Benny Harman Berani Katakan Ini Pada Jokowi: Cepat Bubarkan Cyber Army Kalau Inginkan Rakyat Bicara!
Pasukan siber Istana dinilai telah membuat rakyat takut untuk menyampaikan pendapat dan kritik sebagaimana yang diharapkan Presiden Jokowi.
Benny Harman Berani Katakan Ini Pada Jokowi: Cepat Bubarkan Cyber Army Kalau Inginkan Rakyat Bicara!
POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Politisi Senior Partai Demokrat, Benny Harman secara terang-terangan meminta Presiden Jokowi mengambil langkah ini jika menginginkan rakyat bicara mengeritik pemerintahannya.
Bahkan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat itu berani meminta Presiden Joko Widodo untuk membubarkan pasukan siber atau cyber army istana demi kepentingan umum.
Pasalnya, pasukan siber Istana dinilai telah membuat rakyat takut untuk menyampaikan pendapat dan kritik sebagaimana yang diharapkan Presiden Jokowi.
"Bubarkan cyber army istana yang bikin rakyat takut menyampaikan pendapat dan mengkritik. Bubarkan cyber army kalau inginkan rakyat bicara. Apakah bisa? Sangat bisa jika ada kemauan," tandas Benny saat dihubungi, Selasa (16/2/2021).
Hal itu disampaikan Benny saat dimintai tanggapan soal pernyataan Jokowi yang mewacanakan revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ( UU ITE).
Benny mengatakan, Partai Demokrat mendukung revisi UU ITE karena UU tersebut rawan digunakan penguasa untuk membungkam para pengkritik.
Anggota Komisi III DPR RI itu pun menilai Jokowi memiliki kekuatan yang cukup untuk merevisi UU ITE karena mayoritas fraksi di DPR merupakan pendukung pemerintah.
"Jika serius, Presiden berhak bahkan menentukan revisi ini terjadi, apalagi dia punya 7 Parpol pendukung di DPR. Jadi, jika serius dan satunya perkataan dan perbuatan maka silahkan wujudkan segera," ujar Benny.
Selain revisi UU ITE dan membubarkan cyber army istana, Benny Harman juga meminta Jokowi agar memerintahkan Polri untuk tidak menangkap para pengkritik.
"Harus selektif, jangan tegakkan hukum karena ingin bapak senang," kata dia.
Adapun sebelumnya Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman menyatakan, pemerintah tidak memiliki buzzer atau pendengung untuk membela kebijakan pemerintah.
Ia menyebut, seluruh warga punya hak untuk menyampaikan pandangan, termasuk mengkritik pemegang kuasa.
"Pemerintah tidak punya buzzer," kata Fadjroel kepada Kompas.com, Rabu (10/2/2021).
Fadjroel mengatakan, Indonesia merupakan negara demokratis di mana setiap masyarakat boleh menyampaikan pandangan, baik yang berupa dukungan maupun kritikan.
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/kupang/foto/bank/originals/benny-kabur-harman-bkh.jpg)