Presiden Amerika Serikat
Keputusan Presiden Amerika Serikat Joe Biden Soal Kebijakan Luar Negeri, Stop Dukung Arab Saudi?
Tegas Keputusan Presiden AS Joe Biden Soal Kebijakan Luar Negeri, Stop Dukung Arab Saudi?
Tegas Keputusan Presiden AS Joe Biden Soal Kebijakan Luar Negeri, Stop Dukung Arab Saudi?
POS-KUPANG.COM-- Tegas Keputusan Presiden AS Joe Biden Soal Kebijakan Luar Negeri, Stop Dukung Arab Saudi?
Pelantikan Presiden baru Amerika Serikat (AS), sepertinya memicu gelombang optimisme.
Terbukti dengan melonjaknya indeks di bursa saham Amerika Serikat, Wall Street.
Keberadaan presiden baru seperti Joe Biden dianggap akan membuat situasi negeri paman Sam lebih stabil dan juga akan berdampak baik untuk dunia internasional.
AS dipandang akan menjadi negara yang berjalan lebih baik, setidaknya dibanding era kepemimpinan Donald Trump.
Salah satu kebijakan Joe Biden adalah mencabut "muslim travel ban" atau larangan bagi warga dari negara-negara muslim yang mayoritas berasal dari Timur Tengah.
Tak hanya itu, kebijakan eksekutif lain dari Biden yakni akan mengakomodir banyak imigran di negara tersebut untuk bisa memperoleh kewarganegaraan Amerika Serikat.
Namun, di era Biden akan ada babak baru terkait kebijakan Amerika Serikat untuk urusan Timur Tengah.
Pemerintahan Presiden AS terpilih Joe Biden akan segera menyetop dukungan terhadap negara Arab Saudi yang selama ini menyerang milisi Houthi di Yaman.
AS juga akan meninjau kembali penetapan gerakan Houthi sebagai kelompok teroris.
Baca: Resmi Dilantik, Joe Biden Jadi Presiden Tertua dalam Sejarah AS, Masalah Kesehatan Jadi Sorotan
Menurut pemberitaan AFP, potret kebijakan luar negeri tersebut diutarakan oleh Antony Blinken yang disebut sebagai calon Menteri Luar Negeri AS yang ditunjuk Biden.
Blinken mengatakan, dia akan segera meninjau penetapan yang diinisiasi oleh pemerintahan Donald Trump tersebut karena adanya kehawatiran bakal memperburuk krisis kemanusiaan di Yaman.
Tentara milisi Houthi bersorak dan meneriakkan slogan saat berkumpul di ibu kota Sanaa. (AFP)
Dia menyebut, rencana yang diinisiasi Trump tersebut justru semakin mempersulit upaya pembicaraan damai dengan Houthi, kelompok pemberontok di Yaman.