfirmasi, Selasa kemarin.

"Apa urusan intel atau pihak kepolisian dalam urusan ini? Minta nama-nama pengurus inti DPC dan DPD, SK kepengurusan, untuk apa?" tambahnya.

Menurut Ferdi Leu, pihak kepolisian melakukan komunikasi ke Direktur Eksekutif DPD Partai Demokrat melalui pesan WhatsApp menanyakan terkait kepengurusan.

"Saya mendapat laporan, memberi petunjuk agar tidak ada penyerahan dokumen atau apapun ke pihak kepolisian," tandasnya.

Ia beralasan, pihaknya saat ini sedang fokus menghadapi permasalahan atas digelarnya KLB sehingga kehadiran pihak kepolisan dinilai tidak relevan dengan masalah yang ada.

Sikap Kapolda

Terpisah, Kapolda NTT Irjen Lotharia Latif mengatakan akan mengklarifikasi kebenaran informasi tersebut. Irjen Lotharia menegaskan Mabes Polri telah menyampaikan sikap melalui Divisi Humas.

Sebelumnya, Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono mengatakan kepolisian akan mengklarifikasi terlebih dahulu apa yang diungkap oleh Benny Harman. Apabila ada anggota kepolisian yang terbukti terlibat pengancaman dan salah, anggota tersebut akan ditindak.

Kabid Humas Polda NTT, KBP Rishian Krisna Budhiaswanto mengaku belum mendapatkan informasi terkait hal tersebut dari yang jajarannya. Namun demikian, Krisna berjanji akan melakukan pengecekan.

Ia juga menyampaikan kepada wartawan usai mendapat perkembangan informasi terkait hal itu. "Nanti kan harus dicek dulu kebebarnya, kalau sudah dapat data nanti kita sampaikan," ujar Krisna.

Serahkan Dokumen

Sementara itu sejumlah pengurus Partai Demokrat Provinsi NTT mendatangi Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) NTT, Selasa (9/3).

Wakil Ketua IV DPD Partai Demokrat NTT Stefanus Mira Mangngi mengatakan, mereka menyampaikan hasil Kongres V Partai Demokrat yang dilaksanakan di Jakarta pada Maret 2020, memilih dan menetapkan AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat periode 2020-2025.

"Kita tahu bersama beberapa waktu lalu, telah terjadi KLB di Deli Serdang. Karena adanya KLB yang kami katakan itu adalah KLB abal-abal, maka Demokrat NTT mendatangi mitra terdekat partai, yakni Kantor Wilayah Kemenkumham serta KPU dan Bawaslu NTT untuk melakukan koordinasi," ujar Stefanus yang saat itu didampingi Direktur Eksekutif, Sulastini Mooy.

"Kedatangan kami ke sini untuk menyerahkan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dinbawah kepemimpinan pak AHY," tambahnya.

Ia menegaskan, adanya perubahan kepengurusan di tingkat DPP dan seluruh hasil Kongres V telah mendapat pengesahan oleh Menteri Hukum.

Stefanus memohon kepada KPU dan Bawaslu NTT agar tidak menerima atau mengakomodir kepengurusan dan kegiatan-kegiatan yang mengatasnamakan Partai Demokrat di luar dari kepengurusan kepemimpinan AHY di tingkat nasional dan Jefri Riwu Kore di tingkat Provinsi NTT.

Jur Bicara KPU NTT, Yosafat Koli mengapresiasi langkah yang telah dilakukan oleh pengurus DPD Partai Demokrat NTT. Menurutnya, KPU siap berkoordinasi dan dengan pengurus DPD Demokrat NTT jika ada hal-hal di luar dari kepengurusan yang sah. (cr8/din/cr7/hh)