POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Pemerintah Kota Kupang menerima penghargaan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia atas keberhasilannya menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan tahun 2019 dengan capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian ( Opini WTP).

Penghargaan diserahkan oleh Kepala Kantor Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Lydia Kurniawati Christyana kepada Wali Kota Kupang Jefri R Riwu Kore. Penyerahan penghargaan piagam WTP dilakukan bersamaan dengan pembukaan Rapat Koordinasi Wilayah Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTT Semester II Tahun 2020, Jumat (27/11/2020).

Baca juga: Anggota DPRD di TTS Bantu Pelajar dan Mahasiswa Dapatkan Akses Internet Secara Gratis

Jefri dalam sharing session opini WTP menuturkan bagaimana Pemerintah Kota Kupang berjuang sangat luar biasa untuk mendapatkan WTP.

Diakuinya selama 24 tahun, laporan keuangan pemerintah Kota Kupang belum mencapai target untuk mendapatkan WTP.

Atas nama seluruh jajaran Pemerintah Kota Kupang Wali Kota menyampaikan terima kasih kepada tim auditor, baik pemerintah pusat maupun instansi vertikal dan semua pihak yang sudah memberikan arahan dan bantuan yang sangat luar biasa.

Baca juga: Peringati Hari Guru, DPD NasDem Flotim Kunjungi SMAN 1 Adonara Tengah

"Laporan keuangan ini adalah laporan keuangan yang dibuat dengan sungguh-sungguh, jujur dan baik, sehingga dapat menghasilkan hasil yang sangat baik," ungkapnya.

Menurutnya pada tahun pertama, pemeriksaan aset kendaraan sebanyak 808 kendaraan dinyatakan hilang.

Di samping itu pencatatan-pencatatan aset yang lain dan laporan keuangan yang manual sangat tidak jelas.

"Mudah-mudahan apa yang menjadi pengalaman pemerintah Kota Kupang menjadi catatan yang baik dan dapat berguna baik semua, baik peserta rakor maupun masyarakat," pungkasnya.

Kepala Kantor Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Lydia Kurniawati Christyana, menyampaikan amanah dari Menteri Keuangan RI terkait piagam raihan opini WTP yang sudah dicapai oleh Pemerintah Kota Kupang untuk LKP tahun 2019.