MAKIN PANAS! Ruhut Sitompul Beri Peringatan Keras Ini ke AHY, Sebut Putra SBY Begini, Apa?

Pengamat : ada eksploitasi

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, menaggapi isu kudeta Partai Demokrat yang dilakukan orang dalam lingkaran Istana.

Tudingan ini diungkapkan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dalam konferensi pers di Taman Politik DPP Demokrat, Senin (1/2/2021).

AHY menyebut, orang yang terlibat dalam gerakan itu terdiri dari kader yang saat ini masih aktif di partai, mantan kader, dan non-kader.

Sedangkan seorang yang non-kader partai disebutnya sebagai pejabat tinggi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Burhanuddin Muhtadi menjelaskan nama-nama tokoh internal partai yang ingin mengkudeta merupakan nama-nama lama yang sudah lama menempatkan diri sebagai oposional Partai Demokrat.

"Pertama dari sisi aktor internal Partai Demokrat yang muncul dimedia entah itu Bung Jhoni Allen, Max Sopacua atau Marzuki Alie, itu bukan aktor lama yang selama ini menampilkan sikap oposional partai Demokrat."

• Gara-Gara Ini Pelajar di Reo Hingga Tenggelam di Sungai Wae Pesi

• Ustadz Dasad Latif Sebut Biarawati Berkerudung, Singgung Manusia Penista hingga Koruptor Dana Bansos

• SOAL JAWABAN TVRI Kamis 4 Februari 2021 Kls 6 SD: Sebutkan 7 Keajaiban Dunia Terletak di Negara Mana

"Mungkin ini bagian dari riak terakhir kongres Partai Demokrat yang terlalu terburu-buru," ujarnya dilansir YouTube Kompas TV, Selasa (2/2/2021).

Menurutnya, munculnya nama Moeldoko perlu dipertanyakan karena ia merupakan pejabat Istana.

Ia mengungkapkan jika ada upaya untuk mengkekspoitasi isu ini karena Partai Demokrat berada di luar pemerintahan.

"Tetapi munculnya nama Moeldoko itu jelas secara politik probematik dan Partai Demokrat mempunyai hak untuk mengklarifikasi ke Jokowi."

"Nah pertanyaannya adalah kenapa klarifikasinya dilakukan secara terbuka dan ada kesan mengeksploitasi. Meskipun tidak salah, tapi itu hak Partai Demokrat untuk mem-blow up isu ini," imbuhnya.

Burhanuddin mengatakan apa yang dilakukan Moeldoko merupakan kesalahan karena ia masih menjabat sebagai Kepala Staf Presiden.

"Karena terlepas dari logis atau tidaknya dan itu diakui oleh Moeldoko ada pertemuan Moeldoko dengan elemen Partai Demokrat. Mungkin secara politik itu incorrect kepala KSP terlibat urusan partai lain apalagi oposisi," ungkapnya.

Menurutnya, isu ini diekspoitasi karena Partai Demokrat bisa mendapatkan suara dari pemilih Gerindra yang kini bergabung ke pemerintahan.