Pulau Sumba NTT Dijual, Wakil Ketua DPRD NTT : Kami Kutuk Keras, Kami Minta Diusut
Informasi tentang penjualan Pulau Sumba diposting dalam situs Privat Island Online. Postingan tentang penjualan Pulau berjuluk
Penulis: Ryan Nong | Editor: Rosalina Woso
lihat foto
Pulau Sumba NTT Dijual, Wakil Ketua DPRD NTT : Kami Kutuk Keras, Kami Minta Diusut
POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Informasi penjualan Pulau Sumba yang beredar di dunia maya disesalkan dewan. Alo Malo Ladi, Wakil Ketua DPRD NTT mengaku heran dengan informasi yang tidak bertanggung jawab itu.
Saat dihubungi POS-KUPANG.COM pada Selasa (9/2), Malo Ladi mengaku sangat menyesalkan informasi itu.
Informasi tentang penjualan Pulau Sumba diposting dalam situs Privat Island Online. Postingan tentang penjualan Pulau berjuluk Sandlewood itu diketahui Minggu (7/2).
"Kami selaku orang Sumba dan Dewan yang mewakili Dapil Sumba ini sangat menyesalkan beredarnya informasi terkait penjualan Pulau di Sumba," ujar Malo Ladi melalui sambungan telepon.
Menurut dia, perihal penjualan pulau tentunya sangat bertentangan dengan regulasi yang berada di Indonesia. Karena sesuai dengan Undang Undang, tidak ada aturan kepemilikan Pulau khusus bagi perorangan. Demikian pula dengan penerbitan sertifikat kepemilikan Pulau.
Malo Ladi menyebut, hal itu tentu saja berbeda dengan status sewa lahan dalam sebuah pulau atau kawasan pulau. Ketika ada sewa pihak ketiga lewat pemerintah, terang dia, tentu hal itu disesuaikan dengan regulasi yang berlaku.
"Kami menyesali dan mengutuk keras siapapun yang mengatasnamakan penjual Pulau Sumba secara online," ungkap dia.
Ketua DPW PKB NTT ini juga meminta agar persoalan ini diusut tuntas oleh pemerintah dan pihak berwajib.
"Kami minta hal ini diusut tuntas karena ini kaitannya dengan pidana, oleh karena itu, kami sangat menyesali. Pemerintah harus mengusut tuntas," kata dia.
Ia menyebut, pihaknya belum mendapat informasi resmi dari pemerintah. Namun demikian, ia berharap mendapat gambaran jelas dari Menko Kemaritiman dan Investasi terkait hal ini. Selain itu, pihaknya juga akan mempertanyakan hal ini ke pemerintah.
• Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat Minta Nama Pasien Covid-19 Dipublikasikan
• Pengurus Demokrat Buka-bukaan: Pertemuan Luhut Ngopi Biasa, Moeldoko Janjikan Uang Rp 100 Juta
"Kami belum dapat data. Tetapi dari Menko Kemaritiman semoga kami bisa dapat gambaran secara jelas," ujar Malo Ladi. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ryan Nong)
