Sorot Dugaan Rasis Relawan Pro Jokowi-Maruf Amin ke Natalius Pigai, Refly Harun: Sudah di Luar Batas

Karena menurutnya, kedudukan dari relawan tidak masuk sebagai struktur resmi pemerintahan.

"Dan juga aneh kalau memang masih ada relawan-relawan seperti itu, karena kalau misalnya adalah mensukseskan program pemerintahan maka harus dilakukan oleh struktur resmi pemerintahan," kata Refly Harun.

"Kementerian maupun lembaga, kemudian gubernur, bupati/wali kota dan instansi di daerah yang memang memiliki legitimasi dan kewenangan untuk melakukan itu," imbuhnya.

Sementara itu terkait persoalannya yang justru menyerang dan bahkan diduga melakukan rasisme terhadap Natalius Pigai, menurut Refly Harun sudah di luar batas.

Dirinya menambahkan, terlebih yang dipersoalkan atau diperdebatkan adalah terkait vaksin Covid-19 yang sebenarnya merupakan hak bukan kewajiban.

"Katakanlah alasan dari Ambroncius karena dia merasa marah Natalius Pigai menolak vaksin Sinovac, lah apa urusannya dengan yang bersangkutan," ungkapnya.

"Bukankah vaksinasi itu adalah sebuah program pemerintah, kalau masyarakat merasa was-was yang bisa saja memberikan kritik."

"Masayarat yang tidak mendukung itu, itu urusan negara untuk mempersuasinya.

Jadi tidak boleh bentrok horisontal," jelasnya menutup.

Klarifikasi Ambroncius Nababan

Ketua Relawan Pro Jokowi-Maruf Amin (Pro Jamin), Ambroncius Nababan berurusan dengan pihak kepolisian Bareskrim Polri atas dugaan ujaran rasisme, Senin (25/1/2021).

Dugaan rasisme tersebut ditujukkan kepada mantan Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai.

Melalui akun Facebooknya, Ambroncius Nababan mengunggah foto dengan menyandingkan Natalius Pigai dengan foto gorila.

Kemudian dalam keterangannya dituliskan bahwa vaksin Sinovac dibuat untuk manusia bukan untuk gorila.

Ambroncius mengaku bahwa unggahannya tresebut bukan bermaksud menghina masyarakat Papua secara umum.