Gerindra Tak Pernah Bahas Pengganti Jabatan Menteri KKP, Sufmi Dasco: Itu Hak Prerogatif Presiden

"Di internal Gerindra tidak ada pembahasan mengenai siapa yang akan menggantikan Menteri Kelautan dan Perikanan," kata Sufmi Dasco Kamis (17/12/2020)

Editor: Frans Krowin
(KOMPAS.com/TSARINA MAHARANI )
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad di DPR, Senayan, Jakarta, Senin (10/2/2020). 

Gerindra Tak Pernah Bahas Pengganti Jabatan Menteri KKP, Sufmi Dasco: Itu Hak Prerogatif Presiden

POS-KUPANG.COM - Gerindra akhirnya angkat suara perihal jabatan sepeninggal Edhy Prabowo, eks Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) karena tersangkut korupsi.

Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan, partainya tidak mengusulkan nama pengganti Edhy Prabowo.

Partai Gerindra, kata Dasco, tidak pernah membahas pengganti Edhy Prabowo.

"Di internal Gerindra tidak ada pembahasan mengenai siapa yang akan menggantikan Menteri Kelautan dan Perikanan," kata Dasco saat dikonfirmasi, Kamis (17/12/2020).

Lebih lanjut, Dasco mengatakan hak prerogatif Presiden Jokowi untuk menentukan siapa yang bakal mengisi kursi Menteri Kelautan dan Perikanan.

"Hal itu diserahkan kepada presiden," ujarnya.

Tak etis

Mantan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono menilai tidak etis bila Partai Gerindra mengajukan pengganti Edhy Prabowo di Kabinet Indonesia Maju (KIM) Pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hal ini disampaikan Arief Poyuono kepada Tribunnews.com, Selasa (15/12/2020).

"Perlu dicatat, menurut saya sudah tidak etis lagi kalau Gerindra atau Prabowo (Subianto) mengajukan nama pengganti Edhy Prabowo di kabinet," ucap Arief Poyuono.

Untuk pengganti Edhy Prabowo di posisi Menteri Kelautan dan Perikanan, lanjut dia, baiknya diserahkan saja kepada Presiden Jokowi.

Arief Poyuono meyakini bahwa Jokowi justru lebih jeli dalam menempatkan seseorang untuk membantunya di Pemerintahan.

"Jokowi perlu pembantu yang mau bekerja profesional dan mau pasang badan untuk beliau dan tidak dua kaki," pungkas dia.

Isu Presiden Jokowi segera merombak susunan Kabinet Indonesia Maju menguat setelah ditangkapnya Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dan Menteri Sosial Juliari Batu Bara oleh KPK.

Namun perombakan kabinet yang meliputi pengisian jabatan kosong, penggantian dan pergeseran posisi sampai saat ini belum dikonfirmasi oleh Pemerintah.

Kabarnya ada sejumlah nama politikus Partai Gerindra digadang-gadang akan menggantikan posisi Edhy Prabowo yang ditangkap KPK.

Nama-nama politikus Partai Gerindra tersebut di antaranya Fadli Zon, Sandiaga Uno, hingga Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco.

Sebelumnya, hanya dua nama politikus Partai Gerindra, Sandiaga Uno dan Fadli Zon memang santer disebut bakal menggantikan posisi Edhy Prabowo sebagai Menteri KKP.

Pengamat politik Universitas Paramadina Djayadi Hanan, menilai Presiden Jokowi akan lebih memilih politikus Gerindra Sandiaga Uno, ketimbang Fadli Zon.

"Dugaan saya Menteri KKP masih akan dijadikan jatah Gerindra. Jadi siapa yang diajukan Gerindra yang akan jadi pertimbangan. Bila yang diajukan Fadli Zon dan Sandi, dugaan saya peluangnya lebih besar Sandi,” kata Djayadi, Rabu (2/12/2020) lalu.

Pria yang juga Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia ini mengatakan, posisi Sandi yang pernah menjadi calon Wakil Presiden dan pengalamannya sebagai pengusaha menjadi salah satu alasan kuatnya.

Pegalaman Sandi sebagai pengusaha, menurut dia, bisa akan lebih diperlukan Jokowi untuk membantu memulihkan ekonomi dari bidang kelautan dan perikanan serta maritim secara umum.

Namun, kalau hanya satu nama yang diajukan Gerindra, yakni Fadli Zon, lanjut dia, sepanjang tidak ada keberatan serius dari Jokowi, maka peluangnya besar.

“Kalau hanya satu nama yang diajukan Gerindra, yakni Fadli Zon, sepanjang tidak ada keberatan serius dari Jokowi, maka peluangnya besar,” jelasnya.

Paling tidak kata dia, masuknya Fadli Zon ke dalam kabinet, akan mengurangi suara kritis terhadap pemerintahan Jokowi-Maruf Amin di sisa pemerintahan hingga 2024 mendatang.

“Secara politik, kalau Fadli Zon yang jadi diajukan oleh Gerindra, saya kira Jokowi tidak keberatan karena itu akan mengurangi suara kritis terhadap pemerintahan,” jelas Djayadi Hanan.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjawab soal isu akan adanya reshuffle atau perombakan kabinet. Isu reshuffle terus berkembang sejak Jokowi meluapkan kemarahannya kepada para menteri, pada Juni 2020 lalu.

"Bisa saja, bisa saja minggu depan, bisa saja bulan depan, bisa saja tahun depan," tegasnya dalam acara Rosi 'KompasTV', Senin (16/11/2020) lalu.

(*)

Artikel ini telah tayang di tribunpontianak.co.id dengan judul Gerindra Angkat Suara Jabatan Menteri KKP, Eks Waketum Sebut Tak Etis Ajukan Pengganti Edhy Prabowo, https://pontianak.tribunnews.com/2020/12/17/gerindra-angkat-suara-jabatan-menteri-kkp-eks-waketum-sebut-tak-etis-ajukan-pengganti-edhy-prabowo?page=all

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved