Kyai Asal Tiongkok Ini Bikin Ahok Kaget! Mantan Suami Veronica Tan Tak Percaya Ulama Jadi Pengusaha

"Saya kira enggak bisa dilihat kasus per kasus gitu. Kalau kasus per kasus kan semua kena. Banyak gubernur, bupati wali kota dari semua parpol (yang habis masa jabatannya pada 2022)," kata Fadli Zon dikutip dari Kompas.com, Selasa (2/2/2021).

Fadli sekaligus membantah hubungan Gerindra dan Anies mengalami keretakan.

Ia mengonfirmasi bahwa Anies baru saja bertemu Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto.

Menurut dia, pertemuan itu terjadi pada pekan lalu.

Namun, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu enggan membeberkan apa yang dibahas keduanya.

"Ya silaturahmi saja, karena memang hubungan keduanya baik-baik saja," kata Fadli.

Anies Diprediksi Sulit Maju Lagi di Pilkada DKI

Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno menilai, peluang Anies Baswedan kembali mencalonkan diri di Pilkada DKI Jakarta selanjutnya bisa jadi sulit.

Meski berstatus inkumben, Anies diprediksi akan kesulitan mendapat partai pengusung.

Sebab, tanda-tanda Anies pecah kongsi dengan Partai Gerindra mulai terlihat.

"Memang sudah kelihatan pecah kongsi Anies dan Gerindra DKI," kata Adi kepada Kompas.com, Selasa (2/2/2021).

Adi menilai, tanda-tanda Anies dan Gerindra pecah kongsi sudah mulai terlihat dari alotnya pemilihan wakil gubernur DKI Jakarta untuk menggantikan Sandiaga Uno yang mengundurkan diri.

Diminta mundur

Tanda putus hubungan tersebut baru-baru ini dipertegas dengan kritik dari Ketua DPC Gerindra Jakarta Timur, Ali Lubis.

Ali meminta Anies mundur jika tak sanggup menangani pandemi Covid-19.

Adi memprediksi, Gerindra memilih akan mengusung Riza Patria sebagai calon gubernur dalam pilkada DKI selanjutnya.

"Kan sudah kelihatan sejak awal Gerindra ini sudah memilih untuk tidak semesra dulu dengan Anies. Dan sudah punya calon lain, yaitu Pak Riza Patria," kata Adi.

Adi menilai parpol yang saat ini masih loyal dan akan mendukung Anies hanya Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Namun, PKS tak memiliki cukup kursi untuk bisa mengusung Anies sendirian.

PKS saat ini hanya mengantongi 16 kursi. Sementara syarat untuk mengusung Paslon di Pilgub adalah 21 kursi.

"Ya di sinilah nasib Anies sedang dipertaruhkan. Apakah dia nantinya dapat dukungan parpol lain, dia maju independen atau tidak maju sama sekali. Karena yang bisa dibaca mendukung Anies kan hanya PKS," kata Adi.

"Partai yang lain tidak (mendukung Anies), justru menarik diri. Apalagi partai pemerintah kan," sambungnya.

Bantah Putus Hubungan

Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Ahmad Riza Patria membantah isu partainya putus hubungan dengan Anies.

Ia menyebutkan, Anies sempat bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto baru-baru ini.

"Pak Prabowo dengan Pak Anies adalah pemimpin yang tidak hanya cerdas, bijaksana, tapi juga negarawan. Kemarin Pak Anies ketemu Pak Prabowo ngobrol hampir dua jam, sama saya. Jadi tidak masalah," kata Riza dalam tayangan program Aiman di Kompas TV, Senin malam.

Partai Gerindra Kawal Anies Baswedan Hanya Sampai Tahun 2022 

Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, partainya mengusung dan mengawal kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno yang kini dilanjutkan dengan Anies-Riza.

Hal ini ia utarakan menyusul adanya suara sumbang dari kader Gerindra terhadap Anies Baswedan.

Padahal, empat tahun kebersamaan Anies dan Gerindra selama ini terlihat baik-baik saja.

"Kami (Gerindra) mengusung dan mengawal kepemimpinan Anies-Sandi dan diteruskan oleh Anies-Ariza sampai 2022," kata Riza dalam tayangan program Aiman di Kompas TV, Senin (1/2/2021) malam.

Mengenai keputusan apakah pemilihan kepala daerah (Pilkada) akan digelar pada 2022-2023 atau 2024, Riza mengungkapkan, apabila menurut undang-undang yang ada, maka pilkada tahun 2022 dan 2023 memang seharusnya tidak dilaksanakan.

Namun, menurut dia, beban pemilu harus dibagi dan tidak dijadikan dalam satu tahun yang sama.

Oleh karena itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta ini menilai, pelaksanaan Pilkada sebaiknya tidak bersamaan dengan pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan anggota legislatif (pileg).

"Tapi, kalau tanya saya pribadi, saya orang yang pernah di KPU, pernah di Komisi 2. Kalau beban politik dijadikan dalam satu kesatuan waktu, menurut saya kita nanti akan menghadapi tantangan yang tidak ringan," ujar Ariza.

"Jadi, idealnya menurut saya 2024 biarlah menjadi Pilpres dan Pileg, Pilkada tidak perlu ada serentak nasional," lanjut dia.

Anies Baswedan Diminta Mundur oleh Kader Partai Gerindra

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta pemerintah pusat mengambil alih koordinasi penanganan Covid-19 di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek).

Pernyataan itu tidak langsung terucap dari Anies. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria yang membeberkan hal itu kepada wartawan pada 19 Januari ini.

Riza mengatakan, Anies sudah menyampaikan ke pemerintah pusat bahwa dia berharap pemerintah pusat turun tangan mengambil alih kepemimpinan penanganan Covid-19 di Jabodetabek.

Harapannya adalah agar Jakarta tidak terbebani dengan meningkatnya penyebaran Covid-19 di Jabodetabek.

Pasalnya, ada 24 persen pasien Covid-19 yang dirawat di Jakarta merupakan warga luar Jakarta, khususnya dari Bodetabek.

"Agar ada peningkatan fasilitas di sekitar Bodetabek, sehingga ketersediaan fasilitas di Jakarta bisa terus meningkat, tapi okupansinya turun," ucap Riza.

Diminta mundur oleh kader Gerindra

Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra di Jakarta, Ali Lubis, menanggapi permintaan Anies ke pemerintah pusat itu dengan seruan agar Anies mundur dari jabatannya sebagai gubernur DKI Jakarta.

"Kalau terkesan memang tidak sanggup, lebih baik mundur saja Pak Anies dari jabatannya sebagai gubernur," kata Ali di Kompas TV, Selasa kemarin.

Ali mengatakan, Anies selama ini tampil sebagai sosok heroik dalam penanggulangan Covid-19 di Jakarta. Namun ternyata Anies justru melimpahkan penanganan Covid-19 Jakarta kepada pemerintah pusat.

"Kok sekarang tiba-tiba mengeluh bahkan melemparkan wacana agar pemerintah pusat mengambil alih," kata Ali.

Anies diusung Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017.

Anies dicalonkan kedua partai tersebut bersama kader partai Gerindra, Sandiaga Salahudin Uno. Pasangan itu memenangkan pilkada di putaran kedua, mengalahkan pasangan calon Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Syaiful Hidayat.

Pembelaan Gerindra

Namun suara Ali mengeritik Anies tidak didukung partainya.

Riza Patria yang juga kader Partai Gerindra berkomentar atas pernyataan Ali. Wakil Anies itu meminta semua kader Gerindra, termasuk Ali Lubis tentu saja, agar tidak asal bicara. Riza menegaskan, para kader partai mestinya mengikuti arahan kebijakan partai Gerindra saat berkomentar tentang kebijakan pemerintah.

"Hendaknya semua kader mengikuti arahan kebijakan partai, pendapat pribadi tidak boleh melebihi kebijakan partai," kata Riza.

Riza lantas membela Anies yang dinilai selama ini bekerja keras dalam penanganan Covid-19 di Jakarta.

Riza menjelaskan, langkah Anies meminta pusat mengambil alih koordinasi penanganan Covid-19 di Jabodetabek itu karena berkaitan dengan batas wilayah administrasi yang berbeda.

Sementara Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerindra langsung memberikan peringatan lisan kepada Ketua DPC Gerindra, Ali Lubis.

Dasco mengatakan, permintaan Ali Lubis agar Anies mundur dari jabatannya merupakan pendapat pribadi dan bukan pendapat dari Partai Gerindra.

"Untuk masalah ketua DPC sendiri sudah diberikan arahan langsung oleh Wakil Ketua Umum, sudah diberikan semacam diingatkan secara lisan," kata Dasco.

Kritikan Anggota DPRD DKI

Kritik terhadap langkah Anies meminta pemerintah pusat ambil alih koordasi penanganan Covid-19 di Jabodetabek sebenarnya dilontakan juga oleh anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI-P, Gilbert Simanjuntak.

Gilbert menilai, Anies merupakan satu-satunya kepala daerah yang hendak melepaskan tanggung jawab penanganan Covid-19 kepada pemerintah pusat.

Pasalnya semua gubernur di Jawa dan Bali yang saat ini menjalankan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) tidak ada yang berniat menyerahkan penanganan Covid-19 di daerahnya kepada pemerintah pusat, kecuali Anies.

"Dari semua gubernur di Pulau Jawa dan Bali, hanya Gubernur DKI yang melepas tanggung jawab daerah ini ke pusat," kata Gilbert.

Artikel ini telah tayang di Tribunpalu.com dengan judul https://palu.tribunnews.com/2021/02/23/anies-hanya-urutan-ketiga-ini-sosok-presiden-paling-diinginkan-berdasarkan-survei-lsi?page=all

Artikel ini telah tayang di https://www.kompas.tv/article/151273/ahok-kaget-dikenalkan-pada-kiai-yang-punya-bisnis-banyak