Pakar Konflik Nilai Benny Wenda Tak Layak Wakili Papua, Ini Alasannya

POS KUPANG.COM-- Benny Wenda dinilai tidak layak mewakili Papua. 

Benny Wenda diketahui sudah mengeluarkan deklarasi pemerintahan sementara.

Ya, pentolan ULMWP, Benny Wenda yang telah mendeklarasikan pemerintahan sementara untuk kemerdekaan Papua termasuk papua barat.

Pakar resolusi konflik Universitas Parahyangan, Bandung, I Nyoman Sudira, mempertanyakan kontribusi tokoh-tokoh separatis Papua terhadap masyarakat di wilayah tersebut.

I Nyoman menilai, selama ini kontribusi Benny Wenda tak terlihat bagi Papua.

Ia juga mempertanyakan rekam jejak Benny Wenda di Papua.

Baca juga: Mahfud MD sebut Benny Wenda Dirikan Negara Ilusi, Fadli Zon Geram: Jangan Anggap Enteng!

"Gini saja, selama ini apa sih catatan yang sudah dilakukan Beni Wenda terhadap Papua yang merasa dia wakili? Di dalam teori resolusi konflik seorang mungkin bisa menjadi first maker. Kalau kelompok ini masih jauh. Masih banyak tahapan yang harus ditempuh," kata I Nyoman dalam sebuah Webinar yang diselenggarakan Pusat Studi Kemanusiaan dan Pembangunan (PSKP) dengan tajuk “Pendekatan Kemanusiaan dan Keamanan Bagi Papua”, Kamis (3/12/2020).

I Nyoman juga mempertanyakan kepentingan Benny Wenda dan para tokoh separatis lainnya di Papua. Termasuk, bentuk pemerintahan yang ingin dibangun oleh mereka.

"Saya masih mempelajari kelompok-kelompok yang ingin merdeka. Kalau merdeka mau mendirikan negara apa, mau membentuk pemerintah seperti apa, mau bagaimana struktur organisasinya. Jelas enggak ini. Itu menjadi persoalan juga," ujarnya.

Dia menyebut, ada banyak kelompok separatis di Papua, termasuk di ULMWP sendiri.

"Bicara mengenai Benny Wenda, kita bicara ULMWP. Jangan salah, tokoh ULMWP itu ada empat bisa disebut tiga tokoh besarnya. Ada Benny Wenda di London, Octavianus Mote di New York, ada Rex Rumakiek yang di Austalia," sebutnya.

ULMWP, kata dia, jalur perjuangannya bukan lokal atau nasional. Melainkan dari jalur internasional.

"Dia enggak berjuang lagi dengan pemerintah Indonesia. Perjuangan mereka adalah dari sisi apa yang dilakukan selama ini mencari dukungan internasional, paling tidak memberikan support terhadap perjuangan mereka untuk memisahkan diri dari Indonesia," ujar I Nyoman.

"Isu yang digembor-gemborkan di luar negeri adalah HAM, enggak ada yang lain. Karena hanya HAM yang bisa menjadi jembatan kekuatan internasional bisa masuk," lanjutnya.

Senada dengan I Nyoman, mantan Kepala BAIS, Laksda TNI (Purn) Soleman B. Ponto, menilai, deklarasi yang dilakukan Benny Wenda hanya kepentingan kelompoknya saja. Hal itu, menurutnya, terlihat dari banyaknya kelompok di Papua yang menentang deklarasi tersebut.

"Saya lihat bahwa ada kelompok-kelompok yang menolak deklarasi Benny Wenda. Berarti mereka merasa tidak diwakili. Dari situ kita bisa nyatakan bahwa itu hanya kepentingan golongan saja, tidak untuk kepentingan semua," katanya.

Dia mengungkapkan, Benny Wenda juga saat ini juga sudah menjadi warga negara Inggris. Sehingga, sangat tidak masuk akal bila dia mengklaim mewakili masyarakat Papua.

"Bagaimana warga negara Inggris kok mewakili Papua, itu enggak masuk akal. Yang ketiga, untuk negara yang mendukung, dalam resolusi PBB melarang negara manapun untuk mendukung suatu gerakan yang dapat memisahkan diri dari negara yang sudah punya pemerintahan. Jadi tidak mungkin ada suatu negara yang mendukung kelompok-kelompok dari suatu negara yang sudah berpemerintahan," tegasnya.

Sementara itu, Manager Departemen Politik dan Pemerintahan PSKP, Eveline Cabuy, mengatakan, pemerintah meningkatkan pendidikan di wilayah pedalaman. Selain itu, kata dia, pemerintah juga masih belum memerhatikan permasalahan HAM yang ada di Papua.

"Di mana juga banyak masyarakat Papua yang masih belum merasa aman berada di tanah airnya sendiri. Salah satunya rasa aman. Kemanusiaan yang adil dan beradab ini belum terasa di Papua. Pemerintah belum bisa menangani kasus HAM yang ada di Papua. Rasa aman ini bukan hanya tentang kemanan suatu daerah tetapi juga rasa keamanan bagi setiap individu di Papua," ujarnya.

Pemerintah, kata dia, juga perlu memberikan kepercayaan kepada anak-anak Papua dalam mengekspos kreatifitasnya. Termasuk memberikan ruang untuk anak-anak Papua membuktikan dirinya.

"Provinsi Papua memiliki 7 wilayah adat, setiap wilayah adat memiliki antropologi yang berbeda-beda," ujar dia.

"Pendekatan budaya dengan membuka ruang dialog juga membuka daerah otonomi baru dengan melihat karakteristik suatu daerah," tandasnya.

Artikel ini telah tayang di Wartakotalive dengan judul Pakar Konflik Nilai Benny Wenda Tak Layak Wakili Papua, Ini Alasannya, https://wartakota.tribunnews.com/2020/12/03/pakar-konflik-nilai-benny-wenda-tak-layak-wakili-papua-ini-alasannya?page=all.

Editor: Theo Yonathan Simon Laturiuw