Wakil Walikota Kupang Susun Konsep Baru, Padukan Operasi Prokasih dan Isolasi Mandiri

POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Usai sembuh dari Covid-19, Wakil Walikota Kupang, Hermanus Man langsung mengadakan pertemuan dengan berbagai pimpinan daerah terkait untuk menyusun strategi baru. Kali ini dirinya mempunyai konsep untuk memadukan operasi prokasih dan isolasi mandiri.

Herman di aula Rumah Jabatan Wakil Wali Kota Kupang, Selasa (2/1), menyampaikan isolasi mandiri yang tengah dijalankaoleh setiap puskesmas di kota Kupang sudah berjalan dengan baik.

Menurutnya, konsep ini sudah bagus karena hampir setiap hari dirinya ditelepon oleh pihak puskesmas.

Baca juga: Polda NTT Dapat Bantuan Ribuan Hydro Oxy Mouth Freshener Spray

"Jadi isolasi mandiri konsepnya sudah baik. Salah satu kelemahan yang kurang, bagaimana memadukan gugus tugas kelurahan dengan isolasi mandiri. Bila puskesmas dibawah koordinasi Dinas Kesehatan, sedangkan gugus tugas di keluraha. Untuk itu camat berperan di sini. Wali Kota dan perangkatnya tinggal mengawasi, tapi terpaksa kita harus turun tangan sendiri karena ada mekanisme yang belum mantap," tuturnya.

Dikatakannya, di Puskesmas by name, by adress dan nomor hp, dengan konsep maping per kelurahan. 3M oleh gugus tugas, 3T oleh puskesmas pada otg dan kontak.

Baca juga: 8 Titik Jalan Provinsi Jalur Pantura Ende Rusak Parah

"Kalau sistem ini jalan virus tidak akan kemana mana. Paling penting minum vitamin-vitamin dengan dosis sampai 500 mg per orang per hari. Vitamin c biasa, vitamin D harus tinggi, karena sudah beberapa hari tidak ada matahari. Kemudian minum air, dengan ukuran 30 ml per kilogram, kali dengan berat badan. Karena virus obat keluar melalui air seni. Minum air hangat, konsep ini yang akan kita buat," tuturnya.

Ia mengatakan kota ini darurat. Untuk itu ada dua hal yang menjadi penentunya, yaitu kematian penyakit dan tingginya kasus. Dasar inilah Diinkes mengusul ke Wali Kota agar ditetapkan status darurat, sehingga uang bisa dipakai.

"Dalam ketentuan tidak ada biaya operasional untuk gugus tugas kelurahan, tapi kita konsepkan agar ada," ujarnya.

Lanjutnya, tiap kelurahan atau RT/RW juga dilakukan pembatasan sosial berskala kecil, bila tingkat kematian tiap hari terjadu di wilayah tersebut dan ada penambahan kasus. Kemudian 50 persen penduduk di RT tersebut kontak pada penderita.

Kata Herman maka akan diberlakukan PSBK jam malam dan siskamling.

Selanjutnya, mulai tanggal 8 dan 9 Februari, tim yang melakukan operasi langsung mengantongi surat peringatan. Jadi warung, toko, swalayan yang masih melanggar PPKM langsung membawa surat peringatan pertama. Bila tidak diindahkan diteruskan dengan peringatan kedua peringatan I, II, masih juga maka akan ditutup, bukan lagi sementara tapi untuk selamanya.

"Saya tidak ada wewenang menutup bank, toko tapu karena hukum tertinggi adalah kepentingan publik, meski aturan tidak ada tapi demi kepentingan umum kepala daerah berhak. Apa yang dibuat demi kepentingan publik. Bagaimana konsep ini berjalan maka butuh sumber daya. Ini yang akan kita bicarakan," ujarnya. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Yeni Rachmawati)