Warganya Kelaparan, Terungkap Ada Praktik Korupsi Oknum Pejabat di Timor Leste, Segini Nilainya

POS-KUPANG.COM -  Warganya Kelaparan, Terungkap Ada Praktik Korupsi Oknum Pejabat di Timor Leste, Segini Nilainya

Tahun 2014, Xanana Gusmao pernah menyatakan diri untuk pensiun sebagai pejabat Timor Leste sekaligus dunia politik.

Hal itu dianggap mengancam gejolak politik di Timor Leste pada saat itu.

Baca juga: LOGIN eform bri.co.id//bpum, BLT UMKM Rp 2,4 Juta di Bulan Desember via BRI Sudah Cair

Baca juga: KPU Malaka Dahulukan 11 Kecamatan Distribusi Logistik Pilkada

Baca juga: Klaim Kode Redeem FF Garena Reward Minggu 6 Desember 2020 Sebelum Lewat, Ada Hadiah Dari Moonton

Pasalnya, Xanana Gusmao adalah orang yang dianggap sangat vokal dalam menyuarakan kemerdekaan Timor Leste, dan juga dianggap pendiri Timor Leste.

Tahun 2012, Gusmao membentuk pemerintahan terbesar di Asia Pasifik dengan kabinet terdiri dari 55 anggota, di negara berpenduduk 1 juta.

Tak heran hal itu menyebabkan birokrasi negara tersebut kacau balau.

Bahkan Xanan Gusmao sendiri mengatakan, sebagian besar kementriannya hanya mampu mengunakan 30 persen dari anggaran tahunan mereka yang dialokasikan untuk kementerian.

Sementara pegawai negeri tidak digaji selama berbulan-bulan, dan ratusan penasihat internasional bekerja tanpa bayaran dalam setahun.

Sementara itu menukil Asia Sentinel, negara tersebut dianggap sebagai negara dengan paket gaji dan pensiunan paling jor-joran bagi politisinya.

Para pejabat khusus di negara tersebut seperti, menteri wakil menteri, anggota parlemen, hakim, dan pejabat senior lainnya berhak mendapatkan pensiunan seumur hidup.

Baca juga: LOGIN eform bri.co.id//bpum, BLT UMKM Rp 2,4 Juta di Bulan Desember via BRI Sudah Cair

Baca juga: KPU Malaka Dahulukan 11 Kecamatan Distribusi Logistik Pilkada

Baca juga: UPDATE! Kode Reedem FF Besok Senin 7 Desember 2020, Klaim Via https://reward.ff.garena.com/id

Jumlahnya bervariasi mulai dari 2.500 dollar AS hingga 4.000 dollar AS (Rp35-56 juta), setelah menyelesaikan jabatannya lima tahun.

Namun tidak dijelaskan apakah jumlah tersebut diberikan per bulan, atau per tahun.

Sementara itu, pendapatan per modalnya adalah sekitar 3.335 dollar AS atau sekitar Rp47 juta.

Baik pemerintah maupun oposisi negara tersebut, tidak tertarik untuk mengubah undang-undang yang dianggap menguntungkan pejabat itu.

Malahan, mereka juga memfasilitasi pejabat dengan rumah mewah, mobil mewah, paket perjalanan ke luar negeri.