Berita NTT Terkini
Asisten II Setda NTT Buka Musyawarah Provinsi ke IX Korpri Provinsi
Melalui Musyawarah Provinsi ke IX Korpri Provinsi NTT Kita Bertekad Meningkatkan Eksistensi Organisasi Korpri Sebagai Wadah Pemersatu ASN Guna Mewujud
Penulis: Michaella Uzurasi | Editor: Ferry Ndoen
Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Michaella Uzurasi
POS-KUPANG.COM | KUPANG - Musyawarah Provinsi ke IX Korpri Provinsi NTT diselenggarakan di Aula Fernandez, Kantor Gubernur NTT selama dua hari yakni Kamis (03/12/2020) dan Jumat (04/12/2020) untuk menilai dan mengevaluasi laporan pertanggungjawaban Dewan Pengurus KORPRI Masa Bakti 2015-2020, menyusun program kerja lima tahun kedepan serta memilih Ketua Dewan Pengurus KORPRI Masa Bakti 2020-2025.
Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Daerah Setda NTT, Ir. Semuel Rebo.
Tema kegiatan ini adalah "Melalui Musyawarah Provinsi ke IX Korpri Provinsi NTT Kita Bertekad Meningkatkan Eksistensi Organisasi Korpri Sebagai Wadah Pemersatu ASN Guna Mewujudkan Pelayanan yang Berkualitas Bagi Masyarakat di Provinsi NTT".
Musyawarah ini didasarkan pada UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia, Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 24 Tahun 2010 tentang pengesahan Anggaran Dasar (AD) Korps Pegawai Republik Indonesia, Keputusan Musyawarah Provinsi VIII Korpri Provinsi NTT Tahun 2015 No. DP.KORPRI .236/I/KEP/VII/2015 tentang Program Kerja Korpri Provinsi NTT Masa Bakti 2015-2020 dan Keputusan Ketua Dewan Pengurus KORPRI Provinsi NTT No. DP.KORPRI.236/KEP/01/I/2020 tentang Pengangkatan Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Provinsi NTT.
Peserta yang hadir terdiri dari 2 orang Dewan Pengurus KORPRI Nasional, Dewan Pengurus KORPRI Provinsi NTT, Ketua dan Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten / Kota se-NTT, 32 orang Dewan Pengurus KORPRI Unit Perangkat Daerah Provinsi NTT.
Ketua Panitia Pelaksana, Henderina S. Laiskosat dalam laporannya mengatakan, dana kegiatan ini berasal dari APBD NTT.
"Kegiatan ini dibiayai dari APBD melalui DPA SKPD Provinsi NTT Tahun Anggaran 2020" katanya.(cr4)

3 Lampiran