Pujian Luhut! Edhy Prabowo, Tukang Pijat Prabowo hingga Jadi Menteri KKP Tersandung Ekspor Benur!

Atas kegiatan ekspor benih lobster itu, PT DPP mengirim uang sejumlah Rp 731.573.564 ke rekening PT ACK.

Selanjutnya, atas arahan Edhy melalui Tim Uji Tuntas, PT DPP memperoleh penetapan kegiatan ekspor benih lobster dan telah melakukan 10 kali pengiriman menggunakan PT ACK.

Berdasarkan data kepemilikan, pemegang PT ACK terdiri dari Amri (AMR) dan Ahmad Bahtiar (ABT) yang diduga merupakan nominee dari pihak Edhy.

Atas uang yang masuk ke rekening PT ACK yang diduga berasal dari beberapa perusahaan eksportir benih lobster tersebut, selanjutnya ditarik dan masuk ke rekening AMR dan ABT masing-masing dengan total Rp 9,8 miliar.

Selanjutnya, pada 5 November, diduga terdapat transfer uang dari rekening Ahmad Bahtiar ke rekening salah satu bank atas nama Ainul Faqih, staf istri Edhy, sebesar Rp 3,4 miliar.

Uang tersebut diperuntukkan bagi keperluan Edhy, istri Edhy yang bernama Iis Rosyati Dewi (IRD), Safri, dan Andreau.

"Antara lain dipergunakan untuk belanja barang mewah oleh EP dan IRD di Honolulu AS di tanggal 21 sampai dengan 23 November 2020 sejumlah sekitar Rp 750 juta di antaranya berupa jam tangan Rolex, tas Tumi dan LV, baju Old Navy," kata Nawawi.

Luhut tetap beri pujian 

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sekaligus Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim Luhut Binsar Pandjaitan tetap memuji sosok Edhy Prabowo.

Seperti diketahui, Edhy tersandung kasus suap izin ekspor benih lobster (benur) dan kini ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ).

"Saya tahu Pak Edhy itu sebenarnya orang baik. Saya senang bahwa beliau langsung ambil alih tanggung jawab seperti seorang kesatria. Dan itu kita harus hormati juga hal-hal semacam itu," kata dia di Gedung KKP, Jakarta, Jumat (27/11/2020).

Luhut menilai keputusan Edhy yang langsung mengundurkan diri sebagai Menteri KP setelah ditetapkan menjadi tersangka merupakan sikap yang harus dihormati.

Sementara itu, terkait program nelayan, Luhut memastikan tidak ada yang berubah. Namun, tidak menutup kemungkinan dilakukan evaluasi jika diperlukan.

Hal terpenting menurut dia, aktivitas di Kementerian Kelautan dan Perikanan harus tetap berjalan normal.

"Saya sepanjang berapa waktu ini hanya memastikan sesuai perintah presiden, jangan ada kegiatan di KKP yang terhenti dengan program pemerintah. Dan kalau ada yang perlu dievaluasi, kita evaluasi," ucapnya.