DISOMASI PTPN VIII, Begini Suasana Ponpes Markaz Syariah, Ketua FPI Habib Rizieq Shihab Ajarkan Ini!

Terkait sengketa itu, menurut Ichwan, PTPN VIII diharapkan hendak berdialog.

"Kita membuka peluang untuk musyawarah mufakat, berdialog dengan pihak PTPN VIII," katanya.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud Md menyebut sengketa PTPN VIII dengan Pondok Pesantren Alam Agrokultural Markaz Syariah FPI di Megamendung harus segera diselesaikan.

Jika status hukumnya sudah jelas dan terbukti merupakan lahan milik negara, kata Mahfud, maka bisa diusulkan menjadi pondok pesantren bersama.

"Masalah hukumnya harus diselesaikan dulu, apakah tanah milik negara atau bukan. Selesaikan dulu hukum kepemilikannya dengan Kementerian ATR dan BUMN. Jika sudah jelas negara sebagai pemilik maka kita bisa usul untuk dijadikan ponpes bersama," tutur Mahfud.

Kuasa hukum Rizieq Shihab, Aziz Yanuar menyatakan kegiatan di Markaz Syariah tetap berjalan normal.

Dan tidak terkait dengan FPI yang disebut pemerintah organisasi terlarang.

"Lahan Markaz Syariah itu area pesantren bukan area Front Pembela Islam dan bukan milik Front Pembela Islam," ujar Aziz.

Aziz mengatakan kegiatan di Markaz Syariah tetap dijalankan pada santri yang menempuh pendidikan di sana.

Mereka tetap memperoleh haknya mendapat pendidikan.

"Kegiatan tetap berjalan sebagaimana mestinya," tutur Aziz.

* Apresiasi Somasi PTPN VIII, TB Hasanuddin Ungkap Lahan Megamendung Tak Hanya Didiamii FPI

PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII yang melayangkan surat somasi kepada Pondok Pesantren Markaz Syariah Agrokultural milik FPI di Megamendung, Bogor, Jawa Barat.

Surat somasi yang dilayangkan PTPN VIII itu berisi protes agar FPI segera mengosongkan lahan yang ditempati selama ini.

Namun, surat somasi dari PTPN VIII itu mendapat respon yang tak kalah sengitnya dari salah satu anggota DPR RI, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin.