Bareskim Polri Tolak Laporkan Jokowi Kasus Kerumuman Masa di NTT, Bukan Undangan Atau Diajak

Bareskim Polri Tolak Laporkan Jokowi Kasus Kerumuman Masa di NTT, Bukan Undangan Atau Diajak

POS KUPANG.COM -- Berbagai kelompok langsung melaporkan kerumuman masa di saat kunjungan Presiden Joko Widodo di NTT

Namun laporan itu ditolak lantaran warga yang berkeremun itu bukan diundang atau dihibau datang

Warga datang secara spontanitas untuk menyambut Presien RI yang sedang melakukan tugas negara ke NTT

Ada dua daerah yang menjadi lokasi tujuan yaitu di Kabupaten Sumba Tengah dan Kabupaten Sikka

Bareskrim Polri enggan menerima laporan dari Koalisi Masyarakat Antiketidakadilan dan Gerakan Pemuda Islam (GPI).

Dua laporan itu terkait dugaan pelanggaraan protokol kesehatan, saat penyambutan Presiden Joko Widodo di Maumere , Nusa Tenggara Timur , beberapa waktu lalu.

• China Ancam Indonesia dan Negara ASEAN akan Dirudal Bila Macam-macam di LCS, AS Kirim Kapal

• Borok Mulan Jameela Dibongkar Manajer Ratu, Pas Terkenal Malah Ngelunjak: Tega Bener

• KABAR Terkini Teuku Rafly,Bahagia Bersama Istri yangLebih Cantik dari MantanIstri Tamara Bleszynski

• Oknum Guru Selingkuh di Kontarakan, Panik Saat Digerebek , Mengaku ke Istri Cuma Kerokan

"Bukan ditolak, tetapi didahului proses konsultasi antara petugas SPKT Bareskrim dengan pihak yang akan membuat laporan," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigjen Rusdi Hartono, saat dikonfirmasi, Minggu (28/2/2021).

Hasil konsultasi, kata Rusdi, petugas SPKT Bareskrim menyimpulkan kegiatan Presiden itu tidak bisa dijerat Pasal 93 UU 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

"Karena masyarakat datang berkerumun, ingin melihat Jokowi dan bukan atas dasar undangan atau ajakan berkumpul," tuturnya.

Maka dari itu, polisi menilai unsur ajakan tidak terpenuhi sebagai dasar untuk menjerat dengan pasal pidana tersebut.

"Karenanya petugas SPKT Bareskrim tidak memproses dalam sebuah laporan polisi, berdasarkan hasil kesimpulan itu," jelas Rusdi.

Sebelumnya, pihak Istana merespons beredarnya video Presiden Joko Widodo (Jokowi) di tengah kerumunan warga, saat kunjungan kerja ke Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa (23/2/2021).

Dalam video berdurasi 30 detik yang diterima Tribunnews, Presiden tampak ke luar dari atas sunroof mobil, dan melambaikan tangan kepada warga yang berkerumun.

Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin mengatakan, video tersebut merupakan rekaman saat Presiden berada di Maumere, NTT.

"Benar itu video di Maumere ."

"Setibanya di Maumere , Presiden dan rombongan melanjutkan perjalanan menuju Bendungan Napun Gete," kata Bey saat dihubungi, Selasa (23/2/2021).

Menurutnya, saat dalam perjalanan menuju Bendungan Napun Gete, masyarakat di Maumere sudah berkumpul di pinggir jalan.

Rangkaian kendaraan Presiden terpaksa berhenti, karena masyarakat merangsak ke tengah jalan.

"Saat dalam perjalanan, masyarakat sudah menunggu rangkaian di pinggir jalan."

"Saat rangkaian melambat, masyarakat maju ke tengah jalan sehingga membuat iring-iringan berhenti," jelasnya.

Bey mengatakan, keluarnya Presiden dari sunroof kendaraan yang ditumpanginya, merupakan aksi spontanitas.

Presiden tidak membenarkan adanya kerumunan tersebut.

"Jadi sebenarnya, itu melihat spontanitas dan antusiasme masyarakat Maumere menyambut kedatangan Presiden Jokowi."

"Dan kebetulan mobil yang digunakan Presiden atapnya dapat dibuka, sehingga Presiden dapat menyapa masyarakat, sekaligus mengingatkan penggunaan masker," ucapnya.

Hal itu merupakan aksi spontan. Presiden tetap mengimbau warga mengenakan masker.

"Itu spontanitas Presiden untuk menghargai antusiasme masyarakat."

"Suvenirnya itu buku, kaus, dan masker."

"Tapi poinnya, Presiden tetap mengingatkan warga tetap taati protokol kesehatan," cetus Bey.

Berikut ini isi lengkap pidato Jokowi saat meresmikan Bendungan Napun Gete di Desa Ilinmedo, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur.

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Selamat sore,

Salam sejahtera bagi kita semuanya,

Shalom,

Om Swastiastu,

Namo Buddhaya,

Salam Kebajikan.

Yang saya hormati Bapak Menteri PUPR, Bapak Sekretaris Kabinet;

Yang saya hormati Bapak Gubernur beserta Bapak Wakil Gubernur, Bapak Bupati Sikka, beserta

Wakil Bupati Sikka yang saya hormati;

Yang saya hormati Pangdam, Kapolda;

Yang saya hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat yang hadir;

Bapak-Ibu sekalian, seluruh masyarakat Kabupaten Sikka, dan masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang saya cintai.

Saya sudah tidak bisa menghitung lagi berapa kali saya datang ke NTT.

Setiap saya datang ke NTT, awal-awal, selalu yang diminta adalah bendungan, yang diminta adalah waduk.

Dan permintaan itu adalah betul, jangan minta yang lain-lain, karena kunci kemakmuran di NTT ini adalah air, air.

Begitu ada air, semua bisa ditanam, tanaman tumbuh, buahnya diambil, daunnya bisa dipakai untuk peternakan, karena di NTT juga sangat bagus untuk sektor peternakan.

Dan, tadi pagi juga Pak Gubernur menyampaikan bahwa di Kabupaten Sumba Tengah dulunya banyak ekspor sapi dari sana, ekspor sapi ke Hong Kong.

Kok berhenti? Ya, karena memang kecukupan airnya kurang.

Sehingga di NTT, dalam proses dibangun itu ada tujuh bendungan.

Bendungan Raknamo di Kabupaten Kupang sudah selesai di 2018, Bendungan Rotiklot di Kabupaten Belu juga sudah selesai di 2019.

Sekarang kita patut bersyukur Bendungan Napun Gete di Kabupaten Sikka juga sudah selesai, alhamdulillah ini patut kita syukuri.

Tinggal empat dalam proses, tapi tadi pagi Gubernur menyampaikan kepada saya minta tambah dua lagi.

Padahal provinsi yang lain paling banyak itu dua atau satu.

Tapi ya memang di sini dibutuhkan, sangat. Bukan dibutuhkan, sangat dibutuhkan.

Seperti Bendungan Napun Gete, tadi sudah disampaikan oleh Pak Bupati menyangkut keluasan 99 hektare, bisa kapasitas tampung airnya bisa 11,2 juta meter kubik, bisa mengairi 300 hektare.

Ini kan sebuah lompatan yang tidak kecil.

Tetapi, produktivitas itu betul-betul harus dimunculkan.

Jangan hanya pertaniannya saja (tapi) limbah pertanian bisa dipakai untuk makanan ternak.

Kalau nanti satu per satu bendungan selesai, selesai, selesai, selesai, saya meyakini insyaallah dengan gubernur dan wakil gubernur yang baik.

Dengan bupati dan wakil bupati yang baik, memimpin rakyatnya, menggiring semuanya untuk produktif.

Saya yakin, tidak lama lagi NTT akan makmur dan tidak menjadi provinsi yang kategorinya kalau di negara kita masih pada kondisi yang kurang.

Kita lihat nanti kalau bendungannya sudah selesai.

Tadi pagi juga di Kabupaten Sumba Tengah, Pak Gubernur minta bendungan.

Saya cek lagi ke Bupati, masih ada yang diminta.

Juga sama, Pak, waduk atau bendungan. Sama ternyata. Apakah tidak mau embung? Embung juga mau.

Semuanya yang berupa air, mau, dan itu betul. Apakah sumur bor, juga mau.

Tambahannya sudah, Pak kalau yang embung sekian, kalau sumur bornya sekian, bendungan dua.

Inilah permintaan yang benar, permintaan yang betul. Jangan minta yang lain-lain. Itu betul, sudah, ini bener.

Dan nanti akan kita lihat lumbung pangan yang ada di Kabupaten Sumba Tengah.

Nanti di sini juga kalau hamparannya jadi, juga bisa menjadi lumbung pangan.

Saya kemarin sudah perintah juga ke Kabupaten Belu untuk menarik air dari Bendungan Rotiklot untuk masuk juga sama, pangan lagi.

Inilah masa depan yang kita inginkan, yang minus menjadi semuanya surplus.

Karena tadi, misalnya di Sumba Tengah setahun baru panen satu kali.

Dengan air, tadi saya minta kepada Menteri Pertanian, panen dua kali plus jagung sekali, artinya tiga kali. Ini lompatan produktivitas yang akan saya ikuti.

Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini.

Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, hari ini saya resmikan Bendungan Napun Gete di Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Terima kasih.

Assalamu’alaikum warahmatullah wabarakatuh. (*)

Sebagian Artikel ini telah tayang di Wartakotalive dengan judul Alasan Bareskrim Tolak Laporan, Kerumunan Jokowi di NTT Bukan Atas Dasar Undangan Atau Diajak, https://wartakota.tribunnews.com/2021/02/28/alasan-bareskrim-tolak-laporan-kerumunan-jokowi-di-ntt-bukan-atas-dasar-undangan-atau-diajak?page=all.