Video SBY 2013 Ini Kembali Beredar Diduga Ayah AHY Tak Sengaja Ungkap Ia Bukan Pendiri Demokrat Apa?

Tayang: Rabu, 10 Maret 2021 17:25 WITA

Editor: maria anitoda

lihat foto

tribunnews.com

Video SBY 2013 Ini Kembali Beredar, Diduga Ayah AHY Tak Sengaja Ungkap Ia Bukan Pendiri Demokrat

Baca Selanjutnya:

BMKG Prediksi Cuaca NTT Hari Ini Selasa 4 November 2025 Berawan hingga Hujan Ringan

POS-KUPANG.COM - Video SBY 2013 Ini Kembali Beredar, Diduga Ayah AHY Tak Sengaja Ungkap Ia Bukan Pendiri Demokrat

Sebuah video Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di tahun 2013 lalu mencuat saat ini.

Video tersebut, diklaim menjadi penegas jika Susilo Bambang Yudhoyono bukanlah pendiri Partai Demokrat.

“Ini pernyataan Pak SBY sendiri yang menyatakan dia bukan pendiri, dia hanya pendorong, ini tahun 2003 loh ini,” kata Tri Yulianto saat bicara soal keabsahan KLB yang menunjuk Moeldoko jadi Ketua Umum Partai Demokrat, Selasa (9/3/2021)

Berdasarkan video yang diputar dan diperdengarkan, berikut pernyataan SBY.

“Saya ingin menyampaikan hal-hal yang menurut saya sangat mendasar untuk kita pahami dan kemudian kita jalankan secara bersama,” kata SBY.

“Pertama adalah bagaimana proses Partai Demokrat ini lahir, meskipun setelah berdiri secara formal, saya tidak berada di dalamnya, tetapi sejarah mencatat, ALLAH SWT mencatat, bahwa saya memang yang mendorong lahirnya Partai Demokrat kita cintai ini,” lanjut SBY.

Seusai video diputar, Kepala Badan Komunikasi Publik DPP Partai Demokrat versi KLB Razman Nasution mengatakan saat ini tidak bisa lagi dibantah jika SBY bukan pendiri Partai Demokrat.

“Sekarang tidak perlu lagi orang-orang membantah, tapi jelas bahwa Pak SBY sendiri yang sudah menjelaskan kepada publik sore hari ini, rekamannya masih utuh, dan jelas bahwa SBY bukan pendiri Partai Demokrat, beliau hanya mendorong, dan pasti banyak orang juga yang terlibat mendorong berdirinya partai politik,” ujar Razman.

Razman menambahkan, KLB Partai Demokrat yang dilakukan 5 Maret 2021 di Sibolangit didasari adanya keinginan yang besar dari pemilik suara Partai Demokrat dan dari Pendiri Partai Demokrat.

“Dan menjadi wujud apa yang mereka sebut reformasi Partai Demokrat, maka munculah apa yang disebut Kongres Luar Biasa, ini perspektif politiknya,” kata Razman.

• 1000 Ha Lahan Jagung Petani Tanambanas, Sumba Tengah Ludes, Serangan Hama Belalang Meluas, Info

• ZODIAK ASMARA Kamis 11 Maret 2021, Libra, Virgo, Aries Ngenes, Pisces Berjuang Melawan Hati, Cancer?

• Dinkes Sumba Timur Minta Masyarakat Jangan Abaikan Kasus DBD, Sudah Ada 38 Kasus DBD

Razman mengatakan, pihaknya yakin KLB yang digelar kubunya sah. Atas keyakinannya, Razman menyatakan siap jika KLB diuji di Kemenkumham dan PTUN jika pihak Agus Harimurti Yudhoyono melakukan gugatan.

“AD/ART dari Partai Demokrat yang dikeluarkan pada 2020, berdasarkan kongres 2020 yang menetapkan Agus Harimurti Yudhoyono melanggar ketentuan partai politik nomor 2 tahun 2011 pasal 5, pasal 23, dan pasal 32,” kata Razman.

Kubu Moeldoko Kini Dalam Masalah, Gubernur Edy Rahmayadi Sebut KLB Partai Demokrat Tak Berizin

Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi menegaskan tidak pernah sama sekali mengeluarkan izin.

Terkait penyelenggaraan kegiatan yang berlangsung di The Hills Hotel, Sibolangit, Kabupaten Deliserdang beberapa hari lalu.

Kasatgas Covid-19 Sumut mengatakan panitia yang menggelar acara Kongres Luar Biasa ( KLB) Partai Demokrat di lokasi tersebut bahkan tidak ada pemberitahuan sama sekali.

Ataupun pengurusan izin kegiatan yang diketahui mengundang orang banyak.

Edy Rahmayadi yang adalah mantan Pangkostrad itu mengaku tidak mengetahui jenis kegiatan yang disebut sebagai KLB oleh Jhoni Allen Marbun dan kawan-kawan tersebut.

"Tidak ada KLB. Sumut jangan diadikan ajang kegiatan-kegiatan yang tidak sah. KLB itu ada mekanismenya.

Dan gubernur yang punya wilayah harus diberikan informasi, apalagi gubernur selaku kasatgas," kata Edy, di Aula Tengku Rizal Nurdin, Jalan Sudirman Medan, Selasa (9/3/2021).

"Tidak boleh ada kegiatan-kegaitan yang mengundang kerumunan. Saya tidak ada mengeluarkan izin," sambungnya.

Disinggung mengenai kemungkinan Satgas Covid-19 Sumut melaporkan kegiatan tersebut ke aparat kepolisian, Edy menyebutkan masih akan memperlajarinya terlebih dahulu.

"Nanti kita pelajari. Yang pastinya itu perbuatan tidak benar. Siapa pun dia. Gubernur selaku kasatgas menjalankan peraturan presiden, jadi tidak diperbolehkan. Apa lagi dia tidak izin," ucap Edy.

Diketahui, pada Jumat (5/3/2021) digelar KLB Partai Demokrat yang dimotori oleh Jhoni Allen Marbun di The Hills Hotel, Sibolangit.

Salah satu tokoh KLB yakni Max Sopacua mengklaim kegiatan tersebut dihadiri sebanyak 1.200 orang dari berbagai Indonesia.

Dalam kegiatan itu akhirnya terpilih Jenderal TNI (Purn) Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dan Marzuki Alie sebagai Ketua Dewan Pembina.

BACA JUGA BERITA LAINNYA:

Kemelut dalam tubuh Partai Demokrat akhirnya memuncak dengan terpilhnya Moeldoko sebagau Ketua Umum Partai Demokrat veris KLB Deli Serdang , Sumatera Utara

Tubuh Partai Demokrat pun langsung memberikan reaksi keras degan hasil KLB tersebut yang dianggap ilegal

Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengaku malu dan merasa bersalah, pernah beberapa kali memberikan kepercayaan dan jabatan kepada Moeldoko.

Hal itu merespons terpilihnya Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, lewat kongres luar biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021).

SBY juga mengatakan, dengan adanya peristiwa itu, Partai Demokrat sedang berkabung, begitu juga bangsa ini.

Politisi PKPI Teddy Gusnaidi pun merespon pidato SBY tersebut.

Teddy meminta agar masalah internal SBY dan Demokrat jangan dijadikan sebagai masalah semua orang apalagi masalah bangsa.

"@SBYudhoyono bilang dengan adanya KLB yang menjadikan Pak Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, maka Indonesia berkabung. Masalah anda jangan pernah dijadikan masalah semua orang, apalagi bangsa. Hadapi saja sebagai seorang laki-laki, jangan jadi pengecut," tulis Teddy di akun Twitternya, Sabtu (6/3/2021).

Teddy juga meminta SBY tidak perlu membawa-bawa Kantor Staf Kepresidenan ketika menyebut Moeldoko.

"@SBYudhoyono bilang KLB telah menetapkan KSP Moeldoko sebagai Ketua Umum Demokrat, tentu itu hal yg keliru, Mana ada institusi atau lembaga bisa menjabat? Yang menjabat itu orang per orang. Anda jangan selalu kaitkan ketidakmampuan anda ke negara. Jangan cengeng, Tuhan tidak suka," imbuhnya.

SBY sebelumnya menyebut Moeldoko sebagai sosok yang tidak ksatria lantaran merebut Demokrat dengan jalan ilegal.

SBY pun menyebut bahwa yang dilakukan Moeldoko jauh dari sikap kesatria.

"Sebuah perebutan kepemimpinan yang tidak terpuji dan jauh sikap kesatria dan nilai moral," kata SBY saat konferensi pers secara daring, Jumat (5/3/2021).

Tak hanya itu, SBY juga menyebut kelakukan Moeldoko tersebut membuat malu TNI.

Di mana sebelumnya Moeldoko menjabat sebagai Panglima TNI

"Hanya mendatangkan malu bagi perwira dan prajurit yang pernah bertugas di jajaran TNI," kata SBY.

Bahkan, SBY mengakui bahwa dirinya merasa malu pernah memberikan amanah jabatan kepada Moeldoko.

"Termasuk rasa malu dan rasa bersalah saya yang dulu beberapa kali memberikan kepercayaan dan jabatan kepadanya. Saya mohon ampun kehadirat Allah SWT tuhan yang maha kuasa atas kesalahan saya itu," katanya.

Pidato lengkap SBY

Berikut ini pernyataan lengkap Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat SBY, dalam pidato yang disampaikan dari kawasan Cikeas, Bogor, Jumat (5/3/2021):

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh..

Saudara-saudara, hari ini kami berkabung,

Partai Demokrat berkabung. Sebenarnya bangsa Indonesia juga berkabung.

Berkabung karena akal sehat telah mati. Sementara keadilan, supremasi hukum dan demokrasi sedang diuji.

Hari ini, 5 Maret 2021, KLB Partai Demokrat abal-abal, KLB yang tidak sah dan tidak legal telah digelar di Deli Serdang, Sumatera Utara.

KLB tersebut telah menobatkan KSP Moeldoko, seorang pejabat pemerintahan aktif berada di lingkar dalam lembaga kepresidenan.

Bukan kader Partai Demokrat alias pihak eksternal partai, menjadi ketua umum Partai Demokrat, mendongkel dan merebutnya dari ketua umum Partai Demokrat yang sah, yang setahun yang lalu telah diresmikan oleh negara dan pemerintah.

Satu bulan yang lalu, kita semua masih ingat ketika Ketua Umum AHY secara resmi mengirimkan surat kepada yang mulia Bapak Presiden Jokowi tentang keterlibatan KSP Moeldoko dalam gerakan penggulingan kepemimpinan Partai Demokrat yang sah.

Dan setelah itu Ketua Umum AHY juga menyampaikan kepada publik tentang gerakan kudeta ini, banyak tanggapan yang bernada minir dan miring.

Mereka mengatakan, Demokrat hanya mencari sensasi, demokrat hanya play victim

KSP Moeldoko mengatakan itu hanya ngopi-ngopi, pelaku gerakan mengatakan itu hanya rapat-rapat biasa.

Sementara itu, kita juga masih ingat ada pula yang punya keyakinan bahwa KSP Moeldoko pasti mendapatkan sanksi dari atasannya karena ulahnya itu.

Ada pula yang mengatakan KLB ilegal tersebut tidak mungkin diberikan izin dan pasti akan dibubarkan oleh pihak kepolisian.

Negara pun tak mungkin dan membiarkan dan membenarkan. Itu tanggapan dan komentar sekitar satu bulan lalu.

Tetapi hari ini, sejarah mengabadikan apa yang terjadi di negara yang kita cintai ini.

Memang banyak yang tercengang, banyak yang tak percaya bahwa KSP Moeldoko yang bersengkongkol dengan orang dalam, benar-benar tega dan dengan darah dingin melakukan kudeta ini.

Sebuah perebutan kepemimpinan yang tidak terpuji, jauh dari sikap kesatria dan nilai-nilai moral.

Dan, hanya mendatangkan rasa malu bagi perwira dan prajurit yang pernah bertugas di jajaran Tentara Nasional Indonesia.

Termasuk rasa malu dan rasa bersalah saya, yang dulu beberapa kali memberikan kepercayaan dan jabatan kepadanya.

Saya memohon ampun ke hadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa atas kesalahan saya itu.

Sebagai seorang yang menggagas berdirinya Partai Demokrat, termasuk yang membina dan membesarkan partai ini dan bahkan pernah memimpinnya.

Tak pernah terlintas, tak pernah terlintas dipikiran saya bahwa Partai Demokrat akan dibeginikan, saya benar-benar tidak menyangka.

Karena sewaktu selama 10 tahun saya memimpin Indonesia dulu, baik secara pribadi, maupun Partai Demokrat yang saya bina, tidak pernah mengganggu dan merusak partai lain seperti yang kami alami saat ini.

Saudara-saudara, saya tahu bahwa Ketua Umum AHY yang terus-menerus memimpin upaya untuk mempertahankan kedaulatan partai telah mengeluarkan berbagai pernyataan.

Namun malam ini, dalam kapasitas saya sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, sebuah lembaga tertinggi dalam kepengurusan Partai Demokrat, saya perlu menyampaikan pernyataan dan penjelasan secara resmi guna merespons kongres luar biasa Deli Serdang hari ini.

Mengapa saya harus mengeluarkan pernyataan pada malam hari ini?

Karena sesuai dengan AD dan ART Partai Demokrat Tahun 2020 yang telah disahkan oleh negara dan pemerintah melalui Kemenkumham, kongres luar biasa atau KLB sebenarnya lebih menjadi domain majelis tinggi partai, bukan domain ataupun ketua umum Partai Demokrat.

AD dan ART sesuai dengan undang-undang partai politik yang berlaku saat ini, adalah peraturan dasar, bagi kehidupan partai politik.

Sama halnya dengan undang-undang atau konstitusi yang berlaku bagi negara yang baik itu Undang-undang Dasar maupun anggaran dasar mengikat secara hukum.

Karenanya segala kegiatan partai yang tidak sesuai dan bertentangan dengan AD dan ART adalah tindakan yang ilegal atau melawan hukum.

Mari kita lihat, apakah KLB Deli Serdang tersebut legal atau sah secara hukum?

Menurut AD dan ART Partai Demokrat Pasal 81 ayat 4 disebutkan bahwa kongres luar biasa dapat diadakan atas permintaan, nah, majelis tinggi partai atau;

B. Sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Dewan Pimpinan Daerah dan 1/2 dari jumlah Dewan Pimpinan Cabang serta disetujui oleh ketua majelis tinggi partai.

Mari kita uji sekarang, apakah KLB Deli Serdang ini sah secara hukum? ingat negara Indonesia adalah negara hukum pasal 1 Undang-undang 1945.

Majelis tinggi partai yang saya pimpin dan kini berjumlah 16 orang, tidak pernah mengusulkan kongres luar biasa.

Jadi syarat pertama sudah gugur. DPD yang mengusulkan KLB minimal 2/3 dari 34 Dewan Pimpinan Daerah, kenyataannya tidak satu pun yang mengusulkan, berarti nol.

Jadi tidak memenuhi syarat yang kedua.

DPC yang mengusulkan KLB minimal 1/2 dari 514 DPC, kenyataannya hanya 34 DPC yang mengusulkan, berarti hanya 7 persen dari seharusnya minimal 50 persen.

Jadi tidak memenuhi syarat yang ketiga.

Usulan DPD dan DPC harus mendapatkan persetujuan ketua majelis tinggi partai, dan saya sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai tidak pernah memberikan persetujuan atas pelaksaan KLB ini.

Jadi syarat keempat pun tidak dipenuhi.

Kesimpulan besarnya adalah semua persyaratan untuk diselenggarakannya KLB ini, gagal dipenuhi atau tidak dipenuhi, sehingga KLB ini benar-benar tidak sah dan ilegal.

Saya dengar ada akal-akalan dari pihak KSP Moeldoko dan para pelaku kudeta, bahwa sebelum mengangkat KSP Moeldoko menjadi Ketua Umum Partai Demokrat ilegal, AD dan ART yang sah diubah dan diganti dengan AD dan ART versi KLB Deli Serdang, sehingga penobatan KSP Moeldoko dianggap sah.

Pertanyaannya, apa bisa begitu? Mari kita lihat bersama.

Untuk mengubah AD dan ART, forumnya harus sah, baik kongres ataupun kongres luar biasa yang hendak mengubah AD dan ART juga harus sah.

Forum KLB Deli Serdang jelas tidak sah dan ilegal, sebagaimana yang telah saya jelaskan tadi, sehingga AD dan ART KLB Deli Serdang menjadi tidak sah.

Untuk diketahui, AD dan ART hasil kongres atau KLB yang sah pun harus mendapatkan pengesahan dari negara dan pemerintah melalui Kemenkumham.

Jadi, kalau KSP Moeldoko melalui telepon menanyakan keabsahan AD dan ART dan merasa cukup puas atau mengira bahwa AD dan ART Deli Serdang itu sah, KSP Moeldoko salah besar.

Berarti KSP Moeldoko tidak memahami undang-undang partai politik yang berlaku, dan juga tidak memahami AD dan ART Partai Demokrat.

Lagi-lagi makin kuat dan makin nyata bahwa KLB Deli Serdang benar-benar tidak sah adanya.

Saudara-saudara, ini kesempatan yang baik bagi saya untuk menyampaikan pesan kepada ketua umum dan segenap kader Demokrat di seluruh Indonesia.

Saya sangat merasakan apa yang para kader Demokrat rasakan saat ini.

Saudara pasti marah, terhina, merasa diperlakukan sewenang-wenang, geram kepada yang berkhianat dengan imbalan uang dan iming-iming kedudukan, dan rasanya ingin membalas perbuatan mereka.

Namun sebagai orang tua di partai ini, saya tetap meminta saudara bersabar namun gigih berikhtiar untuk mendapatkan keadilan yang sejati.

Saya tetap percaya, bahwa Bapak Presiden Jokowi memiliki integritas dan kearifan dalam menyikap gerakan pendongkelan dan perebutan kepemimpinan Partai Demokrat yang sah ini.

Saya juga tetap percaya bahwa negara dan pemerintah akan bertindak adil, serta akan sepenuhnya menegakkan pranata hukum yang berlaku.

Baik itu konstitusi kita, Undang-undang 1945, dan Undang-undang partai politik, maupun AD dan ART Partai Demokrat yang secara hukum juga mengikat.

Namun, dunia politik tak seindah yang kita mimpikan, gangguan terhadap Partai Demokrat, gangguan terhadap kita semua belum lah usai.

Karenanya, mari kita makin bersatu dan makin merapatkan barisan.

Di bawah komando dan kepemimpinan ketua umum AHY, saya mengajak para kader untuk berjuang bersama, berjuang sampai keadilan benar-benar kita dapatkan di tanah Indonesia ini.

Perjuangan untuk mempertahankan kedaulatan dan kemandirian partai, adalah perjuangan yang suci dan mulia.

Ibarat peperangan, perang yang kita lakukan adalah perang yang dibenarkan, sebuah war of necessity, sebuah just war, perang untuk mendapatkan keadilan.

Semoga Allah SWT Tuhan yang Maha Kuasa menuntun langkah kita, serta memberikan pertolongan kepada kita semua.

Demikian pernyataan saya, sekian dan terima kasih. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunwow.com dengan judul https://wow.tribunnews.com/2021/03/10/demokrat-kubu-klb-beberkan-video-pernyataan-sby-ngaku-bukan-pendiri-partai-rekamannya-utuh-jelas?_ga=2.144147957.1906863326.1614823042-857069526.1598522647

Sumber: TribunWow.com