Berita Nasional Terkini
HEBOH Kader Gerindra Diserang Warganet Seusai Minta Anies Baswedan Mundur, Ali Lubis Balas Menohok
Pasca meminta pengunduran diri Anies Baswedan, Ali Lubis ternyata mendapat teguran dari Partai Gerindra.
Dilansir TribunWow.com, permintaan itu disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Jakarta Timur Ali Lubis.
Untuk diketahui, Gerindra merupakan satu dari dua partai pendukung Anies Baswedan saat mengajukan diri sebagai Gubernur Jakarta.
Dalam pernyataannya, Ali Lubis menyoroti ucapan Anies terkait penanganan Covid-19 di DKI Jakarta yang semakin sulit.
"Kalau memang terkesan sudah tidak sanggup, lebih baik mundur saja, Pak Anies, dari jabatannya selaku gubernur," ucap Ali Lubis, seperti yang ditayangkan Kompas TV, Senin (25/1/2021).
Ia menyinggung sikap Anies Baswedan saat awal mula pandemi melanda ibu kota.
Saat itu Anies terkesan percaya diri tentang penanganan Covid-19.
"Karena apa? Selama ini yang kita ketahui Pak Anies ini tampil gagah perkasa dan hebat ketika berbicara di hadapan media massa terkait penanganan Covid-19 di DKI," kata Ali Lubis.
Membandingkan dengan sikapnya dulu, Ali Lubis mempertanyakan Anies yang tiba-tiba meminta penanganan Covid-19 diambil alih pemerintah pusat.
Menurut Ali, sikap Anies terkesan mengeluhkan tanggung jawabnya sebagai gubernur.
"Nah, kok sekarang tiba-tiba mengeluh? Bahkan melempar wacana agar pemerintah pusat mengambil alih," komentar Ali.
"Sebagaimana kita ketahui, banyaknya aturan yang dibuat Pak Anies itu, contohnya pergub, keputusan gubernur, bahkan ada peraturan daerah, bos. Bahkan di dalam aturan itu semua baik di pergub atau di perda itu ada sanksi," tambah dia.
Dikutip dari Kompas.com, sebelumnya Anies Baswedan meminta pemerintah pusat mengambil alih koordinasi penanganan Covid-19 di wilayah Jabodetabek.
Hal itu ia sampaikan melalui Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria.
"Pak Gubernur berkoordinasi dengan pemerintah pusat, berharap nanti pemerintah pusat bisa mengambil alih, memimpin," ucap Riza Patria, Selasa (19/1/2021).
Pasalnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merasa terbebani dengan pasien dari luar ibu kota.