Breaking News:

Sepeda Jadi Objek Pajak

Kementerian Keuangan ( Kemenkeu) memasukkan sepeda dalam daftar harta yang wajib diisi dalam SPT Tahunan

KONTAN.CO.ID
Sepeda 

POS-KUPANG.COM | JAKARTA -Kementerian Keuangan ( Kemenkeu) memasukkan sepeda dalam daftar harta yang wajib diisi dalam SPT Tahunan. Sepeda dimasukan dalam daftar harta yang wajib diisi dalam SPT Tahunan dengan kode harta 041.

"Jika memiliki sepeda, baik untuk alat transportasi, olahraga, atau hobi, silakan memasukkannya ke dalam daftar harta di SPT Tahunan dengan kode harta 041. Selamat bersepeda di akhir pekan dan sehat selalu," tulis akun Direktorat Jenderal Pajak RI, Senin (22/2/2021).

SPT adalah surat yang digunakan Wajib Pajak (WP) untuk melaporkan penghitungan pembayaran pajak. Baik itu objek pajak dan atau bukan objek pajak, dan kewajiban dan kewajiban sesuai dengan peraturan peraturan-undangan yang bidang perpajakan.

Paulus Dua Kali Potong Leher Maksi

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Neilmaldrin Noor mengatakan, secara garis besar, harta yang dilaporkan dalam SPT adalah dalam bentuk kas dan setara kas, piutang, investasi, alat transportasi, harta bergerak lainnya, dan harta tidak bergerak. "Sepeda adalah salah satu jenis harta dan harus dilaporkan dalam SPT, kodenya adalah 041," ujarnya, Senin (22/2).

Neilmaldrin mencontohkan lebih spesifik harta yang dilaporkan juga berupa uang tunai, tabungan, saham, obligasi, surat utang, reksadana, sepeda motor, logam mulia, peralatan elektronik, tanah, dan bangunan.

Workshop Perlindungan Perempuan dan Anak: Nelson Dilema Meski Ada Perdes

Namun, pada praktiknya masih banyak wajib pajak yang bingung dalam melaporkan harta ke dalam SPT. "Mungkin karena belum membaca petunjuk pengisian SPT atau karena petunjuk pengisian SPT atau karena semakin berkembangnya jenis-jenis harta dan investasi mereka," ucapnya.

Oleh karena itu, lanjut Neilmaldrin, apabila ada jenis harta yang ingin dilaporkan, tetapi tidak ada namanya dalam kolom harta SPT maka dapat menggunakan jenis harta lainnya.

Saat ini pengenaan pajak terhadap sepeda yang berlaku adalah ketika terjadi transaksi pembelian sepeda.

Sebagaimana diketahui, sepeda merupakan barang kena pajak yang merupakan objek PPN. Maka, apabila seseorang membeli sepeda di sebuah toko dalam negeri, maka pembeli akan dikenakan PPN dengan tarif sebesar 10 persen dari harga jual. Jika pembeli melakukan pembelian dari luar negeri (impor), selain PPN 10 persen, maka pembeli juga dikenakan bea masuk atas pembelian sepeda tersebut.

Ketentuan bea masuk sepeda atau barang impor lainnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 199/PMK010/2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak Atas Impor Barang Kiriman.

Ketentuan ini menyebutkan bahwa untuk setiap barang impor yang bernilai USD3 atau lebih dikenakan bea masuk sebesar 7,5 persen dari harga jual.

Dalam hal pembeli sepeda membawa sendiri sepedanya dari luar negeri, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam PMK-203/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkutan.

Dalam beleid itu, barang pribadi penumpang dengan nilai pabean paling banyak FOB USD500 per orang untuk setiap kedatangan diberikan pembebasan bea masuk alias gratis.

Namun, jika nilai sepeda yang dibeli lebih besar dari USD500, maka pembeli akan dipungut bea masuk sebesar 10 persen dari nilai pembelian dikurangi USD500.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa negara tidak memungut pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan atas sepeda. Artinya, berbeda dengan kendaraan bermotor, pemilik sepeda tidak diwajibkan membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) setiap tahunnya oleh pemerintah provinsi. (tribun network/yov/dod)

Editor: Kanis Jehola
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved