Relaksasi Kredit Rumah DP 0 Persen, Pengamat : Permudah Persyaratan 

Relaksasi Kredit Rumah DP 0 Persen, Pengamat : Permudah Persyaratan 

POS-KUPANG | KUPANG -- Pengamat ekonomi regional, Dr. James Adam, Ph.D menyebut kebijakan relaksasi kredit dengan ketentuan uang muka (DP) nol persen untuk kredit kendaraan bermotor (KKB) dan kredit kepemilikan rumah (KPR) harus diikuti dengan kemudahan persyaratan. 

Sebelum kebijakan tersebut dikeluarkan Bank Indonesia (BI), pemerintah telah lebih dahulu memberi keringanan melalui skema FLPP. Kebijakan relaksasi kredit itu, kata Dr. James Adam, diterbitkan untuk menstimulasi pasar selama masa pandemi. 

Relaksasi tersebut akan berlaku mulai 1 Maret hingga akhir Desember 2021. DP nol persen menurut BI dapat diberikan jika bank atau perusahaan pembiayaan memenuhi ketentuan rasio kredit/pembiayaan bermasalah (NPL) secara bruto di bawah 5 persen.

Dr James Adam mengatakan, kebijakan tersebut tentu mempunyai tujuan positif untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional dengan mengubah ketentuan rasio uang muka(DP) kredit dan pembelian properti.

"Artinya di tahun 2021 ini,  yang biasanya harus DP 10 s/d 15%, sekarang tdk perlu lagi," kata James Adam ketika dihubungi POS-KUPANG.COM, Senin (22/2). 

Namun demikian ia menyebut pihak pengembang harus mempertimbangkan syarat agar masyarakat dapat lebih simpel untuk membeli rumah. 

"Mungkin yang perlu dipertimbangkan lagi adalah syarat-syaratnya mesti lebih simpel agar semua orang bisa membeli rumah. Sebab saat Covid begini dampak ekonomi sangat besar menurun," kata dia. 

James Adam menyebut, kebijakan tersebut dapat membantu untuk pertumbuhan ekonomi saat pandemi. 

"Salah satu yang bisa membantu yaitu aktivitas real estate atau perumahan rakyat karena adanya kebijakan zero down payment. Untuk konteks NTT sendiri sepertinya pergerakan ekonomi masih sama belum bisa bergerak maju lebih cepat hingga akhir kuartal ke 2," ujarnya. 

James mengatakan, kuartal 1 dan 2 tahun 2021 belum bisa memberi harapan besar untuk perkembangan ekonomi kecuali program-program stimulus dan kebijakan pemerintah dipercepat untuk meningkatkan belanja pemerintah.

Pertumbuhan ekonomi NTT pada kuartal ke 4 thn 2020 berada pada level minus 0,83%. Hal itu tidak berbeda jauh dari kuartal ke 3. Sementara nasional juga berada pada level minus 2,07%. Sementara ekspor barang dan jasa menjadi komponen dengan kontraksi terbesar yaitu 7,70%.

Ia mengatakan, sektor swasta masih belum terjadi banyak perubahan karena aktivitas ekonomi belum banyak yang stabil atau normal.

• Bupati Sunur Sebut KM Gandha Nusantara 14 Layani Lembata-Adonara

• Bupati Sunur Sebut KM Gandha Nusantara 14 Layani Lembata-Adonara

• Cegah Stunting, 15 Bumil di Desa Liang Sola Kabupaten Mabar Dapat Pangan Bergizi

"Pelaku usaha mungkin pada awal kuartal ke 3 tahun ini baru bergerak maju karena didorong oleh berbagai program pemerintah yang sementara berjalan," pungkasnya. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ryan Nong)