Breaking News:

Bupati Anton Hadjon Terima Kunjungan Kerja DPRD Sikka

Flores Timur bisa dikategorikan sebagai salah satu Kabupaten yang sukses dalam mengatur permukiman masyarakat.

Penulis: Aris Ninu | Editor: Rosalina Woso
POS-KUPANG.COM/ISTIMEWA
Bupati Flores Timur bersama anggota DPRD Sikka di Larantuka. 

Bupati Anton Hadjon Terima Kunjungan Kerja DPRD Sikka

POS-KUPANG.COM | LARANTUKA--Bupati Flores Timur,  Antonius H. Gege Hadjon, S.T menerima kunjungan kerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sikka pada Jumat (5/2/2021) pagi di Larantuka.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur, Eduard Johanes Fernandez,.S.Sos,.M.Si bersama staf dan perwakilan dari BP4D Kabupaten Flores Timur serta Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan pada Setda Kabupaten Flores Timur, Heronimus Lamawuran Herry, S.Sos.

Anggota DPRD Sikka, Benediktus Lukas Raja, S.E kepada POS-KUPANG.COM di Maumere, Jumat (5/2/2021) sore menjelaskan, Flores Timur bisa dikategorikan sebagai salah satu Kabupaten yang sukses dalam mengatur permukiman masyarakat.

Oleh karena itu tujuan dari kunjungan para Anggota DPRD Kabupaten Sikka kali ini adalah untuk berdiskusi secara langsung sekaligus melakukan sharing tentang kiat-kiat dan metode yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Flores Timur dalam membangun dan mengatur permukiman masyarakat di tingkat kelurahan dan desa.

Anggota DPRD Sikka Fabianus Toa,  Alfridus Melanus Aeng, Hengky Rebu dan Yoseph Nong Soni juga memberikan apresiasi atas kinerja Bupati Flores Timur yang sukses dan mulai membenahi penataan Kota terutama di daerah Pesisir Kota Larantuka.

"Banyak hal yang kami lihat Pak Bupati Flores Timur sukses membangun Flores Timur," kata Alfridus Melanus Aeng Politisi PKPI ini.

Fabianus Toa Anggota DPRD Sikka dari Fraksi Gerindra juga menyampaikan apresiasi atas kinerja kepemimpinan Bupati Flotim yang sukses melaksanakan Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) sehingga Pemerintah Pusat meresponnya dengan menggelontorkan anggaran 1 Miliar untuk setiap kelurahan yang dikategorikan Kumuh.

"Ini Hal baik yang mesti ditiru oleh seluruh Kabupaten/Kota di NTT,"  tegas Anggota DPRD 2 Periode itu. Bupati Anton Hadjon memberikan penjelasan singkat tentang berbagai program yang telah dijalankan yang berhubungan langsung dengan permukiman masyarakat. Diantaranya adalah program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku), program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dan Salah satu Program Nasional yaitu Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas).

Menurut Bupati Anton Hadjon, Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) merupakan salah satu upaya strategis dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di perkotaan dan mendukung “Gerakan 100-0-100”, yaitu 100 persen akses air minum layak, 0 persen permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak.

Program Kotaku dalam pelaksanaannya menggunakan platform kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kota/kabupaten, masyarakat dan stakeholder lainya dengan memposisikan masyarakat dan pemerintah kabupaten/kota sebagai pelaku utama.

Bupati Anton Hadjon juga menjelaskan sampai saat ini kurang lebih sudah sekitar 130 desa yang mendeklarasikan program STBM dan hal ini dikonfirmasi oleh Bupati Anton Hadjon dengan turun langsung ke setiap desa tersebut untuk memastikan 5 Pilar STBM telah terpenuhi. Untuk program nasional Pamsimas sendiri pada tahun 2020 di Flores Timur ada 11 Desa yang telah merasakan dampaknya sedangkan di tahun 2021 telah dianggarkan lagi sebanyak 11 Desa. Karena Pamsimas adalah program nasional, maka Bupati Anton Hadjon menegaskan harus ada kesungguhan dari Pemerintah Daerah untuk menjalin komunikasi yang baik dengan Pemerintah Pusat.

Kadis Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur, Eduard J. Fernandez,S.Sos,M.Si, dalam penjelasannya mengatakan, Pemerintah Kabupaten Flores Timur sangat fokus terhadap kondisi permukiman masyarakat hal ini dibuktikan dengan ditetapkannya SK Bupati Flores Timur nomor 110 Tahun 2015 tentang permukiman kumuh kemudian dipertegas lagi secara lebih serius dengan penetapan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018.

Selanjutnya Kadis Eduard juga menjelaskan mengenai 7 kriteria yang dapat digunakan untuk mengukur kelayakan suatu wilayah agar bisa diakomodir dalam program KOTAKU yakni Bangunan gedung, Jalan Lingkungan, Jaringan Air Minum, Jaringan Drainase, Air Limbah, Persampahan dan Proteksi Kebakaran. Dan untuk Kabupaten Flores Timur tahun 2020 ada dua (2) Kelurahan yang diakomodir dalam program Kotaku yakni Kelurahan Sarotari dan Kelurahan Ekasapta dengan anggaran untuk masing-masing kelurahan sebesar 1 miliar.

Simon Riwu Kaho : Kepsek Yang Langgar Prokes Covid-19 Harus di Sanksi

SIMAK Jadwal Puasa Rajab 1442 Hijriyah Lengkap Panduan Mengerjakan & Keutamannya

Wakil Gubernur, Josef A. Nae Soi : NTT Akan Dapat 2 PCR Mobile dari Kementerian Kesehatan

Keselamatan Siswa Yang Utama, Disdikbud NTT Tegaskan Tidak Boleh Ada Klaster Baru di Kelas

Anggota DPRD Kabupaten Sikka yang berkesempatan mengunjungi Flores Timur berjumlah 7 Orang yaitu Alfridus Melanus Aeng,SH, Yosef Nong Sony,S.Pi, Benediktus Lukas Raja,SE, Alfonsus Ambrosius, Fabianus Toa, Antonius Hendrikus Rebu dan Baharudin,SE.(Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Aris Ninu)

Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved