Bulog Ruteng Tidak Terlibat Dalam Pengadaan Beras Untuk Bantuan Korban PHK di Borong dan Rana Mese

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Robert Ropo

POS-KUPANG.COM | BORONG---Terkait dengan bantuan beras Jaring Pengaman Sosial (JPS) untuk korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dampak Covid-19 dari Pemerintah Provinsi NTT melalui Dinas Sosial Provinsi NTT yang ditemukan tidak berkualitas di Kecamatan Borong dan Rana Mese, Kabupaten Manggarai Timur itu, Bulog Ruteng tidak terlibat di dalamnya.

Bahakan pihak Perum Bulog Kantor Cabang Ruteng juga tidak mengenal Penyalurnya dan tidak pernah berhubungan dengan perusahan penyalur itu.

"Terkait bantuan JPS untuk korban PHK dampak Covid-19 yang merupakan bantuan dari Provinsi NTT ini, memang dalam hal ini Bulog tidak terlibat di dalamnya. Baik itu dalam penyediaan barang (beras, red) termasuk tim juga tidak termasuk di dalamnya, bahakan kami juga tidak kenal dengan penyalur, kami pun sampai saat ini kami tidak pernah berhubungan,"tegas Kepala Perum Bulog Kantor Cabang Ruteng, I Putu Suantara kepada POS-KUPANG.COM, Kamis (3/11/2020) siang.

Putu juga menegaskan, terkait karung Bulog yang ditemukan di salah satu lokasi penggilingan padi di Kampung Kaca, Sita itu, mungkin karungnya saja dipakai karena memang karung Bulog banyak beredar dan kualitas karung juga sangat baik, tetapi berasnya bukan dari Bulog.

Direktur Operasional PT Flobamor, Budi Karsidin, kepada wartawan, Rabu (2/11/2020), mengakui beras bantuan jaring pengaman sosial (JPS) untuk korban pemutusan hubungan kerja (PHK) dampak Covid-19 di kabupaten Manggarai Timur (Matim), kualitasnya kurang bagus. Maka, sebagai distributor, PT Flobamor siap tarik kembali beras tersebut dan akan menggantikan dengan beras dengan kualitas layak dikomsumsi.

Budi mengaku, ia juga sudah memeriksa beras bantuan itu di Kecamatan Borong dan Rana Mese dan benar kualitasnya sedikit tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Karena itu pihaknya siap menggantikan dengan beras baru dan tentu berkualitas.

"Saya sudah periksa berasnya di kecamatan Rana Mese dan Borong. Ternyata benar kualitasnya sedikit tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Kami siap ganti dengan beras baru dan berkualitas,"ungkap Budi.

Budi juga memastikan akan secepatnya pihaknya menggantikan beras itu dengan beras yang layak dikonsumsi alias berkualitas. 

Budi juga mengatakan, untuk kabupaten Matim, jatah beras bantuan bagi korban PHK totalnya sebanyak 72 ton.

Untuk di Kabupaten Matim, jelas Budi, dari sembilan wilayah kecamatan di kabupaten Matim, pihaknya baru mendroping beras ke dua kecamatan, yakni kecamatan Borong dan Rana Mese. Sementara kecamatan lain, belum sama sekali didroping, hal ini dikarenakan ditemukan kondisi beras sedikit kurang bagus, sehingga pendropingan ke kecamatan lain ditahan dan dipastikan akan didroping dengan kualitas beras yang baik.

"Bagi kecamatan lain, kami tahan untuk lanjut pendropingan. Kami pastikan beras yang didroping untuk tahap ke-3 ini, harus berkualitas bagus seperti tahap satu dan dua. Kami juga mau sampaikan bahwa beras yang sudah droping ke kecamatan Borong dan Rana Mese, bukan oplosan atau beras dari Bulog yang didaur ulang,"tegas Budi.

Dikatakan Budi, beras yang ada sudah ada dalam karung berlemabel bantuan pemerintah Provinsi NTT dan produksinya sudah jauh hari. Dan kemungkinan beras yang ada saat ini kondisi sedikit kurang bagus mungkin dikarenakan sudah disimpan terlalu lama. 

Budi mengatakan, pihaknya bersyukur dan terima kasih kepada anggota DPRD Provinsi NTT Yohanes Rumat yang merespon atas kondisi beras bantuan yang ada. 

"Jujur kami akui kesalahan dalam pengawasan dan terlanjur distribusi ke kantor camat, syukur bapak dewan yang temukan hal ini di lapangan. Kami juga cepat merespon. Terima kasih kepada Pa Hans dan kepada wartawan yang bisa memberi kontrol terhadap hal ini," ungkap Budi didampingi Direktur Cv. Setia Janji, Titus Ahas.

Lanjut Budi, Untuk kabupaten Matim juga kabupaten Manggarai dan Manggarai Barat, PT. Flobamor berpatner dengan perusahan lokal Putra Kamboja dalam hal ini Cv. Setia Janji, untuk pengadaan beras lokal dan pendistribusian beras covid-19 bagi korban PHK. Dan pada tahap ke-3, pendistribusian beras bantuan tersebut, sampai titik kantor camat.

"Kalau tahap satu dan dua, kita distribusi sampai ke desa. Namun tahap ke-3 ini, distribusinya sampai di kantor camat. Itu karena anggaran atau biaya operasional lebih tinggi dan juga waktunya terlalu mepet, karena bantuan ini tidak boleh lewat dari Desember 2020," katanya.

Budi menambah, untuk tahap satu dan dua yang sudah dilaksanakan, berasnya jenis premium dari Sulawesi. 

Sedangkan terkait soal takaran berat yang tidak sesuai, kata Budi, kemungkinan besar karena terjadi penyusutan atau hal teknis lainya. Namun jika ditemukan hal itu terjadi dan dikomplain, pihaknya siap bertanggung jawab.

"Kalau ada komplain karena ukuranya tidak sesuai, silakan disampaikan ke pemerintah setempat atau bisa langsung ke kami. Kami pasti siap untuk penuhi kuantitas dan kualitas dan kerja kita sesuai kontrak,"tegas Budi.

Sementara anggota DPRD Provinsi NTT, Yohanes Rumat, menyampaikan, terima kasih kepada pemerintah Provinsi NTT, melalui Dinas Sosial NTT karena mitra pihaknya langsung merespon apa yang menjadi temuan DPRD di lapangan, dalam rangka tugas pengawasannya. 

"Tentu apresiasi yang luar biasa kepada pemerintah karena memang benar-benar mau melihat kesulitan masyarakat, terutama dalam situasi covid-19 ini menjadi tanggung jawab bersama. Selain PT Flobamor, juga tentu mitra lokalnya sangat menghargai karena sungguh-sungguh merespon apa yang menjadi petunjuk teknis distribusi beras bantuan untuk masyarakat penerima bantuan,"ungkap Yohanes.

"Kami memewakili lembaga DPRD,  mengapresiasi Gubernur melalui Dinas Sosial, kemudian Mitra Dinas Sosial yakni PT Flobamor dan Setia Janji, telah meresponi sikap untuk sama-sama menjadi tanggung jawab kita bersama memberi yang terbaik bagi rakyat,"Pungkas Yohanes. (*)
 

Area lampiran

Baca juga: Pilkada Sumba Timur - Alat Pengukur Suhu Tubuh untuk Tiap TPS Belum Tiba

BalasTeruskan