Jacki Uly Serap Aspirasi tentang UU Pilkada

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Anggota DPR RI, Inspektur Jenderal Polisi Purn Drs. Y. Jacki Uly, M.H, melakukan kunjungan kerja ke Redaksi Harian Pagi Pos Kupang, Selasa (22/12/2020) siang.

Anggota Komisi II yang membidangi Pemerintahan, Pemilu dan Pertahanan ini ingin menyerap aspirasi tentang pembahasan rancangan Undang- undang (UU) Pilkada yang akan dibahas awal Januari 2021 mendatang.

Kedatangan mantan Kapolda NTT dan Kapolda Sulawesi Utara, ini diterima oleh Pemimpin Redaksi, Hasyim Ashari; General Manager (GM) PT Timor Media Grafika, Ernawaty Madjaga; Manajer Liputan, Fery Jahang dan dua orang redaktur, yakni Agus Sape dan Paul Burin.

Baca juga: Kata Sekda Manggarai Tentang Kerja Sama Bank NTT dan Perumda Air Minum Tirta Komodo

Sedangkan Jacki Uly didampingi Anggota DPRD NTT, Drs. Julius Uly, Veki Lerik dan staf ahli Yoan Niron dan Wili Making. Jacki mengatakan, kunjungan kerja ke NTT termasuk ke Redaksi Pos Kupang ingin mendengar masukan dari pihak media agar menjadi bahan pertimbangan saat pembahasan UU itu.

Penerapan UU Pilkada itu kata Jacki, bisa saja dipercepat atau diperlambat dengan berbagai pertimbangan. Bisa jadi kata dia, Pilkada dipercepat 2023 atau 2024 nanti. Semua tergantung pembahasan nanti.

Baca juga: Menjelang Natal, Kapolres Belu Temui Tokoh Agama

Fenomena kekalahan sejumlah incumbent bupati di NTT pada Pilkada 9 Desember 2020 dinilai Jacki sebagai bahan refleksi bagi para kepala daerah. Kekalahan itu bukan semata karena keteledoran para calon atau faktor-faktor lain, namun dipengaruhi juga oleh sikap masyarakat yang semakin kritis.

Jacki pengganti antarwaktu Kristiana Muki karena menjadi calon Bupati Timor Tengah Utara (TTU) itu mengatakan, kekuatan media sosial (Medsos) dalam Pilkada kemarin, sangat dominan. Calon yang menang rata-rata mengolah Medsos secara profesional. Seakan kini menjadi eranya Medsos.

Tetapi, kekalahan para incumbent itu bukan saja terjadi di NTT, tetapi di seluruh Indonesia. Kondisi ini sebagai indikator bahwa masyarakat menuntut lebih dari seorang calon bupati/walikota dan gubernur. Politik Pilkada juga dinilai sangat transaksional.

Kata dia, kekalahan incumbent itu menjadi bahan refleksi yang bagi para calon mendatang untuk membenahi diri baik dalam program kerja, kedekatan dan sikap-sikap yang lain.

Pemimpin Redaksi, Hasyim Ashari juga memberi masukan tentang posisi media di saat Pilkada. Pertama, begitu kuatnya Medsos pada musim Pilkada kemarin, menjadikan masyarakat cenderung memercayainya meski banyak berita hoax.  Media mainstream seakan tak dipercaya lagi.

Kedua, pada masa lampau media mendapat "kue" iklan yang lumayan besar ketika semua calon diberi porsi untuk melakukan kerja sama dengan media. Namun, saat ini ketika kampanye visi dan misi dihandel langsung oleh KPU, otomatis pendapatan dari media massa turun drastis.

Ada sisi positif dari kebijakan ini, yakni calon bupati/walikota/gubernur dengan ongkos politik kecil dapat terbantu. "Bukan berarti media tak mendapat apa-apa. Namun, pendapatan menjadi menurun," kata Hasyim, lelaki asal Bekasi ini.

Hal senada disampaikan Fery Jahang. Feri menyoroti temuan Bawaslu NTT yang menyebutkan bahwa angka partisipasi politik memang tinggi pada Pilkada 9 Desember 2020. Namun, kata dia, terjadi mobilisasi massa.

"Bawaslu NTT menemukan bahwa terjadi mobilisasi massa, misalnya mahasiswa dari Kupang menuju ke Malaka dan Belu menggunakan mobil rental. Mereka mencoblos menggunakan kartu tanda penduduk (KTP) di atas pukul 12.00 Wita. Selain temuan pencoblosan menggunakan KTP lama yang dari sisi aturan tidak dibolehkan," katanya. (pol)